Kadisbudpar Kabupaten Dompu Ir. Abdul Muis, M.Si, di lokasi Festival Tambora 2021. (ist/lakeynews.com)

FESTIVAL Tambora 2022, Dunia Menyapa Tambora 207 sukses terlaksana. Acaranya lancar dan aman. Harus diakui, itu luar biasa. Namun, tidak dinafikan bahwa event yang berlangsung di Sabana Doroncanga, Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu pada 4-5 Juni tersebut menyisakan seabrek masalah.

Aman Hingga Selesai

Spektakuler. Sejak awal hingga akhir, kegiatan Festival Tambora tahun ini berlangsung aman dan lancar. Nihil kejahatan.

Tidak terdengar ada yang berbuat onar. Atau, adanya tindakan yang berbau kriminalitas, tidak terhembus informasinya.

Hal ini tidak terlepas dari kesigapan aparat keamanan. Ratusan perseonel kepolisian, dibantu TNI dan Pol PP, dikerahkan untuk melakukan pengamanan.

Pantauan Lakeynews.com, nyaris tidak terlihat aparat keamanan yang berpakaian seragam. Pengamanan cenderung dilakukan secara tertutup.

Sepanjang malam sebelum puncak festival, ditemukan sejumlah personel aparat berpakaian bebas (ada juga yang mengenakan jaket), menenteng senjata api. Mereka berkeliling lokasi festival, memantau dan mengawasi suasana di sudut-susut kemah.

Seabarek Masalah

Event tersebut menyisakan banyak kesan minor dan masalah. Hal itu mendapat sorotan dan kritikan tajam dari berbagai pihak. Tidak sedikit pengunjung maupun publik melabeli event tahunan pariwisata tahun ini dengan sebutan “festival masalah”.

Sepanjang kegiatan diwarnai (sarat) masalah. Persoalan-persoalan tersebut hingga viral di media sosial. Netizen berkicau di mana-mana. Mengangkat isu menurut pengetahuan dan sudut pandang mereka.

Beragam sorotan yang dihimpun media ini, antara lain, keluhan para pengunjung yang bermandikan debu, sementara air bersih minim. Camping (perkemahan) ditumpuk. Sempat pula heboh di Facebook isu “t*i gare” (BAB tanpa air).

Pengaturan arus lalu lintas (jalan) dan penempatan parkir yang kacau, berantakan. Sampah sempat menumpuk dan berserakan di mana-mana.

Satu persoalan lagi dan merata dirasakan pengunjung adalah jaringan telepon, lebih-lebih internet, yang tidak tersedia. Akibatnya, arus dan akses informasi dengan “dunia” luar betul-betul terisolasi.

Para pengunjung festival kecewa karena tidak bisa mengunggah mengeksploitasi suasana di Sabana Doroncanga ke media sosial.

Para wartawan (media massa), terutama media online pun tidak dapat mengirim atau memuat berita langsung dari lapangan. Sejak tiba hingga meninggalkan lokasi festival, mereka tidak bisa berbuat banyak.

Tidak sedikit di antara mereka yang dibuat terlalu kecewa. Bahkan, ada yang mengambil sikap untuk tidak sama sekali memberitakan kegiatan tersebut.

Kadisbudpar Kabupaten Dompu Ir. Abdul Muis, M.Si, bersama salah seorang utusan Kemenparekraf di sekitar tempat pelaksanaan Festival Tambora 2021. (ist/lakeynews.com)

Evaluasi Tipis-tipis

Untuk membahas, mengupas dan menanggapi berbagai masalah dalam Festival Tambora 2022, Lakeynews.com menemui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Dompu Ir. Abdul Muis, M.Si.

Pertemuan berlangsung di rumah pria yang akrab disapa Pak Daeng itu pada suatu malam, beberapa hari setelah festival digelar. Saat itu, Kadisbudpar didampingi Kasi Pembinaan Seni Budaya Dedi Arsyik, S.Sos dan beberapa orang lainnya. Berikut rangkuman hasil evaluasi tipis-tipis media ini dengan Pak Daeng;

Tempat Perkemahan

Jika tahun depan masih diadakan Festival Tambora dan pelaksanaannya di lokasi yang sama dengan tahun ini, maka sejumlah persiapan harus dilakukan secara matang.

