Perjuangkan Nasib PPPK Guru dan Nakes, Pejabat Dompu Terbang ke Jakarta

Temui Kemenpan-RB, Kemendikbud dan Kemenkes

–

DOMPU – Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Kabupaten Dompu Arif Munandar, Kepala Dinas Dikpora H. Rifaid, Ketua DPRD Andi Bachtiar, Ketua Komisi I Muttakun dan anggota dewan Muhammad Iksan, Rabu (9/11) terbang ke Jakarta.

Rombongan wakil Pemda Dompu itu direncanakan menemui Kemenpan-RB, Kemendikbud dan Kemenkes untuk memperjuangkan nasib para guru dan tenaga kesehatan (Nakes) non-ASN.

Hal tersebut dibenarkan Sekda Dompu Gatot Gunawan P. Putra, Arif Munandar, H. Rifaid dan Muttakun pada Lakeynews.com.

“Pagi ini kepala BKD, Kadis Dikpota dan ketua Komisi I DPRD ke Kemenpan-RB, Kemendikbud dan Kemenkes, termasuk untuk memperjuangkan 101 PPPK Guru dan Nakes,” kata Sekda Gatot di WAG Lakeynews.com, Rabu pagi tadi.

Sebelumnya, hal senada disampaikan Kepala BKD Arif Munandar. “Insya Allah, besok (pagi ini, red), pagi kami akan ke Jakarta,” kata Arif pada media ini, Selasa (8/11) malam.

Mereka ke Jakarta, salah satunya, memperjuangkan  101 PPPK Guru, Formasi 2021 yang lulus passing grade (bersama 200 orang lain yang sudah jelas penempatannya).

Selain itu, mengusulkan kembali 500 Nakes yang pernah diajukan sebelumnya. “Harapan kita, 2023 akan ada formasi untuk Dompu,” jelas Arif.

“Iya, besok kami akan ke Jakarta,” kata Ketua Komisi I DPRD Dompu Muttakun, ketika dikonfirmasi media ini, Selasa malam.

Disamping membenarkan ikut ke Jakarta, Ketua Komisi I DPRD Dompu Muttakun pagi tadi mengunggah dua foto di Bandara Muhammad Salahuddin Bima, sesaat sebelum terbang.

Dalam dua foto tersebut, selain Muttakun juga tampak Kepala BKD-PSDM Arif Munandar, Kadis Dikpora H. Rifaid, Ketua DPRD Andi Bachtiar dan anggota dewan Muhammad Iksan.

“Berjuang untuk tanah harapan Dou Labo Dana (rakyat dan daerah, red),” kata Muttakun dalam status akun Facebook-nya, menyertai dua foto yang diunggah tersebut.

Tuntut Diakomodir dalam Seleksi PPPK, Ratusan Nakes Dompu Kembali Demo

Sebelumnya, Selasa (8/11) ratusan Nakes yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorium Nakes Non-ASN (FKHN) Kabupaten Dompu kembali berunjuk rasa di Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor Bupati. Mereka menuntut Pemkab Dompu agar mengakomodir para Nakes dalam seleksi PPPK.

Massa Nakes merasa, Pemkab Dompu tidak memperhatikan nasib mereka. “Pemkab Dompu tidak mengadakan seleksi PPPK bagi Nakes,” kata Ketua FKHN Eky Irawan dalam orasinya.

Menurut Eky, Nakes telah menunjukkan peran dan kiprahnya dalam pelayanan masyarakat di daerah ini. Teramsuk dalam penanganan pandemi Covid-19, sejak tahun 2019.

“Nasib Nakes harus diperhatikan. Saat pandemi Covid-19, tenaga kesehatan paling berisiko, pemerintah jangan menutup mata atas kinerja kami,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Eky juga membandingkan Dompu dengan daerah lain. Kabupaten lain, katanya, ada formasi dan melakukan seleksi PPPK untuk Nakes. Sementara, Kabupaten Dompu hanya membuka seleksi PPPK bagi Guru.

Kehadiran massa FKHN diterima Wakil Bupati H. Syahrul Parsan, didampingi Sekda, ketua DPRD, kepala BKD-PSDM dan beberapa pejabat terkait lainnya.

Kepada pengunjuk rasa, Wabup menjelaskan, pada 27 Juli lalu, Pemkab Dompu mengusulkan masing-masing 500 Nakes dan 500 guru ke Pemerintah Pusat. “Namun yang diterima oleh pusat hanya PPPK untuk Guru,” jelasnya.

Wabup membantah jika pihaknya dianggap tidak memperhatikan tenaga kesehatan. “Kami hanya mengusulkan, Pemerintah Pusat yang menetapkan formasinya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BKD dan PSDM Arif Munandar memaparkan, Dinas Kesehatan menyusun data maksimal 850 orang dan minimal 350 orang. Pemkab mengusulkan 500 orang.

Namun, formasi yang diterima Pemerintah Pusat yakni formasi Guru. Dia menambahkan agar Nakes mengikuti PPPK di daerah lain yang membuka formasi. “Untuk Nakes bisa mengikuti PPPK di daerah yang membutuhkan,” jelasnya.

Mendengar itu, Buyung Sukmo, anggota massa FKHN meminta pihak Pemkab Dompu menandatangani surat kesepakatan dengan massa, supaya ada kepastian. “Kami tidak butuh janji Pak. Kami sudah siapkan pernyataan tertulis,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua FKHN Eky Irawan menegaskan, pihaknya akan mogok jika Pemkab tetap tidak memperhatikan Nakes. “Kami akan mogok jika Nakes tidak dianggap,” ancamnya.

Geram dengan ancaman itu, Wabup pun menanggapinya dengan suara tegas dan nada tajam. Sejurus kemudian, Wabup langsung meninggalkan massa.

Sementara itu, Ketua DPRD Dompu Andi Bachtiar mengaku telah mendengarkan aspirasi para Nakes tersebut. Dia berjanji, sebagai wakil rakyat, legislatif akan memperjuangkan aspirasi yang diterimanya.

Namun demikian, Andi tidak bisa menjamin angka pasti formasi PPPK Nakes kedepan. “Kami tidak akan menjamin sesuatu yang sulit dilakukan. Tetapi jika Kabupaten Bima pada tahun 2023 formasinya 50 orang, kita usahakan di atas itu,” tuturnya.

Andi berharap kepada para Nakes agar tidak sampai melakukan mogok. “Jika kalian mogok, mungkin kalian akan sungkan masuk kerja lagi,” ujarnya. (sdn/ayi)