DOMPU – Para honorer tenaga kesehatan (Nakes) yang tersebar di seluruh Puskesmas dan RSUD Dompu, NTB akan melakukan mogok kerja pada Jumat, 11 November 2022.
Jika mogok itu benar-benar terjadi, maka dengan memaksimalkan SDM ASN yang dimiliki, pelayanan terhadap masyarakat di semua Puskesmas dan RSUD Dompu diyakini tetap akan berjalan sebagaimana biasanya.
Rencana mogok sampai pada waktu yang belum ditentukan tersebut, sesuai dengan surat pemberitahuan dari DPD Forum Komunikasi Honorer Nakes Non Nakes (FKHN) Kabupaten Dompu.
Surat Nomor: 1001/FKHN Kab. Dompu/XI/2022, 10 November 2022 tersebut ditujukan kepada seluruh kepala Puskesmas dan Direktur RSUD Dompu.
Setidaknya dua hal yang mendasari aksi mogok kerja tersebut. Salah satunya, tidak adanya formasi untuk perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Nakes di Kabupaten Dompu.
Alasan lain, tenaga honorer di wilayah kerja Fasyankes sangat kecewa dengan pernyataan Wakil Bupati saat audiensi di depan Kantor Bupati dengan narasi tidak membutuhkan tenaga honorerNakes.
Baca juga:
- Video Pernyataan Kontroversial Wabup Dompu Viral, Sekda Berikan Klarifikasi
- Perjuangkan Nasib PPPK Guru dan Nakes, Pejabat Dompu Terbang ke Jakarta
- Banyak Nakes Tersingkir karena SISDMK Dipotong Kemenpan-RB
Bagaimana langkah Pemkab Dompu khususnya dinas/lembaga terkait menyikapi rencana mogok dan meminimalisir dampak buruk jika mogok itu benar-benar terjadi?
Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu Maman, mengaku sudah langsung berkoordinasi dengan para pimpinan Puskesmas dan jajaran. Seperti Puskesmas Dompu Kota, Dompu Timur, Dompu Barat, Kilo, Calabai dan lainnya.
Maman telah memerintahkan mereka agar sigap melakukan antisipasi, sehingga pelayanan pada masyarakat tidak terganggu dan tetap berjalan sebagaimana biasanya.
“Kita minta rekan-rekan kepala Puskesmas supaya memaksimalkan pelayanan masyarakat dengan sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) yang dimiliki,” kata Maman pada Lakeynews.com di kantornya, Kamis (10/11) malam.
Kira-kira berapa persentase jumlah honorer Nakes jika dibandingkan dengan ASN (PNS) di semua Puskesmas?
Maman memperkirakan komposisi rata-rata 60:40 (60 persen honorer, 40 persen PNS). “Kalau kita rata-ratakan, perbandingan atau rasionya sekitar sekian,” paparnya sembari mengaku tidak kuasa melarang hasrat mogok honorer Nakes.
Jika para honorer Nakes besok benar-benar mogok kerja, mampukah SDM PNS yang sekitar 40 persen tersebut memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat?
“Mungkin akan sedikit terganggu sebagai dampaknya. Tapi, Insya Allah, saya sangat yakin pelayanan tetap akan berjalan baik,” jawab Maman.
Bagaimana dengan RSUD Dompu? Apa saja upaya antisipasi yang dilakukan?
Direktur RSUD Dompu dr. Diaz Indarko yang dikonfirmasi melalui saluran WhatsApp-nya menjelaskan, langkah antisipasi yang dilakukan adalah mengoptimalkan ASN yang ada.
“Termasuk pejabat struktural, kita tugaskan memberikan pelayanan,” kata dr. Diaz pada media ini, juga pada Kamis malam.
“Harapan kita hanya satu hari saja mogoknya. Lusa (Sabtu, 12/11) sudah kembali normal,” sambungnya.
Apakah aksi mogok kerja honorer Nakes ini tidak akan terlalu mengganggu pelayanan di rumah sakit?
“Pastinya terganggu. Tapi, kami sudah siapkan mitigasi. Sehingga, kalau terjadi kondisi seperti ini, dampaknya tidak akan signifikan. Pelayanan dipastikan tetap ada (berjalan),” jawab dr. Diaz.
Sementara itu, Kabag Prokopim Setdakab Dompu Ardiansyah mengungkapkan, komitmen pemerintah sangat jelas. “Bagaimana setiap persoalan diselesaikan dengan baik,” katanya dalam WAG Lakeynews.com, Kamis malam.
Adapun substansi masalahnya, papar Simpe Dian (sapaan Ardiansyah), langsung ditindaklanjuti. Pemerintah sadar, bahwa ada persoalan yang membutuhkan campur tangan pemerintah pusat untuk penyelesaiannya.
Niat baik pemerintah, sambungnya, mulai dari awal penerimaan dialog, saat dialog, dan kesabaran pemerintah mendengarkan aspirasi honorer Nakes. Sampai adanya jawaban substansi pemerintah, bahwa Pemkab bersama DPRD Dompu akan mengupayakan pengusulan di tahun 2023.
“Kami pikir, inilah sebuah langkah elegan yang akan dilakukan,” jelas Simpe Dian.
Ketika menerima massa honorer Nakes yang berunjuk rasa pada Selasa lalu, menurutnya, Wabup justru menyampaikan apresiasinya atas peran Nakes dalam melayani masyarakat. Terutama pada saat-saat Covid19 mewabah. “Itu menunjukkan, bahwa begitu beliau (Wabup, red) memahami peranan Nakes,” ujarnya.
Simpe Dian mengajak semua elemem untuk terus berjuang besama. Bangun budaya yang sejajar dan elegan. Sama-sama menghargai dan menghormati. “Toh kita semua abdi negara. Berkarya untuk masyarakat,” tegasnya.
Dia yakin, pimpinan (pemerintah) daerah selalu mencari jalan terbaik, sesuai kewenangan dan aturan (regulasi) yang ada.
Secara substansial, tutur Simpe Dian, sesungguhnya ada harapan yang patut disyukuri. Hanya butuh rasa syukur dan sabar, sistem administrasi ini harus dilewati bersama.
“Kalembo ade (Dompu-Bima: Harap bersabar/maklum, red). Mari kita terus berkarya untuk daerah ini,” ajaknya. (sdn/won)