Ketua Komisi I yang juga Sekretaris Fraksi NasDem DPRD Dompu Ir. Muttakun (kanan), salam kompak dengan Bupati Kader Jaelani. (ist/lakeynews.com)

DOMPU, Lakeynews.com – Ketua Komisi I yang juga Sekretaris Fraksi NasDem DPRD Dompu Ir. Muttakun mengingatkan Pansel Sekda agar tetap profesional dalam menyeleksi tujuh pejabat eselon II yang telah mendaftar sebagai calon Sekda.

Pansel diminta dalam memilih tiga dari tujuh calon Sekda itu, tidak melihat hanya karena memiliki kompetensi. Tetapi juga mampu dan jeli menemukan Calon Sekda yang memiliki “hati”. Calon yang memiliki kepedulian dan semangat kerja untuk mendorong dan mewujudkan perubahan dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih dari KKN.

“Ini sesuai dengan Misi I yang menjadi semangat AKJ-Syah (Bupati dan Wabup Dompu “Aby” Kader Jaelani – H. Syahrul Parsan, red) saat akan maju dalam kontestasi Pilkada 2020,” papar Muttakun pada Lakeynews.com, Rabu (14/7).

Menurut dia, hal itu sangat bisa dilakukan Pansel. Kecuali mereka tidak menggunakan kapasitas keilmuan dan pengalaman, serta mendayagunakan kemampuannya untuk menggali dan menemukan calon Sekda terbaik untuk diserahkan kepada Bupati.

Politisi NasDem ini menyampaikan hal tersebut dengan tidak bermaksud meremehkan kemampuan Pansel dalam menunaikan tugas dan amanah yang diberikan Bupati Dompu.

Namun, jika melihat tugas seorang Sekda, yakni membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah, maka peran tambahan yang harus dimiliki calon Sekda adalah membangun komunikasi dengan seluruh pimpinan dan anggota DPRD.

Ini terkait upaya menjembatani kepentingan politik anggota dewan tentu yang berpihak pada pencapaian visi, misi dan program Bupati/Wabup Dompu, serta tidak keluar dari koridor tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN.

Titik berat pencapaian Misi ini, lanjutnya, bukan hanya pada lingkup penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Dompu, tetapi juga pada tata kelola pemerintahan di desa yang menjadi bagian dari subsistem NKRI yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan langsung kepala daerah.

“Carut marut dalam tata kelola pemerintahan di desa seperti arogansi oknum Kades dalam pemberhentian perangkat desa secara sepihak yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya itu karena lemahnya peran Sekda dalam melaksanakan fungsi administrasi dan koordinasi,” tegasnya.

Saat ini untuk mewujudkan DOMPU MASHUR masih jauh panggang dari api. Pimpinan OPD dan lembaga teknis daerah dinilai belum mampu melahirkan dan mensosialisasikan road map untuk diketahui dan mendapat dukungan dari rakyat dan wakil rakyat Dompu.

“Saat ini, sepertinya semangat AKJ-Syah mentok oleh ketidakmampuan pimpinan OPD menjabarkan pikiran dan semangat AKJ-Syah untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik bagi Dompu,” tegasnya.

“Sebagai mitra Bupati Dompu, kami dari Fraksi NasDem berharap Pansel mampu bekerja melahirkan Calon Sekda yang ketika menjadi Sekda Definitif mampu memberikan perubahan nyata bagi pemerintahan AKJ-Syah,” harap Muttakun menambahkan.

Kepada tujuh pejabat eselon II yang menjadi Calon Sekda, Muttakun atas mana Fraksi NasDem berharap yang terpilih nanti dapat memberi attensi untuk;

  1. Memastikan pemerintahan AKJ-Syah tetap berjalan on the track sesuai Misi I.
  2. Menyiapkan road map bagi terwujudnya DOMPU MASHUR.
  3. Menuntaskan penataan asset daerah termasuk memberi label kendaraan dinas dengan nama dan logo masing-masing OPD.
  4. Memastikan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah tuntas dan clear, sehingga tidak lagi menimbulkan masalah dalam pelaksanaan program perlindungan sosial.
  5. Memastikan setiap OPD memberikan pelayanan publik yang mudah, murah, cepat, terjangkau dan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diketahui publik.
  6. Memastikan bahwa penempatan pejabat dilakukan sesuai kompetensi dan tetap mengawal komitmen AKJ-Syah yang anti jual beli jabatan.
  7. Memastikan diterapkannya kebijakan pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin. Jangan sampai ada warga miskin pemegang kartu BPJS masih disuruh membayar biaya pelayanan kesehatan meski kartu BPJS-nya non aktif.
  8. Memfasilitasi lahirnya regulasi bagi penanganan ODGJ melalui kolaborasi pendanaan baik dari APBD maupun APBDes.
  9. Memperhatikan nasib para Nakes yang sering tidak tepat waktu menerima perpanjangan SK dari Bupati Dompu sebagai dasar pembayaran jasa kapitasi, termasuk para bidan desa yang tidak mendapat honor yang layaknya sebagai pekerja kemanusiaan. (tim)