Drama Pemda dan Kebohongan Bulog?

(Sisi Lain Unjuk Rasa Gapoktan Dompu soal Gabah)

–

Catatan:

Sarwon Al Khan, Dompu

–

“PEMERINTAH Daerah Kabupaten Dompu melalui elit-elit di eksekutif dan legislatif, tengah memainkan dramanya. Bulog juga sedang menjalarkan jurus gombal dan kebohongannya.”

Kesan dan penilaian itulah yang ditangkap para petani padi ketika melihat sikap Pemda, Bulog dan stakeholder terkait terhadap masalah anjloknya harga gabah di daerah ini.

Pernyataannya serius. Mimiknya serius. Sikapnya juga tampak serius. Memang belum tentu main-main, apalagi bohong. Tapi, faktanya meleset dari ucapan.

Hal itu terungkap saat massa Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kabupaten Dompu melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD dan Bupati Dompu, Rabu (16/3) pagi.

Baca juga: Kecewa Hasil RDPU “Gabah”, Besok Gapoktan Guncang Kantor DPRD dan Bupati Dompu

Sebelum menggedor dua “markas” utama penyelenggara pemerintahan daerah Bumi Nggahi Rawi Pahu itu, massa berkumpul di sekitar cabang Masjid Raya Baiturrahman Dompu. Dari masjid raya, massa long march menuju kantor dewan dan bupati.

Aksi massa yang dikoordinatori Ahmad Sonk tersebut mendapat pengamanan dari puluhan personel aparat keamanan.

Sepanjang perjalanan menuju kantor dewan dan bupati, beberapa perwakilan massa berorasi secara bergilir. Diantaranya, Ahmad Sonk, Nur Syamsiah, Suparman, Jujur Prakoso dan Yaris.

Sejumlah uneg-uneg dan aspirasinya disampaikan mereka dengan semangat membara. Berikut beberapa poin tuntutan yang massa Gapoktan Dompu muat dalam pernyataan sikap:

1. Naikan harga gabah petani sesuai HPP (harga pokok penjualan).

2. Buka jalur pembelian gabah oleh pengusaha dari luar Dompu untuk menghindari monopoli, sehingga posisi tawar petani tinggi.

3. Buatkan Perda Pelindungan Petani agar perusahaan/swasta tidak mempermainkan harga (salah satunya untuk menertibkan para tengkulak yang sering mempermainkan harga).

4. Hidupkan kembali Perusda agar bisa mem-back up gabah petani ketika harga anjlok.

5. Dorong adanya koperasi di masing-masing Gapoktan sebagai upaya menstabilkan harga.

6. Menuntut pemerintah mengintervensi pembelian gabah petani dengan menggunakan APBD sebagai upaya mengamankan Visi-Misi Pemerintahan (Bupati dan Wakil Bupati) Kader Jaelani dan H. Syahrul Parsan.

Yang sempat menyita perhatian, ketika massa berhenti sejenak dan berorasi di perempatan Koramil Dompu, muncul salah seorang anggota dewan yang juga Ketua Komisi I Muttakun.

Di sana Muttakun sampai naik di atas mobil pick up dan ikut berorasi. Intinya, Muttakun menyatakan mendukung aksi yang dilakukan petani tersebut.

Menurutnya, dalam RDPU di DPRD pada Senin (14/3), pihak Bulog berkomitmen menggarap gabah petani sesuai harapan. Namun, belakangan justru inkonsisten.

“Karena itu, kita minta hari ini, saat ini, pihak Bulog harus hadir di tengah massa aksi,” tegas Muttakun disambut tepuk tangan dan suara pekikan massa.

Selanjutnya di DPRD, massa diterima Ketua Dewan Andi Bachtiar, Wakil Ketua H. Muhammad Amin, Ketua Komisi II Muhammad Subahan, Syarifudin (Fedon), Muhammad Iksan, Nadirah dan sejumlah anggota dewan lainnya.

Menariknya, setelah menerima warganya, Andi Bachtiar dan anggota dewan lainnya jalan kaki bersama massa menuju kantor Bupati Dompu. Jaraknya tidak begitu jauh dari kantor dewan.

