Kantor Desa Bumi Pajo, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima sampai Jumat (7/8) masih disegel. (ist/lakeynews.com)

BIIMA, Lakeynews.com – Sampai Jumat (7/8), Kantor Desa Bumi Pajo, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima masih disegel.

Hal tersebut karena aspirasi puluhan pemuda dan mahasiswa yang berunjuk rasa pada Senin (27/7) lalu belum direspon oleh pemerintah desa (Pemdes) setempat.

Penyegelan dilakukan masa yang tergabung dalam Barisan Muda Bumi Pajo (BMBP) telah berlangsung 11 hari, sejak 27 Juli lalu.

Diketahui, dalam aksi itu massa meminta transparsi penggunaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun 2017 sampai 2020.

Selain itu, masa aksi menuntut transparansi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 dan libatkan pemuda dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebangdes).

Koordinator massa Fhendy Bhabo mengatakan, pernah melakukan kompromi dan secara baik-baik tentang persolan ini. Namun, tidak pernah diindahkan sama sekali oleh Pemdes. “Belum ada respon dari Pemdes,” ujarnya pada Lakeynews.com.

Menurutnya, BUMDes Bumi Pajo tidak dapat mengukur sejauhmana perjalanannya dan tidak sedikitpun ada aktivitas pemberdayaan yang dinikmati masyarakat desa tersebut.

“Keterbukaan informasi terhadap publik tidak ada dan pengelolaan BUMDes tidak dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 dalam menjalankan tugas hanya kurang lebih satu bulan. Sementara pos penjagaan di pintu masuk desa (jalan masuk samping kantor desa) belum selesai dibuat.

“Apakah anggaran Rp. 30 juta sudah habis,” tanya Fhendy.

Informasi yang diterimanya dari BPD dan anggota Satgas, anggaran dimaksud masih ada. “Namun yang membuat kami kebingungan, Satgas ini berhenti tanpa kejelasan. Apakah tugasnya selesai atau bagaimana,” tanyanya lagi.

Pemdes, lanjutnya, harus transparan dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19 ini. Tujuannya agar masyarakat tidak menduga-duga terkait anggaran pencegahan covid-19.

Karena aspirasi dan tuntutannya tidak ditanggapi Pemdes, masa melakukan penyegelan kantor desa sampai hari ini.

“Jika Pemdes menemui BMBP untuk beraudiensi terkait tuntutan kami maka kantor desa akan dibuka kembali,” jelasnya.

Dia berharap Pemdes mengundang mereka untuk membicarakan tuntutan tersebut.

Menanggapi itu, Kepala Desa Bumi Pajo Tasrif menjelaskan, penyegelan kantor desa itu hal yang biasa. “Massa mau menutup berapa lama kantor itu, silakan saja,” tegasnya pada Lakeynews.com.

“Kalau untuk membuka penyegelan itu, tidak ada inisiatif saya. Kecuali ada inisiatif dari pemerintah lain untuk membuka, silakan saja. Karena, saya tidak pernah menutup kantor,” kata Tasrif.

Meski demikian, roda pemerintah harus tetap berjalan sebagaimana biasa. Dan, kewajibannya melayani masyarakat. “Mau di bawah pohon, di tanah atau di rumah, saya tetap melayani masyarakat,” tandasnya.

Terkait tuntutan masa untuk audiensi, Tasrif mempesilakan datang untuk menemuinya. “Silakan datang temui saya untuk melakukan audiensi,” imbuhnya.

Bagaimana sebenarnya penggunaan anggaran BUMDes dan penanganan Covid-19 di Bumi Pajo?

Menurut dia, dana BUMDes semuanya masih ada pada pengurus BUMDes.

“Saya akan mengundang pengurus BUMDes, meminta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tentang perkembangan keuangan. Karena, itu usaha milik desa,” papar Tasrif.

Sedangkan terkait anggaran Covid-19, secara umum dia jelaskan penggunaannya. Antara lain dipakai membeli ember 20 buah.

“Satu ember itu harganya Rp. 150 ribu. Jadi, total harga untuk 20 ember lebih kurang Rp. 3 juta,” katanya.

Selain itu, dana Covid-19 dipakai pembelanjaan yang lain. Seperti disinfektan, vitamin, alat pengukur suhu badan, sabun, masker, backlin dan lainnya.

“Yang membelanjakan itu adalah bendahara Covid,” jelasnya. (yat)