Guru To’i Minta Minimal Dua Event untuk Dompu, Kadispar NTB Deal
MATARAM – Bagai gaung bersambut. Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Akhdiansyah langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB Jamaluddin Malady. Menyusul nihilnya event Kabupaten Dompu masuk dalam Calendar of Event (CoE) 2025 yang diluncurkan Pemprov NTB di Hotel Merumatta, Senggigi (10/2/2025).
“Saya sudah berkoordinasi dengan Kadispar NTB terkait kenapa Kabupaten Dompu tidak ada dalam CoE NTB 2025 yang diluncurkan tadi malam (Senin, red),” kata Akhdiansyah pada Lakeynews.com, Selasa (11/2/2025).
Berita sebelumnya: Dompu Nihil dalam Calendar of Event NTB 2025, Ketua DPRD Bereaksi
Salah satu biang kerok tidak masuknya satupun event Dompu dalam CoE NTB tersebut, karena tidak ada pengajuan usulan atau proposal dari Pemkab Dompu melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Meskipun telah diberi peluang.
“Kami belum tahu apa alasan Pemkab (Disbudpar) Dompu tidak mengajukan itu,” kata wakil rakyat NTB utusan Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 6 (Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima) yang lebih dikenal dengan sapaan Guru To’i itu.
Padahal, faktanya, Kabupaten Dompu punya banyak potensi dan destinasi pariwisata yang dapat di-event-kan. Ada Lakey, ada Tambora, dan banyak lagi yang lainnya.
Kendati demikian, peluang Dompu untuk masuk dalam CoE NTB 2025 masih sangat terbuka. “Masih terbuka untuk menambah event dari Kabupaten Dompu,” tegasnya.
Guru To’i sudah meminta Kadispar NTB agar menyiapkan slot untuk Dompu. Minimal dua event Dompu menjadi destinasi pariwisata NTB. “Beliau sudah deal. Dan, meminta Pemkab Dompu melalui Dinas Budpar untuk segera mengajukan surat ke Pemprov (Dispar) NTB,” imbuhnya.
Tentu dengan catatan, bahwa event-event yang diajukan tersebut harus dijamin bisa dilaksanakan. Konsekuensinya, harus dialokasikan anggarannya di APBD Kabupaten Dompu.
Hal tersebut, karena Dispar NTB sudah memiliki pengalaman yang cukup untuk menjadi pelajaran. Dimana banyak event yang dibuka tapi banyak pula pihak yang komplain pemerintah daerahnya karena tidak siap menyelenggarakan pada tahun pelaksanaannya.
“Ini tidak boleh terjadi lagi di Dompu. Harus ada garansi dari pemerintah kabupaten, dan harus ada garansi dari EO (Event Organizer) terhadap event-event yang mau digelar,” tegas pria juga dikenal dengan panggilan Yonk-Q itu.
Apakah ada deadline, sampai kapan batas waktu pengajuan oleh Pemkab Dompu?
“Secepatnya saja. Dan, setidaknya alokasi anggaram bisa didorong pada APBD Perubahan Kabupaten Dompu,” jawab Guru To’i.
Dia berpesan pada media ini agar menyampaikan hal ini kepada ketua DPRD, Bupati, pemangku kebijakan maupun pengampu bidang pariwisata, serta publik Dompu umumnya.
“Saya pikir, untuk mewujudkan rencana ini, semua pihak harus bekerja sama. Bahu membahu mendorong untuk kemajuan pariwisata kita di Dompu, dan NTB umumnya,” ujarnya.
Dia berjanji akan terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak Pemprov NTB. “Jika Pemkab Dompu destinasi wisata untuk menjadi event, Insya Allah, saya tetap akan bantu komunikasikan,” paparnya.
Sebelum mengakhiri penjelasannya, Guru To’i mengakui adanya kelemahan dari DPRD provinsi. Katanya, dari lima Komisi di DPRD NTB, dan empat anggota dewan asal Kabupaten Dompu, tidak ada yang duduk di Komisi II –yang salah satunya membidangi pariwisata.
Sementara Akhdiansyah sendiri duduk di Komisi III (Bidang Keuangan dan BUMD). Meski begitu, pada periode sebelumnya (2019-2024) pernah duduk di Komisi II.
“Dengan pengalaman itu, Insya Allah, saya atensi isu ini (event Dompu dalam CoE NTB 2025, red). Ya, ngawal-lah,” kata Guru To’i yang pada akhir Januari lalu terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PW IKA PMII) Provinsi NTB 2025-2030. (tim)