Event Dompu Akhirnya Masuk CoE NTB, Selama Ini Usulan Disbudpar Dicoret TAPD dan Banggar

DOMPU – Empat event budaya dan pariwisata Kabupaten Dompu akhirnya diakomodir dan masuk dalam Calendar of Events (CoE) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2025.

Keempat event tersebut; Upacara Lu’u Daha dan Pacuan Kuda Tradisional (April), Festival Lakey (Juli), dan Kharisma Muna Pa’a (Agustus).

“Alhamdulillah, empat event kita (Dompu) masuk dalam CoE Provinsi NTB Tahun 2025,” kata Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Dompu Zainal Afrodi pada Lakeynews.com, Rabu (23/4/2025).

Pengamatan media ini, event-event Bumi Nggahi Rawi Pahu tersebut masuk dalam CoE NTB 2025 setelah Ketua DPRD Dompu Muttakun dan beberapa elemen di daerah ini memprotes keras Pemprov NTB.

Kemudian disambut positif, difasilitasi dan dikawal oleh anggota DPRD NTB Dapil Dompu-Bima Akhdiansyah (Guru To’i), hingga akhirnya empat event Dompu diakomodir masuk CoE.

Karena itu, pria yang akrab disapa Fery Afrodi mengucapkan terima kasih atas peran, dukungan dan perjuangan semua pihak, sehingga empat event Dompu masuk CoE NTB 2025.

“Secara khusus, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Muttakun dan Pak Akhdiansyah yang membantu memperjuangan dan mengawal hal ini. Juga terima kasih kepada segenap anggota WAG Lakeynews yang terus mendiskusikan masalah ini,” ujarnya.

Kepada ketua DPRD dan Komisi II DPRD Kabupaten Dompu, Fery Afrodi berharap agar dapat merespons dengan kebijakan anggaran untun event-event yang sudah ada dalam CoE Provinsi NTB itu.

“Untuk Bang Akhdiansyah (Yonk-q) dan kawan-kawan DPRD NTB dari Dapil Dompu-Bima kami juga berharap agar tetap mengawal program pariwisata Dompu di Pemprov NTB,” pinta Fery Afrodi.

Protes dan Proses

Nihilnya event Kabupaten Dompu masuk dalam CoE 2025 yang diluncurkan Pemprov NTB di Hotel Merumatta, Senggigi (10/2/2025), sempat mendapat reaksi keras Ketua DPRD Kabupaten Dompu Muttakun dan beberapa elemen warga di Dompu.

Diketahui, CoE 2025 diluncurkan Pj Gubernur NTB Hassanudin merupakan upaya meningkatkan daya tarik wisata dan memperkuat branding NTB sebagai “World Class Tourism Destination”.

Dalam CoE 2025 ini, ada 58 event dari kabupaten/kota, asosiasi dan MGPA. Mencakup festival budaya, kuliner, tenun, olahraga internasional, serta berbagai kegiatan berbasis ekowisata dan kearifan lokal di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Sayangnya, dari 58 agenda pariwisata NTB yang masuk CoE 2025, tidak ada satupun dari Kabupaten Dompu. Hal inilah yang mendapat reaksi Ketua DPRD Dompu Muttakun dan beberapa elemen lainnya.

Di WAG Lakeynews, Muttakun menegaskan, berbicara Calender of Events NTB adalah bicara rencana program (kegiatan) yang dialokasikan di dalam APBD provinsi.

Baca juga:

• Dompu Masih Berpeluang Masuk CoE NTB 2025, Pemprov Tunggu Surat Pemkab
• Dompu Nihil dalam Calendar of Events NTB 2025, Ketua DPRD Bereaksi

Seberapa seringpun proposal yang diajukan Pemkab Dompu, baik oleh Bupati maupun Disbudpar, tanpa respons Pemprov dan atensi anggota DPRD NTB –terutama dari Dapil VI (Dompu dan Bima)– maka proposal itu hanya akan menjadi sampah di Pemprov.

Pernyataan Muttakun disela oleh pemerhati sosial politik dan pemerintahan, Suherman Ahmad. Pria yang akrab disapa Herman ini mempertanyakan, ada atau tidak proposal/pengajuan dari Pemkab Dompu untuk masuk dalam CoE NTB 2025 ke Pemprov atau Dispar Provinsi NTB.

