Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima Rafidin, S.Sos. (ist/lakeynews.com)

BIMA, Lakeynews.com – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima Rafidin, S.Sos, menilai sejauh ini belum ada inisiatif yang baik antara Pemkab Bima dan Pemkab Dompu untuk duduk bersama membahas masalah tapal batas Bima-Dompu. Tentu dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait, agar masalah tapal  batas yang belum kunjung usai lekas terselesaikan.

“Saya setuju Bupati Bima, Bupati Dompu, DPRD Bima, DPRD Dompu, Pemprov dan DPRD Provinsi NTB harus segera duduk bersama. Duduk satu meja, jika ingin masalah tapal batas Bima-Dompu ini segera dituntaskan,” kata Rafidin melalui pesan suaranya pada Lakeynews.com, baru-baru ini.

Baca juga:

Diakui Rafidin, meski hampir setiap tahun terjadi ketegangan warga di perbatasan, belum sampai merenggut korban jiwa. Namun, dia tidak ingin jatuh korban jiwa akibat lambannya penyelesaian masalah tapal batas. “Ini yang harus dihindari,” tegasnya.

Apalagi setiap mulai musim hujan, warga acap kali berebutan lahan untuk tanam jagung.

“Mudah-mudahan di tangan dingin Bupati Bima yang notabene seorang perempuan dan di tangan dingin Bupati Dompu yang diketahui orang baru, mampu dengan cepat menyelesaikan masalah tapal batas ini,” harapnya.

Hal senada juga diharapkan Rafidin pada lembaga legislatif di dua daerah, Bima dan Dompu. “Semoga ada koordinasi yang baik antara pimpinan DPRD Kabupaten Bima dengan pimpinan DPRD Kabupaten Dompu,” ujarnya.

Politisi PAN yang belum seumur jagung menjabat ketua Komisi I ini, sangat berharap, masalah ini selesai tahun ini juga. Untuk meredam gejolak di lapisan masyarakat bawah terkait tapal batas, harus dengan segera menyelesaikan masalah batas wilayah ini.

Bila perlu, lanjutnya, hadirkan pihak Kementerian Dalam Negeri. Itu, ketika pertemuan eksekutif-legislatif kedua daerah bersama Pemprov NTB dirasa belum cukup untuk tercapainya kesepakatan yang ideal dalam mengakhiri polemik tapal batas Bima-Dompu. (tim)