Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah saat Rakor Tematik terkait penanganan dampak sosial ekonomi wabah Covid-19 melalui implementasi Program JPS Gemilang. (ist/lakeynews.com)

Gubernur NTB: Jangan Terjadi Tumpang Tindih Implementasi

MATARAM, Lakeynews.com – Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur (Wagub) Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, mengajak para Bupati dan Walikota beserta seluruh jajarannya untuk tidak abai terhadap pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. Selain fokus pada upaya mengantisipasi penyebaran dan penanganan medis Covid-19.

“Kita tidak terlena pada penanganan corona saja, dengan meminta masyarakat stay at home, namun kita abai terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat,” tegas Gubernur.

Penegasan itu disampaikan Gubernur saat Rapat Koordinasi (Rakor) Tematik terkait penanganan dampak sosial ekonomi wabah Covid-19 melalui Implementasi Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. Yakni penyaluran pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat via Video Conference bersama Danrem 162/Wirabhakti, Kapolda dan Kajati NTB, serta para Bupati/Walikota se-NTB, Selasa (7/4).

Gubernur mengatakan, dalam program penanganan dampak sosial ekonomi tersebut, selain program dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota juga diminta untuk berkontribusi.

Karena itu, perlu koordinasi dan kolaborasi yang intens demi menghindari tumpang tindih dan agar program tepat sasaran.

“Akan ada jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat dan provinsi. Ketika program ini dieksekusi, tidak ada tumpang tindih implementasi di kabupaten dan kota,” ujar Bang Zul, sapaan Gubernur NTB itu.

Program ini, lanjutnya, akan dieksekusi selama tiga bulan. “Kita harapkan, masyarakat bisa berdamai dengan keadaan ini,” ujarnya.

Gubernur kemudian meminta Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.Tp, untuk mempresentasikan program JPS Gemilang untuk mendapatkan masukan dari para Bupati/Walikota.

Ridwan Syah memaparkan, Pemprov NTB telah menyusun rencana penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang, yang akan disalurkan mulai 16 April ini.

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah memimpin Rakor Tematik di ruang kerjanya. (ist/lakeynews.com)

Program JPS Gemilang ini akan menyasar masyarakat miskin sebanyak 73.000 KK dan sektor informal yang terdampak sebanyak 32.000 KK.

Paket yang akan disalurkan, jelas Ridwan, sembako, masker dan suplemen yang akan diisi dari produk-produk IKM dan UKM lokal.

Sedangkan program JPS Pusat di NTB, akan menyasar pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 329.883 KK, bantuan paket sembako 540.363 KK, serta pembebasan dan keringanan listrik untuk 868.537 KK.

Merespon JPS Gemilang yang diluncurkan Gubernur Zul tersebut, para bupati/walikota pun mengatakan dukungan sepenuhnya. Bahkan, tiap kabupaten dan kota juga telah menyiapkan program serupa.

Bupati Lombok Timur H. Sukiman Azmy misalnya. Sukiman menyampaikan, daerahnya telah menyiapkan Rp. 20 miliar untuk kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. Disamping program-program penanganan lainnya.

Bukan hanya soal kesiapan logistik dan upaya pencegahan. Para bupati/walikota juga menyampaikan sektor-sektor prioritas yang terus menjadi perhatian selama wabah ini.

Hal tersebut, seperti investasi dan infrastruktur yang disampaikan Bupati Lombok Tengah. Dia memastikan, pembangunan sirkuit MotoGP dan pembangunan bypass BIZAM – Mandalika tetap berjalan sesuai rencana.

Namun begitu, tetap memperhatikan prosedur protokol social distancing phisical distancing. “Termasuk jalan by pass juga tetap berjalan,” jelasnya.

Bupati Lotim H. Sukiman Azmi dan bupati/walikota lain di NTB memberikan dukungan baik program JPS Gemilang. (ist/lakeynews.com)

Terkait arahan pemerintah pusat tentang keringanan pajak, Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar merespon baik kebijakan tersebut. Ia menyatakan, hotel dan restoran di Lombok Utara akan dibebaskan dari pajak daerah.

“Hari ini saya akan tanda tangani surat pembebasan pajak daerah untuk hotel dan restoran yang ada di Lombok Utara,” tandas Najmul.

Terhadap sejumlah usulan para bupati/walikota terkait penambahan jumlah penerima PKH, Gubernur Zul siap memfasilitasi dan menyampaikan kepada Menteri Sosial RI.

“Kepada para bupati dan walikota, kami akan usahakan. Untuk tambahan PKH-nya, Kadis Sosial dan lainnya segera disampaikan kepada kami agar kami sampaikan kepada Menteri Sosial,” imbuhnya.

Gubernur juga memastikan tidak ada duplikasi bantuan yang akan disalurkan antara Pemprov NTB dengan pemerintah kabupaten/kota.

Bang Zul secara khusus meminta bupati/walikota agar paket-paket jaring pengaman sosial yang diluncurkan Pemkab/Pemkot sebisa mungkin menggunakan produksi dari IKM dan UKM lokal. (tim)

Post Views: 232