Salah satunya, membuka akses di areal perkemahan. “Harus diatur. “Tidak menumpuk di pinggir jalan,” tegas Pak Daeng.

Perkemahan ditempatkan sesuai dengan kelompok “kulturnya”. Semacam kampung-kampung. Misalnya, untuk OPD-OPD ada kampung OPD, media-media (media massa) ada kampung medianya, warga/masyarakat juga ada kampungnya tersendiri.

Semua tempat itu disiapkan dengan akses yang bagus. Sarana dan prasarana memadai. Dengan demikian, kedepan tidak sembarang lagi menempatkan WC, sehingga mudah mengalirkan air bersih dan lainnya.

“Siapa tahu kedepan pemerintah mempunyai dana yang cukup untuk itu. Maka, harus itu pengaturannya,” tandas Pak Daeng.

Jalan dan Parkir

Kalau tempat parkir diatur dan akses ke tempat (kampung-kampung) itu bisa, dipastikan tidak akan ada kemacetan. Parkir tidak boleh sembarangan.

Penyelenggara, khususnya bagian ditunjuk sebagai penanggung jawab parkir, harus menghitung. Mengalkulasi atau mengestimasi kendaraan yang akan ke lokasi itu.

Tahun ini, lebih dari 1.000 kendaraan roda empat, belum termasuk roda dua, dengan pengunjung sekitar 5.000 orang. Wajar tumpah ruah.

Jika acara dilaksanakan di bawah (pinggir jalan raya, jalan lintas Calabai) pun kendaraan pengunjung tetap akan tumpah ruah. Bahkan, akan mengganggu kendaraan umum yang melewati jalan negara tersebut.

Sebenarnya, untuk lokasi festival, kalau tetap dilaksanakan di atas (tempat pelaksanaan tahun ini), bagus. Apalagi sudah dibuatkan dua jalur. Kedepan, tinggal pengaturan dan penataannya yang dimaksimalkan.

Jika jalur itu ditaati, kemudian disiapkan tempat parkir yang memadai, tidak jauh dari lokasi acara, maka diyakini tidak akan macet.

Secara umum dalam kegiatan kemarin, kemacetan terjadi saat kendaraan pengunjung antre menuju kemah masing-masing.

Di satu sisi, luas dan kapasitas areal parkir sangat kecil. Hanya mampu menampung sekitar 200 mobil (roda empat). Sementara mobil yang ke sana sekitar 1.000. Sekali lagi, itu belum termasuk kendaraan roda dua dan lainnya.

Itulah alasannya, kedepan harus dibuatkan semacam perkampungan-perkampungan untuk (di) perkemahan, dengan luas areal parkir yang memadai. Tentu dengan perkiraan sekian orang yang akan hadir.

Kemudian sarana prasarana darurat harus dipersiapkan di tempat itu. Seperti WC dan air bersih. Dikatakan “darurat” karena tidak semua orang harus ke situ.

Di sekitar tempat perkemahan tidak ada sumber air bersih, bagaimana upaya untuk memenuhi (pengadaan)-nya?

“Kita siapkan mobil tangki. Kolaborasi instansi pemerintah dan berbagai pihak, termasuk swasta. Selain tangki dari Taman Nasional Gunung Tambora (TNGT) sendiri,” jawab Pak Daeng.

Dengan pengaturan yang baik, mobilisasi air yang masuk (dibawa) ke lokasi menjadi lebih gampang. Kemarin, mobil tangki tidak bisa membawa masuk air ke WC karena aksesnya ditutup kemah-kemah pengunjung.

Fakta itu tentu sangat jauh berbeda dengan pelaksanaan kegiatan yang sama sebelumnya. Dimana semuanya dipersiapkan dengan baik.

“Tapi, Insya Allah tahun depan akan diupayakan seperti itu. Bahkan, kita persiapkan lebih baik lagi,” ujar Pak Daeng Diplomatis.

Jalur

Secara umum sudah dijelaskan di atas, telah dibuka dua jalur. Jalur pergi beda dengan jalur pulang.

