BELASAN miliar rupiah dana negara (daerah) digelontorkan kepada KPU Dompu, NTB untuk menyelenggarakan Pilkada 2020.
Karena itu, kinerja KPU dituntut maksimal. Melaksanakan tahapan demi tahapan Pilkada penuh kesungguhan. Salah satu tahapan itu, Debat Publik bagi tiga Paslon Bupati/Wabup.
Debat publik merupakan bagian terpenting bagi calon pemilih. Terutama mereka yang belum menentukan arah dukungan dan pilihannya.
Sehingga, dalam melaksanakan dua tahapan debat publik, KPU diingatkan agar tidak sekadar (semacam) menggugurkan kewajiban atau tanggung jawab saja.
Debat publik tahap pertama di Gedung Samakai pada Rabu (4/11) malam lalu, berlangsung aman dan lancar. Tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
Kendati demikian, kegiatan debat publik perdana tersebut sarat masalah dan tidak maksimal. Sorotan publik pun begitu begitu ramai.
Tidak hanya dalam perbincangan di dunia nyata. Kritikan dan kicauan nitizen di dunia maya (media sosial) pun begitu kencang.
Anggota DPRD Dompu dari Fraksi PPP Mohamad Subahan, SE, juga punya sederet catatan minor penyelanggaraan debat yang diikuti tiga Paslon itu.
“Debat publik yang pertama benar-benar tidak maksimal. KPU Dompu kurang siap dalam penyelenggaraan,” tegas Subahan.
Subahan yang ikut hadir di arena debat malam itu, menyebut persoalan-persoalan yang ditemukan dan dirasakannya. Antara lain, masalah sound sistem dalam gedung debat.
Katanya, suara dari sound tidak begitu jelas. Bukan hanya penonton yang tidak bisa mendengarkan dengan baik suara yang dihasilkan. Pendengaran Paslon pun terganggu.
“Pasangan calon sendiri tidak jelas mendengarkannya. Salah satu calon memprotes ketidakjelasan pertanyaan yang disampaikan moderator,” ungkap Subahan.
Bukan cuma itu. Kondisi dalam ruangan juga panas menyengat. Hal tersebut membuat orang-orang yang tidak seberapa jumlahnya dalam ruangan itu merasa tidak nyaman. Baik Paslon, para pendamping maupun undangan lainnya juga tidak nyaman mengikuti debat.
Harusnya KPU Dompu menyiapkan sarana pendingin ruangan yang memadai, sehingga bisa mencakup seluruh ruangan.
Menurut Subahan, kelihatan sekali ketidaksiapan KPU Dompu. “Ini harus menjadi bahan evaluasi bagi KPU untuk menyelenggarakan debat publik kedua (II) nanti,” imbuhnya.
Yang tak kalah fatal lagi, kesiapan KPU dalam penyiaran langsung debat melalui siaran televisi. Dia mengaku, mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat. Gambar maupun suara yang dihasilkan dalam tayangan sangat tidak maksimal.
“Harusnya jauh-jauh hari KPU Dompu melakukan ujicoba. Sehingga, mengetahui kekurangannya dan persoalan-persoalan semacam ini bisa diantisipasi,” tegas Subahan.
Menurut dia, debat adalah satu wadah bagi masyarakat untuk melihat, menilai apa yang disampaikan Paslon dalam visi, misi dan program kerja. Mereka kemudian dapat menentukan siapa yang akan dipilih di TPS nanti.
Kualitas penyelenggaraan, terutama persiapan teknis, tegas Subahan, harus benar-benar diperhatikan oleh penyelenggara.
“Ini menyangkut pilihan rakyat. KPU Dompu tidak boleh melaksanakan debat hanya untuk menjalankan tanggung jawab. Atau, semacam menggugurkan kewajiban yang diamanatkan dalam regulasi,” tegas Subahan lagi.
Bagaimana tanggapan pihak KPU Dompu?
Dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp-nya, Ketua KPU Dompu Drs. Arifuddin, mengatakan, debat publik kedua akan dilaksanakan pada 4 Desember depan.
Tema utamanya, “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dompu Berbasis Lingkungan, Pertambangan dan Sosial Ekonomi.”
Di mana rencana lokasi (tempat) debat kedua nanti?
“Kita di Dompu hanya punya Gedung Samakai. Kami akan tetap gunakan Gedung Samakai,” jawabnya pada Lakeynews.com, Kamis (12/11) malam ini.
Saat ini, pihaknya melakukan berbagai persiapan. Termasuk melakukan koordinasi yang inten dengan Tim Pakar dan moderator debat.
Debat pertama lancar dan aman, namun dinilai sarat masalah. Bahkan kegiatan itu dianggap hanya untuk menggugurkan kewajiban KPU Dompu. Bagaimana tanggapan Anda?
“Saya rasa debat (pertama) sudah berjalan sesuai ketentuan. Kalaupun ada kekurangan, hal itu wajar. Akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan di debat tahap kedua,” papar Arifuddin.
Dia mengakui adanya sejumlah kekurangan, sebagaimana disoroti berbagai pihak. Seperti gedung yang tidak ber-AC sehingga membuat susana tidak nyaman.
Kemudian, sound sistem yang kedengarannya mantul dan kurang jelas karena konstruksi gedung yang digunakan tidak memiliki peredam suara.
“Temasuk MC, dan output suara saat siaran langsung di TV Kabel dan Live stearaming di Youtube,” tuturnya.
Apa saja upaya KPU Dompu agar kekurangan di tahap pertama tidak terulang lagi (terminimalisir) di tahap kedua?
Arifuddin mengaku, pihaknya mematangkan persiapannya. “Semua kekurangan pada saat debat pertama menjadi catatan bagi KPU untuk disempurnakan saat debat kedua,” ujarnya diplomatif. (sarwon al khan)