DOMPU, Lakeynews.com – Ketua DPRD Kabupaten Dompu Yuliadin, S.Sos, akhirnya angkat bicara. Dia menanggapi sorotan dari beberapa pihak soal jadwal pelantikan anggota dewan terpilih Periode 2019-2024 pada 30 September yang dinilai bertepatan dengan hari Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G-30/S/PKI) tahun 1965.
Pria yang akrab disapa Bucek itu menegaskan, tidak ada kaitannya pelaksanaan pelantikan tersebut dengan peristiwa yang juga dikenal dengan Gestapu (Gerakan Tiga Puluh September).
“Malah kalau dibaca sejarahnya, 30 September ’65 itu justru menjadi tonggak perubahan negara ini, transisi peralihan kekuasaan Orde Lama (Orla) ke Orde Baru (Orba),” katanya pada Lakeynews.com, Rabu (11/9).
Baca juga: http://lakeynews.com/2019/09/08/bertepatan-kebangkitan-pki-pelantikan-dprd-dompu-minta-digeser/
Menurut dia, harusnya momentum sejarah itu diambil pelajaran segi positifnya, bukan yang negatif semata. “Ini kan pemahaman risalah sejarah yang salah. Perlu diluruskan,” ujarnya.
Sementara terkait usulan pelantikan dilaksanakan 1 Oktober. Bucek menegaskan, justru tanggal inilah yang perlu dihindari. Karena, pada tanggal itulah peristiwa pembunuhan para Jenderal itu terjadi.
“Jadi 1 Oktober dini hari itulah kejadian berdarah itu. Bukan hari sebelumnya, 30 September,” tegasnya.
Baca juga: http://lakeynews.com/2019/09/08/pergeseran-jadwal-pelantikan-dprd-dompu-2019-2024-tergantung-banmus/
Pada kesempatan itu, Bucek memastikan jadwal pelantikan itu sudah jelas dan fix. “Tidak ada lagi perubahan atau pergeseran jadwal. Apalagi sampai terpengaruh suara-suara yang mengaitkan dengan peristiswa kelam tersebut,” pungkasnya. (ady)