Kalau bicara view, lebih bagus di atas. Terutama suhunya, bagus dan nyaman. “Kalau di bawah, panasnya minta ampun. Tidak nyaman kita,” ungkap Pak Daeng.

Jaringan Telepon dan Internet

Pak Daeng sangat memahami dan menyadari, bahwa keberadaan jaringan telepon dan internet di sana sangat krusial. Namun tantangan berat yang dihadapi pihaknya, tidak mampu disiasati.

“Kendala kita adalah tidak adanya peralatan Telekomsel untuk mobile yang bisa dibawa ke lokasi festival,” paparnya.

Kenapa pada kegiatan yang sama sebelumnya dengan lokasi di bawah (pinggir jalan raya), bisa?

Saat itu, jelasnya, kebetulan barang atau peralatan tersebut ada di Pancasila, Kecamatan Pekat. Tinggal dibawa ke lokasi dan dipasang.

Untuk bisa membawa alat itu ke lokasi, kedepan harus dilakukan persiapan, minimal dua bulan sebelumnya. Itu untuk bisa memastikan ada-tidaknya.

“Nah, tahun ini, persiapan dan lobi kita hanya sekitar sebulan. Kita harus mengakui, kita telat. Tidak memungkinkan memang,” tegasnya.

Selain membutuhkan biaya banyak dan kecepatan waktu lobi, sambung Pak Daeng, barang itu juga kebetulan sudah dipakai di berbagai event yang lain.

Sampah

Masalah sampah ini merupakan tanggung jawab bersama dan semua pihak. Bukan hanya pemerintah. Bukan hanya penyelenggara atau panitia kegiatan.

Tetapi kedepan memang perlu dimaksimalkan lagi. Selain terkait persiapan, juga edukasi kepada masyarakat atau para pengunjung yang ke sana. Misalnya, panitia menyiapkan tas kresek atau karung untuk menampung sampah.

Kemudian ada tim khusus yang dibekali (membawa) megaphone. Mereka setiap saat mengingatkan para pengunjung agar tidak membuang sampah sembarangan. Masukan sampah pada tas kresek atau karung yang telah disiapkan.

Masyarakat atau semua pengunjung diharapkan meningkatkan partisipasi dalam menjaga kebersihan. Paling tidak, menjaga kebersihan di tempatnya masing-masing.

Tim kebersihan memang tetap melakukan pembersihan. Namun, mereka tidak dapat melakukannya pada hari “H” karena sedang acara. Pembersihan baru dilakukan keesokan harinya, setelah semua rangkaian kegiatan berakhir.

“Edukasi-edukasi kepada para pengunjung dan menumbuhkan kesadaran semua pihak terus ditingkatkan. Dengan begitu, kita yakin, sampah yang berserakan atau dibuang sembarangan bisa dikurangi,” tuturnya.

Pak Daeng salut dan menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Dompu Jufri, ST, M.Si dan tim kebersihannya.

Sebelum melakukan pembersihan, mereka terlebih dulu menghitung. Kemudian menyiapkan mobil dan tenaga, lalu mereka sisir dari atas.

Namun, sebelumnya, karena banyak yang kemah juga di bawah, mereka bersihkan dulu di sana. Sehingga di bawah tidak ditemukan sampah yang menumpuk.

Kendala pembersihan karena tidak bisa dilakukan pada hari “H” dan malamnya. Pengunjung dan sampah tidak terkontrol. Itulah yang tersisa dan tinggal itu yang dibersihkan pagi hari esoknya.

“Keterlibatan DLH, TNGT, Pramuka bersama masyarakat luar biasa melakukan pembersihan sampah-sampah,” puji Pak Daeng.

Ustaz Das’at Latif dan Lima Menteri

Sejumlah pihak menilai batal hadirnya Ustaz Das’at Latif dan lima menteri di puncak Festival Tambora 2022, merupakan kegagalan Pemkab Dompu dan lemahnya dalam membangun komunikasi.

Baca juga:

Sentral poinnya, kegiatan itu adalah gawenya pariwisata (Disbudpar). Sehingga fokusnya pada Kementerian atau Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf).

