Disadari 2021 belum Maksimal karena Perencanaan dan Penganggaran sebelum AKJ-Syah Dilantik
–
TIDAK panjang uraian Bupati Dompu “Aby” Kader Jaelani (AKJ) terkait dengan upaya reformasi birokrasi di awal-awal pemerintahannya bersama Wakil Bupati H. Syahrul Parsan, ST, MT.
Setahun pertama kepemimpinan AKJ-Syah, diawali dengan pembenahan dan penataan birokrasi. Hal itu dilakukan sesuai arahan pemerintah pemerintah pusat. “Menyederhanakan struktur organisasi dan memperkaya fungsi,” jelas AKJ.
Harapan dari perampingan struktur organisasi ini, pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal dan efisien. Menciptakan transparansi kinerja pemerintah yang merupakan cerminan misi kesatu dari Visi dan Misi AKJ-Syah dalam RPJMD. Yakni “Mewujudkan Pemerintah Kabupaten Dompu yang Bebas KKN”.
Dalam penataan birokrasi AKJ-Syah, juga akan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi untuk memonitor capaian kinerja perangkat daerah di bawahnya secara berjenjang.
Pandemi Covid19 Ganggu Pertumbuhan Ekonomi
Menyinggung pandemi Covid19 yang mewabah sejak 2020, diakui AKJ menjadi faktor pengganggu pertumbuhan ekonomi daerah. Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Dompu mengalami kontraksi minus 3,21 persen. Tahun 2021 kembali meningkat 4,89 persen dan berada pada posisi positif 1,68 persen.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini berbanding terbalik dengan pencapaian angka kemiskinan. Pada 2021, angka kemiskinan Dompu naik menjadi 12,6 persen, jika dibandingkan 2020.
Peningkatan kemiskinan ini terjadi di seluruh daerah. Tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan di Dompu, saat ini juga membaik, jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya.
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dompu pada tahun 2020 sebesar 67,84 poin. Tahun 2021 meningkat menjadi 68,45 poin,” jelas AKJ.
Baca juga:
- Setahun AKJ-Syah Memimpin Dompu; Apa Saja Capaiannya? (1)
- Setahun AKJ-Syah Memimpin Dompu; Apa Saja Capaiannya? (2)
Lebih jauh dikemukan, tahun 2021 Pemkab Dompu meraih penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Madya dan Penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama.
Tata kelola dan perencanaan keuangan Pemkab Dompu yang semakin baik juga mendapat penghargaan dari pemerintah pusat (Pempus). Ini dibuktikan dengan adanya apresiasi dan penghargaan Pempus melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah NTB. Dompu menjadi daerah penyerap anggaran DAK 2021 paling cepat dibanding sembilan kabupaten dan kota di NTB.
Pada sektor kesehatan pravelensi stunting tahun 2021, tercatat 14,3 persen. Membaik jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2020 yang tercatat 18,72 persen. Berikut, usia harapan hidup meningkat menjadi 66,99 tahun pada 2021.
Pada tahun yang sama (2021) terjadi kenaikan Indeks Inovasi Daerah. Sebelumnya kategori Kurang Inovatif menjadi Inovatif.
Demikian pula pada faktor pembentuk IPM lain. Yaitu sektor pendidikan dan kemampuan daya beli yang terus tumbuh di tengah kondisi negara yang belum stabil.
Bagaimana dengan sektor pariwisata?
Pemerintahan AKJ-Syah telah berupaya mempercepat penyediaan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA) dalam bentuk Peraturan Daerah. “Alhmadulillah melalui kerja sama yang baik dan harmonis dengan DPRD Dompu, Peraturan Daerah tersebut telah disahkan dengan Nomor 06 Tahun 2021,” jelasnya.
Sedangkan dari sisi infrastruktur pelayanan dasar pada 2021 menunjukan perkembangan positif, meskipun belum terlalu signifikan. Jalan dan jembatan terus mengalami peningkatan pada tingkat kemantapannya. Begitu juga dengan jaringan irigasi yang terus dibenahi dan diperbaiki.
Kawasan kumuh pemukiman pun ditangani. Penyediaan jaringan air bersih di pedesaan dan peningkatan akses sanitasi semakin baik. Penanganan bencana alam dilakukan dengan responsif, baik melalui penyediaan sarana dan prasarananya maupun penanganan korban bencana.
“Bencana alam banjir bandang yang menerjang wilayah Kecamatan Hu’u tahun lalu telah ditangani. Tahun ini akan direlokasi sebanyak 107 rumah dari wilayah rawan bencana tersebut,” ujarnya Bupati.
Bagaimana upaya mengatasi kehancuran hutan?
AKJ kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga lingkungan hidup dari kerusakan melalui Program DOMPU BERJASA (Bersih, Hijau dan Sehat). Seluruh stakeholder dilibatkan untuk berperan merawat hutan dan Green Belt Bendungan Tanju dan Bendungan Mila.
Demikian halnya terkait ekspansi dan perluasan areal penanaman jagung yang berdampak pada kerusakan lingkungan yang masih masif terjadi. Soal ini, Bupati AKJ telah mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan pembukaan lahan hutan.
Pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB sebagai pihak yang memiliki kewenangan terkait urusan hutan tersebut.
“Kami mengimbau seluruh lapiran masyarakat Kabupaten Dompu agar terus meningkatkan kesadaran dalam menjaga lingkungan hidup sebagai aset pembangunan jangka panjang,” paparnya.
Begitu pula dengan rencana pembangunan Pelabuhan Kilo, akan tetap diperjuangkan melalui berbagai upaya pendekatan ke pemerintahan atasan. Telah direncanakan penyusunan AMDAL dan Rencana Induk Pelabuhan oleh Kementerian Perhubungan pada 2022. “Pekerjaan konstruksinya akan dimulai tahun 2023,” cetusnya.
AKJ-Syah menyadari, setahun awal pemerintahan mereka belum bisa bergerak maksimal. “Ini karena proses perencanaan dan penganggaran telah ditetapkan sebelum kami dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati,” jelasnya.
Selain melaksanakan pembangunan di atas, sepanjang tahun 2021 AKJ-Syah tetap membangun koordinasi, komunikasi dan komitmen dengan pemerintah atasan untuk mengupayakan percepatan pembangunan di Kabupaten Dompu.
Hasilnya, tahun 2022 ini, Kabupaten Dompu mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Fisik sebesar Rp. 195,2 miliar. Meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya Rp. 90,2 miliar. “Tentu ini akan mempercepat proses pembangunan di daerah ini,” ucapnya. (tim/bersambung/adv)