MATARAM, Lakeynews.com – Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, menegaskan pencegahan penyebaran Covid-19, terus diupayakan. Mengingat wabah Covid-19 ini masih ditahap awal, maka pembatasan sosial tetap harus dilakukan.
“Pemda harus memberikan perhatian lebih. Kita harus mempertimbangkan keselamatan,” tegas Ummi Rohmi, demikian Wagub ini biasa disapa, Selasa (7/4).
Penegasan itu dilontarkan Ummi Rohmi saat Rapat Koordinasi (Rakor) Tematik terkait penanganan dampak sosial ekonomi wabah Covid-19 melalui Implementasi Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. Yakni penyaluran pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat via Video Conference bersama Danrem 162/Wirabhakti, Kapolda dan Kajati NTB, serta para Bupati/Walikota se-NTB. Rakor tersebut dipimpin Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah.
Ummi Rohmi juga menekankan, peran Puskesmas dalam melakukan tindakan perawatan untuk kasus-kasus ringan. Sehingga, tidak semua pasien menumpuk di rumah sakit umum.
Karena itu, kepada bupati/walikota diminta agar sebisa mungkin mempersiapkan fasilitas yang cukup. Seperti menyediakan APD (Alat Pelindung Diri), ruangan dan memberikan fasilitas memadai dalam skala Puskesmas.
“Mulai sekarang kita harus yakinkan betul, Puskesmas-puskesmas kita ini siap,” pintanya.
Ummi Rohmi juga mendorong agar Pemda bisa memesan alat rapid test sesuai anjuran Menteri Kesehatan. Sekaligus mengantisipasi lonjakan pasien dengan mempersiapkan penambahan ruang isolasi untuk RSUD secara bertahap.
Sebelumnya, Kapolda NTB Irjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si dan Danrem 162/Wirabhakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos, SH, M.Han, menekankan untuk tetap memperhatikan dan meningkatkan upaya antisipasi dan pencegahan Covid-19 di seluruh kabupaten/kota se-NTB. Karena, penyebaran virus ini sangat cepat.
Termasuk pemakaian masker bagi semua dan pembatasan aktivitas sosial, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Terkait langkah kontingensi apabila kondisi di NTB menjadi darurat, Danrem mengaku, telah menyiapkan langkah-langkah ini sesuai dengan RO maupun perintah operasi yang telah diberikan oleh Kodam IX Udayana.
“Apabila hal ini terjadi kami akan siap melaksanakan perintah operasi ini menjadi langkah-langkah kontingensi kami,” ujarnya. (tim)