Namun, menurut Muttakun, tanpa proposalpun, jika wakil rakyat asal Dapil VI di DPRD NTB memiliki sense of crisis terhadap kebutuhan daerah, tentu tahu dan memiliki database tentang potensi wisata apa yang perlu diperjuangkan untuk mendapat alokasi APBD provinsi.

Menyikapi kritikan tersebut, Anggota DPRD Provinsi NTB utusan Dapil VI Akhdiansyah langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB Jamaluddin Malady.

Hasil koordinasi itu terungkap, salah satu penyebab tidak masuknya satupun event Dompu dalam CoE NTB 2025, karena tidak ada pengajuan usulan atau proposal dari Pemkab Dompu melalui Disbudpar.

Kendati demikian, peluang Dompu untuk masuk dalam CoE NTB 2025 masih sangat terbuka. Guru To’i (sapaan Akhdiansyah) sudah meminta Kadispar NTB agar menyiapkan slot untuk Dompu. “Tinggal Pemkab Dompu melalui Dinas Budpar segera ajukan surat ke Pemprov (Dispar) NTB,” imbuhnya.

Tentu dengan catatan, bahwa event-event yang diajukan tersebut harus dijamin bisa dilaksanakan. Konsekuensinya, harus dialokasikan anggarannya di APBD Kabupaten Dompu.

Hal tersebut, karena Dispar NTB sudah memiliki pengalaman yang cukup untuk menjadi pelajaran. Dimana banyak event yang dibuka tapi banyak pula pihak yang komplain pemerintah daerahnya karena tidak siap menyelenggarakan pada tahun pelaksanaannya.

“Ini tidak boleh terjadi lagi di Dompu. Harus ada garansi dari pemerintah kabupaten, dan harus ada garansi dari EO (Event Organizer) terhadap event-event yang mau digelar,” tegas pria juga dikenal dengan panggilan Yonk-Q itu.

“Secepatnya saja. Dan, setidaknya alokasi anggaran bisa didorong pada APBD Perubahan Kabupaten Dompu,” jawab Guru To’i.

TAPD dan Banggar Selalu Coret Usulan Disbudpar

Sesuai arahan Dispar dan anggota DPRD NTB, Disbudpar Dompu pun akhirnya mengusulkan beberapa event itu berdasarkan syarat dan ketentuan. Empat event Dompu akhirnya masuk CoE NTB 2025.

“Kami tetap merespons setiap surat dari Pemprov NTB yang meminta pengusulan event,” jelas Fery Afrodi pada media ini, beberapa waktu lalu.

Fery Afrodi mengakui, tahun 2024 pihaknya tidak mengirim daftar event ke provinsi karena ada alasan dan kendala yang mendasarinya. “Karena tidak ada satupun event Dompu yang memenuhi syarat,” tegasnya.

Kok bisa, apa saja syarat itu?

Salah satu syarat penting, suatu event harus sudah dilaksanankan minimal dua tahun berturut-turut. Dompu tidak melaksanakan event-event itu karena tidak mempunyai alokasi anggarannya.

“Kami selalu meminta pada setiap pertemuan dengan (TAPD) Tim Anggaran Pemerintah Daerag) dan Banggar (Badan Anggaran) DPRD Dompu, yakni saat pembahasan anggaran, namun selalu gagal untuk dianggarakan (dicoret, red,” ungkapnya.

Salah satu event yang gagal diselenggerakan pada 2024 karena tidak direspons oleh TAPD dan Banggar DPRD adalah Festival Lakey.

Fery Afrodi mengaku, dia sendiri bahkan kadang merengek-rengek dan memelas saat pembahasan anggaran dengan TAPD dan Banggar DPRD agar meloloskan event Festival Lakey. Tujuannya, agar berikutnya bisa masuk di daftar Kalender Event Nusantara (KEN), bukan lagi sekadar CoE.

“Kami saat itu terpaksa pulang dengan kesedihan dan berharap tahun berikut (2025) Festival Lakey dan event lain bisa diloloskan,” harapnya saat itu.

Kini harapan tersebut telah diakomodir oleh Pemprov NTB masuk CoE 2025. Akankah TAPD dan Banggar DPRD Dompu mendukung pengalokasian anggaran untuk menggelar event-event tersebut? (won)