DOMPU – Pascaunjuk rasa ratusan honorer tenaga kesehatan (Nakes) di Kantor Bupati Dompu pada Selasa (8/11), potongan video Wakil Bupati H. Syahrul Parsan beredar luas dan viral di media sosial.

Kepingan video berdurasi 25 detik dan belum diketahui penyuting saat demo itu, berisi pernyataan Wabup yang dinilai kontroversial dan menyayat perasaan para honorer Nakes.

“Untuk tenaga honorer, sekali-sekali losa rau ti bune-bune na (Bahasa Dompu-Bima; Untuk tenaga honorer, sekali-sekali keluar saja tidak masalah/tidak apa-apa, red),” kata Wabup di dalam video itu.

Gambar Wakil Bupati Dompu H. Syahrul Parsan dalam video berdurasi 25 detik. (tangkap layar/lakeynews.com)

Pernyataan Wabup tersebut, disambut sorakan dan teriakan massa honorer Nakes.

Mendengar teriakan itu, Wabup mengaku, dirinya hanya bicara apa adanya. “Beha mena. Ndaiku taho pu nuntu ntiriku. Kombi ede ne’e mu re ni. Aina ancam ndaiku (Dompu-Bima; Teriak semua. Saya lebih baik bicara apa adanya. Mungkin itu yang kalian inginkan. Jangan ancam saya, red),” tegasnya.

“Saya tidak mengundang merekrut tenaga honorer. Ede dibade ba ndai dohom (Dompu-Bima; Itu untuk diketahui oleh kalian, red),” lanjut Wabup.

Pada sisi lain, pernyataan Wabup yang disebarkan hanya sepotong tersebut, ditanggapi beragam oleh netizen. Sebagian menilai minor karena keluar dari “orang nomor dua” di Pemkab Dompu. Namun, sebagian lagi menyikapi arif dan makluminya karena faktor situasi dan kondisi.

Viralnya potongan video yang beredar secara berantai tersebut, membuat Sekdakab Dompu Gatot Gunawan P. Putra memberikan klarifikasi di WAG Lakeynews.com, Rabu (9/11) siang.

Menurut Gatot, Pemkab Dompu sangat berbaik hati dengan nasib para guru dan Nakes honorer, dengan membuka sebanyak-banyaknya formasi PPPK Guru. Tahun 2021 sebanyak 662 orang. Walaupun baru diterima hasil seleksi tahap I dan II sejumlah 428 orang, plus 54 orang untuk KII.

Tahun ini (2022), lanjutnya, harus selesai atau diangkat 301 PPPK guru (sisa tahap III dan 101 orang yang lulus passing grade).

Sekdakab Dompu Gatot Gunawan P. Putra (pegang mic) mendampingi Wabup H. Syahrul Parsan, ketika menerima massa Nakes di teras kantor Bupati, Selasa (8/11). (suaidin/lakeynews.com)

“Mohon tengok daerah tetangga kita. Kabupaten Bima formasi PPPK Guru tahun 2021 hanya 95 orang dan Kota Bima hanya 150 orang formasi PPPK Guru,” papar Gatot.

Jadi, tegas Gatot, Pemkab Dompu sangat peduli dengan tenaga honorer guru, walaupun sangat membebani APBD. Tahun 2023 saja butuh dana Rp. 48 miliar lebih untuk alokasi gaji PPPK (Penyuluh Pertanian, Guru dan eks KII). Hitungannya, 814 orang x gaji 4 juta x 14 bulan. Belum lagi TPP Rp. 300 ibu per orang setiap bulan.

Sedangkan alokasi DAU (Dana Alokasi Umum) dari pusat, lanjutnya, untuk gaji PPPK hanya Rp. 29 miliar. Sehingga, Pemkab Dompu harus nombok (sekitar) Rp. 18 miliar.

Dampaknya, praktis dana APBD Dompu banyak untuk belanja aparatur. Padahal, amanat Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, penggunaan APBD untuk belanja aparatur maksimal 30 persen. “Sementara kondisi Dompu saat ini, proporsinya 43 persen,” tegasnya.

Lebih jauh dikemukakan Gatot, dengan terbatasnya PAD dan APBD, Pemkab Dompu tidak banyak dana untuk membiayai kebutuhan rutin, operasional OPD dan pembangunan lainnya. Kecuali dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau (DBHCHT).

Kendati demikian, Pemkab Dompu memastikan tidak tinggal diam. Apalagi menyerah dengan dalih keterbatasan anggaran tersebut. “Insya Allah, Bupati akan berjuang tahun 2023 untuk membuka formasi PPPK Nakes,” tutur Gatot.

“Semoga misi kepala BKD-PSDM dan ketua Komisi I DPRD Dompu yang ke Jakarta hari ini sukses, baik untuk 101 PPPK Guru maupun formasi Nakes,” harap Gatot (Baca juga: Perjuangkan Nasib PPPK Guru dan Nakes, Pejabat Dompu Terbang ke Jakarta). (sdn/won)

Post Views: 32