Anjlok Harga Jagung Ibarat Siklus Menstruasi; Tujuh Saran Buat Bang Zul

“Acungan Jempol bagi Gubernur NTB, Jika…”

–

PROVINSI Nusa Tenggara Barat (NTB) sangat melimpah hasil produksi pangan, terutama di bidang pertanian dan perkebunan. Namun, masalah kronis para petani jagung dan padi di Pulau Sumbawa, terutama di Kabupaten Dompu adalah anjloknya harga jual dua komoditas itu saat panen.

Merosotnya harga jagung ini sudah mengklasik. Terjadi hampir setiap tahun. Bahkan diibaratkan siklus bulanan menstruasi yang tak kunjung mampu diatasi dengan solusi.

Akibatnya, selain dikeluhkan dan meresahkan para petani juga kerap menimbulkan aksi hingga mereka nekat memblokir jalan. Harapannya, persoalan merosotnya harga ini direspon serius oleh pemerintah. Terutama Pemda, baik Pemprov (Gubernur) NTB maupun seluruh Pemkab/Pemkot (Bupati/Wali Kota).

Baru-baru ini, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah merespon aspirasi warga petani dengan langsung berkoordinasi ke pemerintah pusat terkait solusi bagi “tersungkurnya” harga komoditas jagung. Di antaranya, solusi jangka pendek melalui ekspor jagung NTB ke luar negeri.

“Jika ekspor jagung NTB ke luar negeri mampu diwujudkan dalam waktu 1-2 minggu kedepan, itu sudah luar biasa. Gubernur dan jajarannya patut diacungi jempol,” kata anggota DPRD Kabupaten Dompu Ir. Muttakun pada Lakeynews.com, Selasa (17/) malam.

Baca juga: Pemprov NTB Ajukan Izin Ekspor Jagung ke Menteri Perdagangan

Meski demikian, Pemprov NTB perlu memperhatikan data BPS Pusat sebagai rujukan. Volume ekspor jagung Indonesia sejak tahun 2018 mengalami penurunan.

“Tahun 2021, volume ekspor jagung Indonesia menurun sampai menjadi (sebanyak) 2.539 ton dengan nilai US$4,24 juta. Sementara ekspor jagung tahun 2018 mencapai 272.364 ton dengan nilai US$72,94 juta,” jelas Muttakun.

Pertanyaan kemudian, apa iya pemerintah Indonesia (pusat) bisa membantu Pemprov NTB mewujudkan ekspor jagung dengan volume di atas 100 ribu ton dalam satu bulan ini?

“Kita tetap harus yakin itu bisa, dengan kemampuan Gubernur NTB yang memiliki banyak akses dengan pejabat di pusat,” jawab politisi NasDem yang kini menjabat ketua Komisi I DPRD Dompu itu.

Mengapa harus ekspor jagung di atas 100 ribu ton? Menurut Muttakun, karena diyakini potensi produksi jagung petani di Dompu masih sangat besar. Belum lagi stok jagung yang dimiliki perusahaan yang disimpan dalam gudang.

–

“Pemerintah Jangan Seperti Pemadam Kebakaran”

Muttakun menegaskan, anjloknya harga komoditas pertanian khususnya padi dan jagung adalah persoalan klasik. Muncul setiap tahun bagai siklus menstruasi bulanan. Namun seolah kurang mendapat attensi dari penentu kebijakan yang memiliki kekuatan eksekusi, sehingga masalah yang sama terulang dan terus tejadi setiap tahun.

Padahal, jika kebijakan dan kekuatan eksekusi dimaksimalkan akan mampu menghindari dan mencegah “banjir” produk pertanian. Dimana faktanya selama ini, saat panen raya, jagung-padi meluber.

Disadari, mayoritas sumber mata pencaharian penduduk NTB adalah pertanian. Maka, mau tidak mau, kebijakan Gubernur dan seluruh Bupati/Wali Kota-nya harus memperhatikan sektor pertanian sebagai mesin penggerak roda ekonomi, terutama perekonomian masyarakat.

Dengan begitu, pendapatan masyarakat meningkat, terbukanya lapangan pekerjaan serta mampu memicu dan mendorong lahirnya industri berbasis pertanian; agribisnis, agroindustri dan agrowisata.

