BIMA, Lakeynews.com – Beberapa persoalan, kritikan, masukan dan saran mencuat saat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Rusman, SH, MH bersilaturrahim dengan para kepala SMA/SMK swasta dari Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu.
Salah satu yang menonjol dalam pertemuan yang berlangsung di SMA Kae, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, beberapa hari lalu terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Baca juga: http://lakeynews.com/2019/07/01/sma-smk-swasta-anak-tiri-yang-tak-lagi-dianaktirikan/
Perwakilan kepala SMA/SMK swasta mengungkapkan, tiap tahun PPDB di Bima dan Dompu dinilai merugikan sekolah swasta. Misalnya, sekolah negeri sudah dibatasi hanya boleh menerima sekian kelas, dengan jumlah siswa sekian orang per kelas. Namun kenyataannya ada sekolah negeri dimaksud kerap melangkahi batas-batas yang telah digariskan itu.
Beberapa sekolah negeri menambah jumlah kelas dan jumlah calon peserta didik baru tiap kelas. Sehingga terjadilah kelas “sangat gemuk”.
Karena itu, negara/daerah diharapkan segera hadir untuk mengurai kembali masalah ini agar lembaga dan penyelenggara pendidikan swata tidak selalu dirugikan. Negara/daerah melalui Dinas Dikbud NTB sangat diharapkan membantu menyelesaikan persoalan tersebut.
Menanggapi masalah tersebut, Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB H. Rusman, SH, MH, mengungkapkan dirinya turun dan bertemu para kepala sekolah swasta, antara lain untuk mengetahui langsung persoalan yang ada. Masalah-masalah tersebut, setelah diserap akan diramu dan diolah, sehingga bisa dirumuskan suatu kebijakan sebagai solusinya.
Terkait masalah PPDB misalnya, Rusman menegaskan, jika jelas ada yang tidak baik akan dilakukan evaluasi. “Memungkinkan untuk dievaluasi, sehingga kita tahu apa masalahnya dan bagaimana solusi penyelesaiannya,” tandasnya.
“Jangan sampai sekolah swasta ini dibuat seolah-olah hidup enggan mati tak mau,” guyonnya disambut tepuk tangan dari puluhan kepala sekolah.
Baca juga : http://lakeynews.com/2019/07/01/kepala-sma-smk-diingatkan-kelola-dana-bos-sesuai-aturan/
Sebetulnya, kata Rusman, terkait PPDB ini sudah ada sistem zonanya. “Tiap sekolah sudah ditentukan membuka sekian kelas. Tiap kelas, jumlah siswanya (misalnya) sekitar 36 orang,” ujarnya.
Namun demikian, dia memuji kiprah dan dedikasi sekolah-sekolah swasta yang telah bersama-sama memajukan dunia pendidikan, mendidik dan mencetak para generasi penerus bangsa yang handal.
“Sekolah dan anak didik hebat, jika kepala sekolah, gurunya dan segenap penyelenggara pendidikan hebat,” tuturnya, lagi-lagi mendapat sambutan tepuk tangan. (won)