SETELAH menyampaikan panjang lebar terkait kondisi keuangan Kabupaten Dompu, Bupati H. Kader Jaelani menyampaikan beberapa permohonan kepada Direktur Regional II Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas RI Mohammad Rouda.
Sebagaimana dikutip Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu H. Gaziamansyuri, setidaknya enam poin permohonan Bupati Dompu yang akrab disapa AKJ itu.
Pertama, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Bidang Kelautan dan Perikanan TA 2024.
“Kami merasa sangat sedih, karena pada musim DAK Fisik 2024, Kabupaten Dompu tidak terpilih menjadi Lokus Prioritas (Lokpri),” kata AKJ, sapaan akrab Bupati Dompu.
Baca berita sebelumnya: http://lakeynews.com/2023/06/14/bupati-dompu-sering-tinggalkan-daerah-ini-fakta-yang-tersingkap-1/
Menurutnya, jika tidak memperoleh alokasi DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan 2024, itu akan sangat memberatkan Dompu. Lebih-lebih di masa pemerintahannya sedang giat-giatnya mengimplementasikan program prioritas JARA PASAKA (Jagung, Porang, Padi, Sapid dan Ikan).
Kepada Mohammad Rouda, AKJ menginformasikan, kondisi DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan diampu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu begitu minim. Berikut ringkasan DPA TA 2023:
a. Total Anggaran = Rp.12.961.954.206
b. Gaji Pegawai = Rp. 3.124.431.391
c. Belanja Operasional = Rp. 903.316.815
d. Belanja Program implementasi dari program prioritas JARAPASAKA = Rp. 1.323.500.000
e. Belanja Program DAK Fisik TA 2023 = Rp. 7.610.697.000
“Jika Kabupaten Dompu tidak mendapatkan alokasi DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan 2024, setidaknya terdapat tiga program yang tidak bisa terlaksana,” ujar AKJ.
Ketiga program itu sebutnya; Pembangunan/rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD) Kabupaten Dompu, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Nelayan, serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Skala Kecil.
Pada tiga program tersebut, jumlah kelompok penerima manfaat terdampak adalah; 58 Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan (580 orang) dan 31 Pokdakan Budidaya (310 orang).
Selain itu, 30 Poklahsar pengolah dan pemasaran produk kelautan dan perikanan (300 orang), serta 119 Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan akan merasakan dampak ketidakberadaan DAK ini.
Ditegaskan Bupati AKJ, apabila Kabupaten Dompu tidak memperoleh alokasi DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan 2024, akan berpengaruh signifikan terhadap capaian target RPJMD 2024. Yakni, Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan dan Kelautan 3,4 persen, Produksi Perikanan Tangkap 47 ribu ton, Produksi Perikanan Budidaya sejumlah 9.782 ton, dan Volume Produksi Olahan 23.400 ton.
“Besar harapan kami, Kabupaten Dompu dapat dipertimbangkan untuk menjadi Lokpri tambahan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan TA 2024,atau kebijakan lainnya,” pinta AKJ.
Kedua, DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK PPKT) atau DAK Integrasi TA 2024.
Menurut AKJ, berdasarkan surat Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, bahwa Kabupaten Dompu telah ditetapkan sebagai 71 besar daerah yang dinyatakan memenuhi kualifikasi untuk Readiness Criteria Utama. Dan, lolos ke tahap selanjutnya yakni penyampaian Readiness Criteria Teknis Tahap 1 dan Ekspose Proposal DAK Tematik PPKT 2024.
“Sekarang, kami sedang mempersiapkan semua dokumen teknis yang dibutuhkan untuk tahapan selanjutnya. Harapan kami, Kabupaten Dompu dapat terpilih sebagai Lokpri DAK Tematik PPKT TA 2024,” ucap AKJ.
Ketiga, DAK Bidang Pertanian (DAK Tematik Kawasan Sentra Produksi Pangan/KSPP).
Bupati AKJ mengungkapkan, DAK Bidang Pertanian, sebelum timeline DAK Fisik 2024 atau sebelum masa entry usulan di aplikasi KRISNA, telah ada proses yang mendahului yakni entry usulan di aplikasi BIMA Kementerian Pertanian RI.
Dalam aplikasi BIMA, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu telah mampu meng-input usulan sebanyak 15 kegiatan senilai total Rp. 69,5 miliar lebih.
“Semoga usulan yang telah di-entry ke dalam aplikasi BIMA Kementerian Pertanian RI ini, sinkron dan sesuai dengan ketentuan pengusulan ke dalam aplikasi KRISNA,” tuturnya.
Keempat, berdasarkan jejak digital dalam aplikasi KRISNA, seluruh OPD Pengampu DAK lingkup Pemkab Dompu telah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Selalu mampu menyiapkan dan meng-entry jumlah usulan berikut RC, jauh lebih banyak dari nilai alokasi yang diterima.
Hal itu tergambar dalam pengusulan DAK Fisik TA 2023;
a. Jumlah usulan di KRISNA = Rp. 382.518.961.944
b. Jumlah usulan di-approve = Rp. 213.276.433.359
c. Jumlah alokasi = Rp. 120.255.746.0005.
Kelima, untuk persiapan usulan DAK Fisik 2024, sesuai Lokpri yang diperoleh, Pemkab Dompu telah menghimpun potensi usulan yang siap sedia di-entry ke dalam aplikasi KRISNA pada minggu ketiga Juni – minggu pertama Juli 2023.
Total keseluruhan nilai usulan tersebut Rp. 417.769.950.600. Tabel berikut ini rinciannya:
“Kami mengharapkan, alokasi DAK Fisik 2024 untuk Kabupaten Dompu meningkat sesuai dengan kinerja pengusulan dan pemenuhan RC yang telah kami upayakan,” harap AKJ lagi.
Keenam, pada perencanaan dan penganggaran DAK Fisik tahun 2023, Kabupaten Dompu terpilih sebagai Lokpri DAK Fisik Bidang Irigasi. Dompu mengusulkan dengan total nilai Rp. 38 miliar lebih.
Sayangnya, usulan yang telah di-entry ke aplikasi KRISNA itu gagal dilengkapi dengan RC yang ter-update sewaktu pelaksanaan assistensi teknis oleh Kementerian PUPR.
Hal itu mengakibatkan Kabupaten Dompu mendapat alokasi 0 rupiah. “Besar harapan kami, alokasi yang minim pada tahun 2023 dijadikan bahan pertimbangan untuk menambah alokasi DAK Fisik Bidang Irigasi 2024 bagi Kabupaten Dompu,” pinta Bupati AKJ.
Bagaimana tanggapan Kementerian PPN/Bappenas RI?
Direktur Regional II Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Mohammad Rouda, merespons positif berbagai uneg-uneg dan harapan Bupati Dompu.
Rouda mengatakan, poin demi poin yang disampaikan AKJ akan dibicarakan lebih lanjut.
Pada kesempatan itu, Rouda menjelaskan beberapa alasan terkait yang tidak masuk Lokpri. Diantaranya, apakah intervensi sudah tuntas atau tidak Kawasan Prioritas Nasional.
“Atau, karena kinerja DAK kurang dan progres daya serap tidak mencapai target,” jelas Rouda.
Rouda berharap dan mengingatkan agar pihak Pemkab Dompu mendalami dengan baik hasil sosialisasi, agar usulan-usulan kedepan lebih berkualitas. (tim/adv)