Ketua Komisi I DPRD NTB Syirajuddin, SH. (istilah/lakeynews.com)

Komisi I DPRD NTB Agendakan Pembahasan Setelah 26 Mei

–

BERBAGAI elemen di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima harus bersabar dengan menghelas napas panjang. Harapan akan segera tuntasnya masalah batas wilayah dua daerah itu –yang bertahun-tahun dipolemikkan–, masih mengambang.

Beberapa pejabat Pemprov NTB yang dikonfirmasi tentang persoalan tapal batas Dompu-Bima, terkesan membisu. Tidak “sepotong” pun yang memberikan tanggapan.

Mayoritas di antara mereka hanya membaca pesan dan pertanyaan yang diajukan Lakeynews.com melalui pesan teks WhatsApp.

Hingga tulisan ini disusun, belum ada jawaban atau respon dari para pejabat tersebut dalam menyikapi persoalan yang dikhawatirkan menjadi sumber konflik horizontal berkepanjangan antarmasyarakat dua daerah di perbatasan.

Baca juga:

Awalnya, upaya konfirmasi dilakukan kepada Kadis Kominfotik NTB Dr. Najamuddin Amy, S.Sos, MM. Namun, pria yang akrab disapa Bang Najam itu menyarankan agar media ini mengonfirmasikan ke Karo Pemerintahan Setda, Subhan.

“Saya nggak paham status dan persoalannya. Langsung saja ke Karo Pemerintahan yang mengurusi teknis soal tapal batas,” sarannya.

Subhan yang dihubungi media ini mengaku belum bisa memberikan jawaban. Dia mengaku sedang membawa kendaraan.

“Sebentar saya hubungi, ya. Sedang OTW nyetir, bang,” kata Subhan memberikan alasan via pesan singkat WhatsApp-nya, Jumat (13/5) siang, sekira pukul 14.17 Wita.

Sayangnya, hingga sore bahkan sampai malam hari dan Sabtu menjelang siang ini, janji menghubungi balik tersebut tak kunjung ditepati.

“Bisa saya telepon Pak Subhan,” tanya media ini lewat pesan WA Jumat sore, sekira pukul 16.58 Wita.

Kendati beberapa kali tampak online, Subhan tak kunjung membuka dan membalas pesan tersebut. Hingga Sabtu (14/5) pagi, pukul 10.45 Wita, pesan masih tercentang dua hitam.

Pesan dan pertanyaan yang sama juga diajukan media ini kepada beberapa pejabat atasan dan terkait lainnya. Diantaranya, Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si, Asisten I Setda dr Nurhandini Eka Dewi dan Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda.

Lagi-lagi ketiganya belum memberikan respon. Dokter Eka dan Baiq Isvie, tampak sudah membuka pesan (centang dua biru).

Sementara Lalu Gita, masih tercentang dua hitam. Tetapi berdasarkan pengalaman selama ini, dibuka atau belum pesan yang media kirimkan, tetap tampak centang dua hitam.

Nihilnya respon para pejabat Pemprov NTB tersebut, kemudian muncul sederet pertanyaan kritis (bukan provokatif, red).

Antara lain;


Mengapa mereka tidak menanggapi, merespon atau menyikapi masalah ini?
Bukankah tapal batas Dompu-Bima ini, salah satu persoalan krusial dan serius yang harus segera dituntaskan, karena hampir setiap tahun terjadi keributan antarwarga, serta kerap mengancam Kamtibmas di sana?


Pada 2017-2018, warga dua daerah sempat saling serang menggunakan berbagai senjata tajam akibat perebutan lahan di wilayah perbatasan. Haruskah kasus itu terulang kembali?

Haruskah menunggu dulu warga saling bacok, jatuh korban jiwa, baru Pemprov NTB anggap ada masalah yang harus diselesaikan dan bersikap?

Satu-satunya jawaban penghibur (selain respon Kadis Kominfotik) adalah dari Ketua Komisi I DPRD NTB Syirajuddin, SH.

Dia berjanji dalam waktu yang tidak terlalu lama akan mengagendakan pembicaraan dan pembahasan masalah tapal Dompu-Bima ini dengan Pemprov NTB.

Tidak dapat melaksanakan dalam satu-dua hari ini karena politisi PPP itu sedang menunaikan ibadah Umrah di tanah suci Mekkah.

“Mohon maaf, saya lagi melaksanakan ibadah Umrah. Insya Allah setelah pulang, saya agendakan untuk membicarakan dan membahasnya dengan Pemprov,” kata Syirajuddin pada media ini, malam tadi (Jumat malam).

Jadwalnya, kapan balik ke tanah air?

Lewat pesan WhatsApp-nya, mantan wakil ketua DPRD Dompu itu mengatakan, sekitar tanggal 26 Mei ini.

“Insya Allah sampai tanggal 26 (Mei), baru ada di Lombok,” jawab Syirajuddin sembari mengucapkan “lembo ade” (harap maklum, Dompu-Bima, red). (sarwon al khan)

Post Views: 256