Disbudpar (Pemkab) Dompu bolak-balik melakukan komunikasi. Berkali-kali berkirim surat ke Kemenparekraf. Selain itu, komunikasi dibangun secara lisan lewat telepon maupun sarana komunikasi lainnya. Dari yang umum hinga secara khusus.

Pemkab Dompu yakin Menparekraf datang. Beberapa hari sebelum perayaan puncak Festival Tambora 2022, tim Kemenparekraf sudah hadir dan melakukan berbagai persiapan di lokasi.

“Namun, karena satu dan lain hal yang tidak kita ketahui, membuat Pak Menteri (Menparekraf) tidak jadi datang,” beber Pak Daeng.

Bukankah ada rencana penobatan atau penganugerahan kepada Menparekraf?

Rencana itu, menurut Pak Daeng, karena berdasarkan konfirmasi terakhir, Menparekraf hadir. “Karena Menparekraf tidak datang, penobatannya pun tidak jadi dilakukan. Tidak mungkin diwakilkan,” tegasnya.

Setelah pihaknya mengkoscek, ternyata ada sekitar 30 daerah di Indonesia juga meminta Menparekraf hadir pada hari yang sama dengan Festival Tambora.

Namun ketidakhadiran Menparekraf pada acara Festival Tambora, sempat memunculkan spekulasi perkiraan karena menteri akan hadir pada acara MXGP di Sumbawa, 26 Juni ini. Sehingga, Menparekraf tidak mungkin hadir dua kali di sebuah provinsi dalam waktu dan tempat yang berdekatan.

Kementerian-kementerian lain juga dibangun dan dilakukan komunikasi yang sama intensnya. Dan, akhirnya diterjunkan beberapa pejabat struktural tiap kementerian.

Tetapi yang paling penting dan tidak boleh tidak harus tetap hadir adalah Menparekraf. Namun, tetap juga tidak bisa hadir.

Sedangkan batalnya kehadiran Ustaz Das’at Latif karena padatnya jadwal kegiatan, sementara waktu pengajuan permintaan dari Dompu mepet, sehingga tidak memungkinkan Sang Ustaz hadir.

Setengah Hati?

Selentingan yang beredar, persiapan Festival Tambora 2022 ini kurang maksimal, dalam waktu mepet, juga dananya minim. Bahkan, kabarnya festival tidak direncanakan untuk dilaksanakan.

Akibatnya, pelaksanannyapun tampak tidak maksimal dan terkesan setengah hati. Benar nggak sih?

Terhadap pertanyaan itu, semula Pak Daeng tampak hati-hati menjawabnya. Kemudian menjelaskan sembari berharap tidak dipolemikkan.

Ceritanya, menurut dia, beberapa tahun terakhir Festival Tambora tidak digelar Pemkab Dompu. Alasannya, pandemi Covid19. Pasca-Covid, bahkan masih ada refocusing.

Kondisi itu membuat tidak terpikirkan lebih jauh oleh Pemkab Dompu untuk penyediaan sarana prasarana festival Tambora, karena tidak dianggarkan.

Tetapi pada sisi lain, agenda ini harus dilaksanakan. Maka, diambillah bentuk yang paling sederhana, simpel dan murah meriah. Peringatan 207 meletusnya gunung Tambora dilaksanakan dalam bentuk Istighotsah dan Doa Bersama.

Itu dirangkaikan dengan kegiatan TNGT. Yang punya acara-acara di sana adalah TNGT. “Kita berkolaborasi dengan Taman Nasional dan Geopark Tambora,” jelas Pak Daeng.

Geopark yang memfasilitasi semuanya, memfasilitasi Pemkab Dompu, Pemprov NTB dan pemerintah pusat (Pempus).

Soal dana kegiatan, Pak Daeng tidak riil menyebutkan angka dan sumbernya. Isu minimnya anggaran, juga tidak tegas diakuinya.

Namun dengan cerdas dan cerdik mantan Kadis PU ini menjelaskan, suksesnya kegiatan tersebut berkat kolaborasi dan support dari berbagai pihak. Termasuk Pemprov dan Pempus, aparat keamanan dan lainnya.

Support dari Pemprov NTB misalnya. Ada dalam bentuk fasilitas. Misalnya, MCK Portable, Camping VIP dan lainnya. Sedangkan support dari Pempus, penyediaan panggung, dekor, baliho, pintu gerbang.

