MATARAM, Lakeynews.com – Keraguan hingga penolakan terhadap vaksinasi Covid-19 disuarakan sejumlah pihak. Kalangan wartawan dan media massa pun menyampaikan keragu-raguannya.
Alasa mereka, vaksinasi untuk menanggulangi wabah yang berasal dari China ini dikhawatirkan dapat memberikan efek berbahaya.
Sejumlah wartawan yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB) juga masih ragu-ragu untuk mengikuti program pemerintah yang satu ini.
Terkait hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Media Independen Online (MIO) Indonesia NTB Feryal Mukmin menilai, program pemerintah ini sangat baik untuk memotong mata rantai penyebaran Covid-19.
Namun, sebelum dilakukan penyuntikan vaksin kepada masyarakat, khususnya di daerah NTB, Feryal meminta pemerintah melakukan edukasi dan penyebarluasan informasi terkait keamanan vaksin tersebut.
“Pemerintah harus mengedukasi masyarakat secara masif agar masyarakat sampai tingkat bawah paham dan vaksin berjalan baik dan lancar,” ujar Feryal saat ditemui di Mataram.
Edukasi terkait vaksin tersebut, tambah Feryal, sangat bermanfaat bagi masyarakat yang belum memahami dan terkesan takut untuk diberi vaksin. Sebab, isu tentang berbahayanya vaksin ini telah menyebar di media online, TV maupun cetak.
“Hal ini yang menyebabkan masyarakat sangat takut. Pemerintah harus memanfaatkan media online untuk mengedukasi, sebelum dilakukan vaksin, karena media online merupakan elemen paling cepat dalam penyebarluasan informasi,” katanya.
Sebelumnya, penolakan vaksin datang dari Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning. Ia secara tegas menolak untuk divaksin Covid-19.
Pernyataan itu bertolak belakang dengan sikap Presiden Joko Widodo yang menjadi orang pertama disuntik vaksin sinovac, Rabu (13/1/).
Ribka mengatakan, ia tidak mau divaksin apapun jenisnya. Bahkan, ia lebih memilih untuk membayar sanksi dengan keluarganya, daripada harus menerima vaksin.
Hal tersebut disampaikan Ribka di depan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pihak BPOM dan PT Bio Farma.
“Saya tetap tidak mau divaksin. Saya sudah (berumur) 63 tahun nih. Mau semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI semua anak cucu saya dapat sanksi lima juta mending gue bayar. Mau jual mobil kek,” kata Ribka dalam Raker dan RDP di Komisi IX, Kompleks Parlemen, Selasa (12/1/).
Alasan Ribka menolak dilakukan vaksinasi tersebut karena mendengar pernyataan dari PT Bio Farma yang menyebut belum melakukan uji klinis tahap ketiga.
Selain itu, ia memiliki pengalaman melihat sejumlah vaksin yang pernah masuk ke Indonesia malah memperburuk keadaan.
“Saya ngomong lagi nih, di rapat ini ya. Vaksin untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi, terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 orang,” sebutnya.
“Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan anggaran Rp. 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu jangan main-main vaksin ini, jangan main-main,” tegas Ribka mengingatkan.
Kalau ia menolak untuk menerima vaksinasi, seandainya dipaksa, Ribka juga menegaskan, hal itu sudah masuk ke dalam pelanggaran HAM.
“Saya pertama yang bilang, saya menolak vaksin. Kalau dipaksa, pelanggaran HAM. Enggak boleh maksa begitu,” tandasnya. (zar)