DOMPU, Lakeynews.com – Kasus pemanahan liar pada malam hari dan telah melukai beberapa orang di Kabupaten Dompu, Provinsi NTB, belakangan ini sungguh meresahkan warga. Kasus (masalah) kekerasan yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun menjadi pelaku, juga cenderung memfenomena.
Menonjolnya dua isu “seksi” tersebut memantik perhatian berbagai pihak dan elemen. Bahkan, pascakejadian pemanahan beruntun pada malam Natal 2021, Polres Dompu dan jajaran langsung meningkatkan tensi partoli malam. Terutama pada jam-jam dan di tempat-tempat rawan. Disamping itu, baru-baru ini Sat Reskrim Polres juga berhasil membekuk tersangka kasus pemanahan di depan RSUD Dompu, beberapa waktu lalu.
Kini, giliran Pemkab Dompu mengambil peran aktif. Bupati Kader Jaelani berinisiatif mengundang berbagai pihak terkait untuk membicarakan hal tersebut, Kamis (30/12) siang ini.
Baca juga:
- Kasus Panahan Kambuh di Dompu, Nyawa Putra Kadiskop Nyaris Melayang
- Polisi Kantongi Identitas Orang yang Dicurigai Memanah Putra Kadiskop Dompu
- Mengunjungi dan Mendengarkan Kisah Guru Udin, Korban Pengeroyokan Siswa di Hu’u
- Restorative Justice Buntu, Proses Hukum Dua Kasus Guru Udin Vs Siswa-Ortu Berlanjut
“Sehubungan dengan fenomena kasus pemanahan liar dan kasus kekerasan yang melibatkan anak ini, perlu dilakukan pencegahan dan penanganan secara terpadu oleh stake holder dan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait,” kata Kader dalam undangan tertanggal 28 Desember 2021 itu.
Tidak tanggung-tanggung. Setidaknya 50 elemen diundang Bupati Kader untuk menghadiri Rapat Koordinasi penanganan dua kasus menonjol akhir-akhin ini, di Ruang Rapat Bupati mulai pukul 13.30 Wita.
Di antara 50 elemen yang diundang tersebut, Wakil Bupati, ketua DPRD dan ketua Komisi I, Kapolres, Kajari, ketua PN, Dandim 1614/Dompu, Sekda, kepala Lapas Kelas II, Kakan Kemenag, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda dan belasan pimpinan OPD.
Diundang juga KCD Dikbud Dompu, Direktur RSUD Dompu, ketua TP PKK, beberapa Kabag Setda, semua Camat, beberapa Kapolsek, ketua MUI, ketua Baznas, beberapa kepala desa, ketua LPA, ketua PGRI dan IGI, Biro Inna Consultant Psichology, LBH Gurutani, ketua Forum Anak dan Pers. (tim)