Momen Peringatan Hari Jadi ke-208 Kabupaten Dompu Tahun 2023 (5-Habis)
Oleh: Muhammad Syahroni *)
TAHUKAH generasi Dompu sekarang, pada masa kepemimpinan siapa adanya perubahan peradaban yang mendasar terkait infrastruktur birokrasi di Kabupaten Dompu, dimana pusat pemerintahan; Kantor Bupati dan Pendopo Bupati disatukan dalam dalam satu kompleks dan memiliki alun-alun yang sekarang dikenal dengan nama Pendopo Bupati dengan lapangannya yang diberi nama Lapangan Beringin?
Tahukah generasi Dompu sekarang, kapan dan pada periode Bupati siapa, Logo Pemda dan Moto Daerah Ngahi Rawi Pahu pertama kali memiliki legalitas dan bagaimana teknis penentuan logo tersebut?
Tahukah generasi sekarang siapa Bupati yang sangat konsen dengan peningkatan sumberdaya/pendidikan aparatur pemerintahannya, sehingga karena anggaran Pemda yang sangat terbatas, merelakan rumah pribadinya menjadi tempat penampungan sementara aparatur yang sedang menimba ilmu tersebut?
Dan, tahukah generasi sekarang siapa Bupati Dompu yang memiliki masa jabatan terpanjang di era pemerintahan modern yaitu memimpin selama 12 tahun?
Dia adalah Bupati Dompu H. Suwarno Atmojo. Hal-hal tersebut di atas merupakan bagian dari kenangan yang ditorehkannya ketika memimpin Dompu.
Baca juga:
- H Abdurahman Mahmud, Peletak Pondasi Infrastrutur Pelayanan Dasar di Dompu
- Muhammad Tadjul Arifin Siradjuddin, Sultan Terakhir juga Bupati Dompu yang Pertama
- Prof Mikrajuddin, Putra Dompu Berkontribusi Besar di Bidang Fisika Nanomaterial Indonesia
- H Abdurrahman Mansyur Dompu; Pelukis Kaligrafi Asal Dompu, Pelestari Huruf Alquran Dunia
Menurut beberapa sumber, cerita Bapak Suwarno Atmojo menjadi Bupati Dompu bermula dari adanya kondisi pemerintahan dan politik di Dompu yang saat itu terjadi kekosongan pimpinan daerah. Dan, saat itu isu yang berkembang, jika kekosongan berkelanjutan maka pemerintahan wilayah Kabupaten Dompu akan digabung dengan Kabupaten Bima.
Sehingga, atas inisiatif beberapa tokoh masyarakat Dompu, mencoba menghadap Gubernur NTB saat itu dijabat Bapak R. Wasita Kusumah yang kebetulan merangkap Danrem. Tujuan tokoh-tokoh itu menghadap Gubernur, meminta agar mempertimbangkan usulan mereka untuk merekomendasi Lettu Suwarno Atmojo sebagai Bupati Dompu.
Lettu Suwarno saat itu menjabat Komandan Khusus Pemulihan Keamanan (Densus Lihkam) di wilayah Bima dan Dompu. Dikenal sebagai figur yang bisa mengendalikan situasi keamanan dan ketertiban, serta bisa menjadi mediator kepada beberapa fraksi yang berkonflik.
Dalam proses selanjutnya, tahun 1967 Lettu Suwarno ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pejabat Bupati Dompu dengan tugas pemulihan kondisi ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Memulihkan jalannya pemerintahan akibat tragedi nasional PKI, membentuk DPRD, dan banyak lagi tugasnya pada masa itu.
Selanjutnya, dalam dua tahun perjalanan pemerintahan, tahun 1969 Lettu Suwarno dilantik menjadi Bupati KDH Tk. II Dompu secara definitif (Periode I, 1969-1975).
Pada periode pertama beliau memimpin ini, Dompu sebagai kabupaten otonom, hanya terdiri dari empat kecamatan (Dompu, Huu, Kilo dan Kempo). Kondisi daerah masih terisolasi, SDM pemerintahan masih jauh dari kebutuhan, kondisi infrastruktur sangat minim, dan kondisi keuangan daerah yang minus.
Kebijakan Bupati Suwarno yang paling menonjol saat itu adalah kepeduliannya dalam peningkatan SDM aparatur pemerintah. Beliau mengirim kader-kader aparatur terbaik Dompu untuk mengikuti pendidikan dan tugas belajar ke daerah lain. Seperti sekolah keuangan, APDN, dan banyak lagi sekolah yang diikuti aparatur Pemda Dompu.
Yang luar biasa, karena anggaran Pemda yang terbatas, rumah Bupati Suwarno di Mataram pernah dijadikan asrama sementara bagi aparatur Pemda Dompu yang sedang mengenyam pendidikan.
Dalam upaya menggerakkan perekonomian rakyat, beliau mendatangkan beberapa pegusaha dari luar daerah. Para pengusaha itu membuka usaha yang berdampak pada terbukanya lapangan kerja bagi rakyat Dompu. Misalnya pada bidang konstruksi, transportasi dan Sembako. Membangun bendungan-bendungan yang masih eksis hingga saat ini (salah satunya Bendungan Rora).
Hal penting lain yang dilakukan Bupati Suwarno pada periode pertama adalah penetapan legalitas Logo Pemda dan Moto Daerah Ngahi Rawi Pahu yang memiliki dasar hukum yang jelas melalui peraturan daerah (Perda).
Penentuan logo dan moto itu lewat kajian yang panjang. Bahkan dalam penentuan logo daerah dilakukan sayembara. Dan, menurut informasi, bahwa saat itu kabupaten di NTB yang memiliki logo dan moto daerah hanya Dompu dan Lombok Barat.
Setelah periode pertama (lima tahun) berakhir, Bupati Suwarno terpilih kembali melalui proses pemilihan di DPRD untuk periode kedua dengan masa bakti 1975-1979.
Pada periode kedua ini, tatanan birokrasi pemerintahan semakin membaik. Yaitu seiring dengan SDM Dompu yang dikirim telah menamatkan pendidikannya dan secara serta merta kemudian menjadi pejabat di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu.
Pada periode kedua ini juga, sebagai konsekwensi situasi nasional yang semakin membaik, banyak hal yang dibangun. Daerah-daerah yang terisolasi mulai dibuka, transportasi mulai lancar, kegiatan dan hasil pertanian sudah mulai membaik, serta penataan kota mulai dibangun secara bertahap.
Dan, yang fenomenal kala itu adanya perubahan peradaban yang mendasar terkait sarana prasarana birokrasi di Kabupaten Dompu. Dimana pusat pemerintahan, Kantor Bupati dan Pendopo Bupati disatukan dalam dalam satu kompleks, serta memiliki alun-alun yang sampai sekarang di kenal dengan nama Pendopo Bupati dengan lapangannya yang diberi nama Lapangan Beringin.
Masa bakti Bupati dan karier Suwarno di militer berakhir (pensiun) pada tahun 1979. Pangkat militer terakhirnya, Letnan Kolonel.
Setelah tidak menjadi Bupati, beliau hijrah ke Kota Mataram, dan masih terus berkarya di jalur politik dan legislatif dan sempat dipercaya sebagai ketua DPRD dan DPD Golkar Lombok Barat.
Suwarno Atmojo yang lahir di Desa Maguan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, JawaTimur. Beliau wafat dalam usia 72 tahun pada tanggal 6 Agustus 1996 di Mataram dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Majeluk Mataram. (*)
*) Penulis adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Dompu.