Dukungan-dukungan tersebut dalam bentuk barang. Bukan dalam bentuk uang. Barang apa yang dibutuhkan, itulah yang disupport.

Selebihnya care (kepedulian) Pemkab Dompu, dimana Disbudpar sebagai starternya. Undangan misalnya. Sedianya, direncanakan hanya 500 undangan.

Persoalannya, bagaimana mungkin hanya menyiapkan 500 undangan, sementara untuk semua SKPD saja lebih dari 4.000 undangan. “Akhirnya, yang disiapkan 500 undangan. Selebihnya care kita,” papar pak Daeng.

Kedepan, hal-hal seperti ini pentingnya dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Bisa menggandeng sponsor, pihak-pihak atau perusahaan-perusahaan.

Menghadapi kemungkinan digelarnya event serupa pada masa mendatang, Pak Daeng mengaku sudah membangun komunikasi dengan beberapa sponsor. Antara lain, dari Mataram. Sponsor itu mengatakan, kalau pembicaraannya dibangun sekitar tiga bulan sebelum kegiatan, mereka siap mensponsori.

Dengan demikian, Pemkab Dompu tidak terlalu berpikir mengeluarkan lebih banyak anggaran untuk event tersebut. “Bagaimana bisa irit penggunaan uang Pemda tapi kegiatannya berlangsung meriah,” cetusnya.

Nikmati Keterbatasan

Kembali soal keluhan, kritikan dan sorotan terhadap berbagai kekurangan dan keterbatasan pada Festival Tambora 2022. Pak Daeng menanggapi dengan arif dan bijak.

“Perlu kita sadari dan resapi bahwa esensi berkemah (camping) itu adalah menikmati keterbatasan atau kekurangan,” tuturnya.

Terkait membludaknya orang yang berbondong-bondong hadir dan meramaikan kegiatan festival itu, lanjut Pak Daeng, karena merasa senang dengan pemimpinnya. Mereka senang Bupati/Wakil Bupati-nya.

Pertanyaannya, kalau orang tidak suka dengan bupati, untuk apa mereka mau hadir dan ikut menyukseskan kegiatan itu. “Kita berusaha berpikir positif dan berbicara objektif. Jangan sampai ada yang beranggapan bahwa ini memiliki tujuan politik lagi,” tegasnya.

Poin lain disampaikannya, menyangkut pembangunan ekonomi dan sosial. Pemerintah wajib memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan sekunder warga, setelah terpenuhinya kebutuhan dasar.

Warga yang sudah sejahtera, butuh mall untuk membeli barang-barang yang diinginkan, butuh tempat hiburan dan rekreasi. “Pemerintah wajib berpikir dan menyiapkan itu semua. Festival Tambora termasuk untuk itu,” tegasnya

Sebab, lanjut Pak Daeng, yang dipikirkan pemerintah tidak hanya terkait pembangunan sisi ekonomi, tapi juga pembangunan sosial.

Di Festival Tambora, ada Istighotsah dan Doa Bersama. Jadi, inklutlah sesuai harapan pemerintahan AKJ-Syah, yakni Dompu yang MASHUR (Mandiri, Sejahtera, Unggul dan Religius).

Kedepan Lebih Baik

Yang sudah terjadi, ya sudah. Koreksi, kritikan, cercaan, bahkan hujatan, sejauh ini masih pada semangat perbaikan dan kemajuan. Mestinya tidak dianggap sebagai hinaan dan kebencian. Apalagi sampai dituding bermuatan kepentingan politik semu.

Berbagai persoalan yang terjadi dan mencuat, cukup menjadi guru dan pengalaman yang berarti bagi semua stakehorder terkait. Baik di pemerintahan maupun masyarakat.

Kuncinya, kedepan (jika kegiatan yang sama masih digelar), pertimbangkan waktu yang cukup. Perencanaan, persiapan dan pelaksanaannya diharapkan lebih baik dan maksimal lagi.

Lokasi camping, penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan, pengaturan dan penataan tempat kegiatan pun diharapkan lebih matang dan mantap lagi. Semoga! (sarwon al khan)