Di Kantor Bupati, massa diterima Wakil Bupati (Wabup) H. Syahrul Parsan yang didampingi beberapa pejabatnya.

–

Padi, Bagian Program Unggulan AKJ-Syah

Salah seorang orator, Nur Syamsiah menegaskan, padi merupakan bagian dari JARA PASAKA (Jagung, Porang, Padi, Sapi dan Ikan). Program unggulan dan perioritas pemerintahan AKJ-Syah (“Aby” Kader Jaelani – H. Syahrul Parsan).

“Karena itulah, Pemkab Dompu wajib hukumnya mengamankan komoditi padi (gabah) ini. Mulai dari produksi sampai pascaproduksi, terutama soal kestabilan harganya,” tegas wanita yang akrab disapa Mbak Nur ini.

Apalagi di dalam Misi AKJ-Syah, juga tertuang “akan mempertahankan harga pangan lokal”. “Kami menuntut pemerintah untuk mengimplementasikan visi dan misinya,” sambung Nur.

Diketahui, HPP gabah Rp. 4.200 – 4.250 per kilogram (Kg). Saat ini, harga gabah di Dompu terjun bebas. Informasi di lapangan bahkan hingga Rp. 2.750 per Kg. Paling tinggi Rp. 3.400 per Kg.

Di hadapan Wabup, Nur menyampaikan, pada Rabu (15/3) sejumlah media massa memuat pernyataan pihak Bulog yang siap membeli gabah petani sesuai HPP (Rp. 4.200 – 4.250 per Kg), mulai hari ini (16/3).

“Tapi apa yang terjadi Pak Wakil Bupati? Hari ini, semua gudang perusahaan mitra Bulog justru tutup,” tegas Nur.

Kenyataan ini telah menunjukkan bahwa perkiraan dan predidiksi mereka sebelumnya benar. Bahwa, apa yang diucapkan pihak Bulog adalah hanya drama untuk menenangkan petani.

“Hari ini, jangankan mitra Bulog, tengkulak saja tidak ada. Tidak mau beli gabah petani. Ini artinya, ucapan Bulog di sejumlah media massa tidak jalan. Drama mereka saja,” ucapnya lagi.

–

Hanya Sekadar Meredam Gejolak?

Jika Nur Syamsiah hanya menganggap Bulog berdrama, Korlap Aksi yang juga orator Ahmad Sonk justru lebih keras. Dia menilai, Pemda Dompu juga berdrama. Sedangkan pihak Bulog menurut Sonk, gombal dan bohong (masih diupayakan konfirmasi, red).

Dia menduga “rapat tingkat tinggi” di kantor Bupati pada Rabu (15/3) itu adalah drama yang dimainkan Pemda untuk meredamkan suasana gejolak masyarakat petani karena anjloknya harga gabah viral.

“Rapat itu hanya untuk meredamkan suasana saja. Nyatanya, gudang mitra Bulog sendiri hari ini semuanya ditutup,” tegasnya Sonk.

Lebih jauh Sonk menegaskan, sebagaimana diberitakan sejumlah media massa, bahwa dalam rapat tingkat tinggi itu bulog mengaku menyerap gabah petani sesuai HPP. “Itu bohong. Hari ini Bulog dan perusahaan mitra tidak turun membeli gabah petani. Gudang-gudang mitra Bulog tutup semua,” ungkapnya.

Sonk bersama massa petani menuntut agar harga gabah dinaikan sesuai dengan HPP. “Jika Pemda tidak mampu merealisasikan tuntutan kami petani, kami akan melakukan aksi dengan kekuatan yang lebih besar lagi,” ancamnya.

Bukan itu saja. Bila tidak berpihak dan bermanfaat bagi petani, lebih baik Bulog Dompu ditutup saja. Apalagi jika Bulog sampai menjadi penyebab tersendatnya kenaikan harga gabah sesuai HPP tersebut.

“Kalau Bulog ditutup dan diusir dari Dompu, maka Pemerintah Kabupaten Dompu harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyerapan gabah petani,” tegas Sonk. (tim)