Pembangunan Kantor Camat Dompu senilai Rp. 3,7 miliar lebih yang belum tuntas hingga akhir waktu sesuai kontrak, 10 November 2020. (sarwon/lakeynews.com)

PERSIS yang prediksi sebelumnya. Pembangunan kantor Camat Dompu, Kabupaten Dompu benar-benar tidak mampu dituntaskan sesuai batas waktu yang ditentukan, 10 November 2020.

Kontraktor pelaksana proyek senilai Rp. 3,7 miliar lebih itu berdalih, ada beberapa hal yang menjadi penyebab atau biang kerok keterlambatannya.

Salah satunya, telatnya pemindahan kantor camat ke lokasi kantor sementara. Yakni rumah dinas Sekda.

Selain itu, karena rekanan mengikuti Protokol Kesehatan (Prokes) atau Prosedur Tetap (Protap) Pemberantasan Covid-19.

Diketahui, pekerjaan pembangunan Kantor Camat Dompu itu dilaksanakan PT. Tiga Zet Perkasa, dengan konsultan CV. Mada Nggela. Nomor kontraknya, 02/KONTRAK/KPA/KTR/CAMAT DOMPU/2020.

Riil nilai proyek tersebut sebesar Rp. 3.756.947.820 yang bersumber dari APBD Kabupaten Dompu 2020. Waktu pengerjaannya, mulai 15 Mei hingga 10 November 2020 (180 hari kerja).

Pantauan Lakeynews.com dan beberapa wartawan lain di lapangan, Selasa (10/11) siang menjelang sore, tampak pekerjaan belum tuntas.

Belasan pekerja yang mayoritas dari luar Dompu terlihat sedang bekerja. Ada yang memasang plafon, juga ada ada mengerjakan bagian lain.

Sayangnya, pihak kontraktor (rekanan) pelaksana belum sempat dijumpai di lokasi pembangunan. Menurut beberapa pekerja yang ditemui mengatakan, Pelaksana Proyek yang disebut-sebut bernama Yahya sedang keluar.

“Tadi Pak Yahya kesini. Beliau sudah keluar (pergi) karena ada urusan. Nanti beliau akan kesini lagi,” kata salah seorang di antara pekerja itu.

Hingga Selasa (10/11) sore, sejumlah tenaga kerja masih melakukan beberapa pekerjaan di lokasi pembangunan kantor Camat Dompu. (sarwon/lakeynews.com)

Sekda Dompu H. Muhibuddin yang didatangi dan hendak dikonfirmasi di kantornya, Selasa siang, juga sedang tidak ada di tempat. Pintu ruangannya terkunci.

“Pak Sekda tugas di luar daerah. Beliau sedang ke Mataram. In syaa Allah, besok (Rabu, 11/11, red) beliau sudah masuk kantor,” kata salah seorang pejabat di Bagian Prokopim Setda Dompu.

Sementara itu, Asisten II (Bidang Ekonomi dan Bangunan) Setda Nasrun Hanif, SE, MM, membenarkan pekerjaan proyek pembangunan kantor Camat Dompu yang tidak selesai tepat waktu itu.

“Ternyata kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan proyek tepat waktu, sesuai kontrak. Molor mulainya lebih kurang satu bulan,” beber pria yang akrab disapa Dae Nas itu, ketika ditemui beberapa wartawan di ruang kerjanya.

Menyikapi hal itu, Selasa pagi tadi, pihaknya sudah melakukan rapat teknis di lokasi proyek. Dae memanggil semua pihak terkait, termasuk kontraktor pelaksana proyek, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pengawas dan lainnya.

Dalam rapat tersebut, dicari tahu dan dieliti penyebab keterlambatan pekerjaan tersebut. Sehingga pihaknya memperoleh jawabannya.

Mengutip pengakuan kontraktor pelaksana, Dae Nas menjelaskan, pekerjaan royek itu telat dimulai disebabkan terlambatnya proses pemindahan kantor Camat. “Memakan waktu cukup lama. Lebih kurang satu bulan,” jelasnya.

Parahnya, begitu kontrak itu muncul, pemerintah kecamatan dan Pemda belum mempersiapkan tempat untuk kantor sementara Camat Dompu. “Saat itu, pemindahan kantor camat belum langsung dilakukan,” tandas Dae Nas.

Sehingga setelah ada kontrak, baru dilakukan pemindahan dan menghabiskan waktu sekitar satu bulan. Tempat sementara Kantor Camat Dompu di rumah dinas Sekda.

Asisten II (Bidang Ekonomi dan Bangunan) Setda Dompu Nasrun Hanif, SE, MM. (sarwon/lakeynews.com)

Dijelaskan Dae Nas, saat rapat teknis di lokasi pembangunan kantor camat, diputuskan diberikan penggantian waktu sekitar satu bulan kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaannya.

“Waktu pengganti yang kita berikan 40 hari dari hari ini. Yakni dari 10 November hingga 20 Desember depan,” jelasnya.

Meski itu disebut penggantian waktu, lanjut Dae Nas, dalam prosedural administrasinya tetap dianggap menjadi penambahan waktu.

“Pemberian waktu pengganti tersebut, semata-mata pertimbangan teknis,” urai Dae Nas lagi.

Bagaimana jika hingga 20 Desember, pekerjaan tak juga kelar? Adakah sanksinya? Seperti apa gambaran atau bentuk sanksi dimaksud?

“Jelas ada sanksinya. Kita denda atas keterlambatannya. Perusahaan itu juga aka kita black list (daftar hitam),” jawabnya.

Dae Nas juga menjelaskan, seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung saat ini tetap mematuhi Prokes atau Protap Covid-19 yang ditentukan pemerintah.

Dari penjelasan rekanan, Dae Nas mengatakan, secara teknis, rekanan bisa mempekerjakan sekitar 50 pekerja sehari. Namun, karena harus mematuhi Prokes/Protap Covid-19, mereka hanya mempekerjakan sekitar 20 naker sehari.

Belakangan ini lumayan banyak yang mengkritisi penampakan bangunan. Dananya besar, Rp. 3,7 miliar lebih, tapi yang dibangun tampak seperti rumah kos-kosan, rumah walet, rumah tokoh dan penilaian minor lainnya. Bagaimana tanggapan Anda?

Menjawab itu, Dae Nas menilai dari sisi gambarnya bagus. Tapi, nanti akan dilihat tampaknya setelah jadi (selesai dikerjakan).

“Insya Allah bagus nanti. Mungkin karena “barang” belum jadi, makanya terlihat seperti itu. Yang kita lihat sekarang, baru rangka strukturnya saja,” cetusnya.

Dae Nas menambahkan, secara logika dan hitung-hitungan, antara nilai (angka) dana Rp. 3,7 miliar lebih dengan jenis bangunan sudah sesuai.

“Sudah representatif. Kegiatan pembangunan itu dihitung secara detail. Sudah melalui perencanaan yang matang,” ujar lelaki yang dikenal sederhana itu. (sarwon al khan)