DOMPU, Lakeynews.com – Satu lagi anggota DPRD Dompu hadir di ruang pers, menyoroti persoalan pasangan suami-istri (Pasutri) Hasan Usman dan Rostina.
Setelah Iskandar, S.Pd yang akrab disapa Iskandar PAS, kini giliran Ir. Muttakun angkat bicara soal warga miskin Dompu di Desa Daha, Kecamatan Hu’u, yang selama ini terabaikan tersebut.
BACA JUGA: http://lakeynews.com/2020/04/30/pasutri-hasan-rostina-potret-warga-miskin-dompu-yang-terabaikan/
Menurut Muttakun, terabaikannya perhatian terhadap warga miskin seperti Hasan-Rostina merupakan contoh buruk Pelayanan publik di Kabupaten Dompu.
Katanya, negara (daerah) harus hadir untuk menyelesaikan persoalan sosial di tengah kehidupan warga. Bukan hanya karena wabah Covid-19 yang sedang melanda, tetapi perhatian itu sebagai wujud tanggung jawab negara untuk melindungi seluruh warganya.
“Apalagi Hasan-Rostina ini bukan orang asing, bukan orang Belanda atau Jepang yang pernah menjajah negara kita, Indonesia,” tegas Muttakun pada Lakeynews.com, Jumat (1/5) pagi ini.
Ketika ada pemimpin yang diberi mandat untuk mengurus warganya, kata Muttakun, tentu akan sangat berdosa jika ada warga yang terlihat (miskin) di depan mata, namun tidak tersentuh oleh berbagai program perlindungan sosial yang telah dikucurkan oleh pemerintah mulai dari pusat hingga kabupaten dan desa.
Pemerintah desa pun telah diberi otonomi untuk mengelola desa dan masyarakatnya melalui kucuran dana desanya.
Lebih-lebih, lanjut Muttakun, jika pemimpin itu pernah berjanji untuk mewujudkan masyarakat Dompu yang sejahtera, mandiri dan religius, telah diikat melalui produk hukum berupa Perda RPJMD dan sebelumnya diikuti dengan sumpah sebelum dilantik.
“Apalagi seandainya Hasan dan Rostina pada saat Pilkada ikut memilih Bupati Dompu, tentu menjadi sangat berdosa jika tidak tersentuh oleh berbagai program perlindungan sosial,” tegas politisi NasDem itu.
Tidak hanya pemerintah dalam hal ini eksekutif dan Pemdes yang akan berdosa, wakil rakyatpun ikut berdosa. Itu jika mereka tahu kondisi rakyatnya dalam kehidupan miskin papa namun tidak menyuarakan keadaan rakyatnya.
“Padahal wakil rakyat telah diberi oleh negara jabatan dan kekuasaan untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan,” tandas wakil rakyat Dapil Kecamatan Dompu, Pajo dan Hu’u itu.
Karena itu, ketika persoalan kemiskinan yang mendera Rostina-Hasan diangkat ke permukaan, Muttakun langsung merespon dengan mengirim langsung KTP dan foto rumah Hasan-Rostina ke WA Kades Daha, Fadli.
“Mari kita jadikan momentum Covid-19 ini untuk meningkatkan kepedulian sosial kita terhadap rakyat dan daerah,” ajak Muttakun.
Kalau tidak bisa mencontoh sahabat Nabi yaitu Khalifah Umar dalam kisah seorang ibu yang memasak batu untuk anaknya yang berhari-hari tidak makan, maka cukup mencontoh diri kita sendiri.
“Kalau Hasan dan Rostina itu adalah orang tua kita atau saudara kakak dan adik kita, apakah kita tega membiarkannya dalam kondisi seperti itu,” sindirnya dengan nada tanya.
Menurut dia, menguji kepekaan diri, sangat mudah. Meski tidak memiliki materi untuk membantu secara langsung, paling tidak seberapa sering peduli dan menyuarakan kondisi rakyat atau warga yang mengalami ketidakadilan, ketimpangan, kemiskinan ditengah pembangunan yang diklaim sukses mengentaskan kemiskinan.
“Menyuarakan mereka yang tak mampu bersuara adalah wujud membantu mereka secara moril,” tandas Muttakun.
Diakuinya, tantangan wakil rakyat adalah terus meningkatkan fungsi pengawasan dan menelisik untuk mengetahui berapa banyak uang rakyat yang sudah dipakai. Bagaimana menggunakannya, dimana digunakan, kapan digunakan dan kepada siapa diberikan.
“Itu adalah tantangan bagi kami wakil rakyat yang telah diawali untuk niat meningkatkan fungsi pengawasan dewan saat Pemilu Legislatif lalu,” paparnya. (won)