FOTO ATAS DAN BAWAH: Suasana RDPU yang membahas masalah harga jagung, pupuk dan obat-obatan (pestisida) di Ruang Sidang Utama DPRD Dompu, Jumat (11/3). (tim/lakeynews.com)
(tim/lakeynews.com)

DOMPU, Lakeynews.com – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPRD Kabupaten Dompu membahas harga jagung, pupuk dan obat-obatan (pestisida), akhirnya terlaksana Jumat (11/3).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Mohammad Subahan, SE di Ruang Sidang Utama Dewan itu berhasil menelurkan tiga poin rekomendasi. Berikut ketiga poin tersebut;

Pertama, pemerintah harus melakukan melaksanakan pengawasan yang proaktif terhadap kenaikan harga pestisida dan pupuk, serta stabilisasi harga jagung.

Kedua, DPRD harus membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Petani.

Dan, ketiga, perusahaan harus bisa membeli jagung produksi petani, menjaga stabilitas harga dan kalau perlu menaikan harga jagung di Kabupaten Dompu di atas (harga harga jagung) di kabupaten lain.

“Kalau tidak, kami (DPRD) bersama pemerintah mengevaluasi kembali izin dari perusahaan tersebut,” tegas Subahan saat membacakan poin-poin rekomendasi RDPU itu.

“Semoga pon-poin kesimpulan RDPU ini dapat cepat direkomendasikan oleh DPRD kepada Pemda Kabupaten Dompu,” sambung Subahan sembari mengucapkan salam dan menutup rapat.

Sesuai pernyataan Ketua DPRD Andi Bachtiar sebelumnya (Baca: Sempat Tertunda, RDPU Soal Harga Jagung, Pupuk dan Obat-obatan Digelar Besok), RDPU benar-benar dihadiri dan diikuti semua pihak yang diundang dewan.

Dari pihak DPRD, ada Wakil Ketua Dewan H. Muhammad Amin, Ketua Komisi II Mohammad Subahan bersama beberapa anggota; Syarifudin (Fedon), Kurniawan Ahmadi, Jauhar Arifin, Muhammad Iksan dan Yatim Gatot.

Sedangkan dari pihak eksekutif, Sekretaris Daerah Gatot Gunawan PP, Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda Hj. Sri, Kadis Perindustrian dan Perdagangan H. Muhibuddin, Kadis Pertanian dan Perkebunan Muhammad Syahroni dan beberapa stafnya, serta Kabag Ekonomi Setda Soekarno.

Hadip pula beberapa pimpinan beberapa perusahaan jagung. Seperti Kepala Gudang PT. Siaga, Kepala Gudang PT. Segar Indra dan Kepala Gudang PT. SMP Wilson. Stake holder lain, Distributor Pupuk dan Obat-obatan. Mereka adalah Hermansyah, Iswan, Nur Syamsiah, Sopian dan Ita Sasmita.

Sedangkan dari DPC GMNI Dompu, pihak yang meminta pelaksanaan RDPU tersebut, hadir belasan orang yang dipimpin Ketua DPC-nya Ahmad Sonk. Bersama pria yang akrab disapa Sonk itu, Farid, Andria, Saiful, Syafrudin dan lainnya.

Fedon: Harus sesegera Mungkin Ditindaklanjuti

Salah seorang anggota Komisi II DPRD Dompu Syarifudin mengatakan, hasil RDPU tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai penyelenggara pemerintah antara eksekutif dan legislatif.

“Rekomendasi hasil RDPU tadi, normatif saja. Namun, apapun yang dihasilkan RDPU harus sesegera mungkin ditindaklanjuti,” tegas politisi Gerindra yang akrab disapa Fedon itu pada Lakeynews.com, usai rapat.

Anggota Komisi II DPRD Dompu Syarifudin yang akrab disapa Fedon (bicara, dua dari kiri). (tim/lakeynews.com)

Harus segera ditindaklanjuti, menurut Fedon, supaya kemudian masyarakat cepat merasakan dampak positifnya. Selain agar masalah tidak lagi bertele-tele dan berlarut-larut.

Kalau instrumen sudah diciptakan dengan sebaik mungkin, sesuai tuntutan masyarakat, insya Allah tidak akan ada lagi gerakan-gerakan dari teman-teman yang lain,” paparnya optimis.

Baca juga: Ini Alasan Eksekutif tak Hadiri RDPU sehingga Anggota Dewan Dompu Murka

Ketua DPC GMNI Ahmad Sonk sempat mengkritisi RDPU karena tidak spesifik membahas masalah obat-obatan (pestisida). Yang dibicarakan, baru soal jagung dan pupuk.

Menanggapi itu, Fedon menjelaskan, masalah obat-obatan, perlu terlebih dulu dilakukan operasi pasar. “Dikomperasikan dulu harga di tingkat pusat dengan di daerah,” ujarnya.

Fedon mencontohkan hal yang hendak dikomperasikan tersebut, soal harga. “Berapa selisih harga di pusat dengan di daerah. Apakah ini hanya permainan di tingkat distributor di Dompu ataukah berlaku secara nasional,” tuturnya dengan nada tanya.

“Masih ada waktu untuk membicarakan dan mengatasi masalah ini. Termasuk dengan Disperindag sebagai leading sektor yang menangani secara teknis masalah-masalah ini,” sambung Fedon.

“Jangan Sampai Ada Kesan Konspirasi Busuk Perusahaan dengan Pemda”

Ketua GMNI Dompu Ahmad Sonk berharap DPRD agar segera mewujudkan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan melihat kondisi dan persoalan yang dihadapi petani. Perda dibuat dengan merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta beberapa ketentuan lainnya.

Khusus terkait masalah jagung, Sonk menegaskan, Pemda harus mengcek alat timbang dan tes kadar air (K’A) jagung ke gudang, serta Uji Kelayakan dari pihak terkait dua kali dalam satu tahun.

Apabila pihak perusahaan tidak ada izin dari hasil uji kelayakan tersebut, dia meminta Pemda agar mencabut saja izin perusahaan tersebut di Dompu.

“Kita tidak ingin ada kesan konspirasi busuk antara perusahaan dan pemerintah daerah, ketika pemerintah membiarkan hal tersebut,” tegas Sonk. (tim)