Respon Gubernur NTB terhadap keresahan petani jagung yang langsung berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar mendapat dukungan mengekspor jagung ke luar negeri, sekali lagi mesti diberikan acungan jempol. Namun yang patut menjadi catatan kritis kepada Gubernur NTB agar tidak hanya merespon masalah petani jagung saja.

Mengapa?
Karena sejak dua bulan lalu, ketika petani padi merintih karena menderita lahir dan batin atas anjloknya harga gabah, tidak mendapat respon yang sama dari Pemprov NTB.

Sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, Gubernur NTB yang dikenal cerdas, memiliki pergaulan luas dan memiliki akses dengan banyak pejabat pusat, diharapkan mampu mengantisipasi persoalan klasik ini. “Pemerintah dalam menangani persoalan petani NTB, jangan seperti memadam kebakaran,” tegas Muttakun.

“Kalau ini yang dilakukan, maka Gubernur NTB tidak lebih sedang menjalankan peran sebagai kepala Dinas Pemadam Kebakaran, sehingga Gubernur turun level menjadi seorang Kadis. Kesan itu yang terlihat saat ini,” sambung Muttakun.

Secara eksplisit, ideal yang seharusnya dilakukan seorang Gubernur dalam “menyelamatkan” petani dengan hasil pertanian jagung dan gabah yang berlimpah?

Menurutnya, harus mampu melahirkan kebijakan lintas sektor, terpadu dan berkelanjutan sepadan dengan posisi dan perannya sebagai seorang Gubernur.

Wujudnya, memberi atensi sepenuhnya pada petani. Sehingga, tiap tahun tidak lagi muncul persoalan klasik yang berdampak keresahan petani.

–

Tujuh Saran kepada Bang Zul

Terkait hal ini, berikut beberapa saran Muttakun kepada Gubernur NTB:

1. Diakhir satu tahun masa kepemimpinan Dr Zul, kiranya mampu mengajak pemerintah pusat untuk menjadikan NTB sebagai daerah industri berbasis pertanian yang mendorong lahirnya usaha agribisnis, agroindustri dan agrowisata berkelanjutan.
2. Membangun industri pergudangan beras dan jagung (sarana dan prasarana penampungan, pengeringan dan pengolahan hasil). Industri tersebut diberikan pengelolaannya melalui kerja sama dengan pihak ketiga yaitu BUMDes dan Koperasi atau Perusda yang memenuhi syarat.
3. Kebijakan penerapan sistem resi gudang.
4. Memfasilitasi penguatan BUMDes, Koperasi dan UMKM untuk mengelola industri pergudangan agar mampu bersaing dengan sektor swasta.
5. Mendorong lahirnya kebijakan pembangunan rendah karbon dan mengajak seluruh stakeholder baik di Pemprov maupun Pemkab/Pemkot se-NTB untuk bersinergi mewujudkan pembangunan yang berketahanan iklim.
6. Tidak lagi memberi toleransi terhadap pelaku perusakan hutan (illegal logging, perambahan dan perladangan liar) yang hingga saat ini masih dilakukan pembiaran.
7. Fokus mengembalikan fungsi hutan di wilayah Pulau Sumbawa, khususnya Kabupaten Dompu melalui program rehabilitasi berbasis masyarakat dan tidak melalui pihak ketiga (yang pelaksanannya ditentukan melalui tender).

Selain mendorong lahirnya kebijakan ekspor jagung jagung NTB, Gubernur dengan sisa jabatan yang tinggal seumur Porang diajak memperlihatkan keberpihakannya pada petani.

Muttakun menilai bagus pernyataan Bang Zul yang akan terus berikhtiar untuk menyelesaikan persoalan transportasi pengiriman jagung antardaerah melalui transportasi darat.

Namun, dalam kerangka melindungi dan memberdayakan petani secara jangka panjang, Gubernur kembali diharapkan menyelesaikan persoalan harga hasil-hasil pertanian, dengan melahirkan kebijakan lintas sektor, terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan tujuh poin saran yang disampaikan di atas.

Kemudian, solusi terkait meruginya petani akibat anjloknya harga, selain memfasilitasi perusahaan untuk ekspor jagung, Gubernur juga diharapkan memfasilitasi transportasi pabrik pakan untuk datang membeli langsung ke NTB. (tim)