Gubernur dan Wagub NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah – Dr. Hj. Rohmi Djalilah. (ist/lakeynews.com)

MATARAM, Lakeynews.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terpilih sebagai bagian dari Open Government Partnership (OGP).

OGP merupakan organisasi yang mempertemukan pemerintah dan tokoh masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan, inklusif, dan pemerintahan yang partisipatif.

Sebagai anggota baru OGP, Provinsi NTB dan KSB akan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil setempat dan anggota OGP lain untuk memajukan agenda “Open Government” di tingkat lokal dan mentransformasi cara pemerintah melayani warganya.

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menyambut baik masuknya Provinsi NTB ke dalam kemitraan OGP. Dia berharap dapat belajar dari anggota OGP di tingkat nasional dan daerah untuk memajukan gerakan “Open Government”.

Prinsip OGP yang mengedepankan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan inklusivitas, menurut dia, sangat relevan dengan misi pembangunan NTB. “Provinsi NTB berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien,” jelasnya.

Sementara itu, Aryanto Nugroho dari PWYP Indonesia dan Dwi Arie Santo dari SOMASI NTB selaku Sekretariat CSO-OGP Indonesia mengungkapkan pentingnya kolaborasi masyarakat sipil dan pemerintah.

Menurut mereka, kolaborasi dimaksud penting untuk mewujudkan reformasi yang menjawab kebutuhan warga di NTB dan Indonesia. Sehingga, OGP menawarkan platform yang tepat untuk mencapai ini.

Mereka percaya, bergabung dengan OGP lokal akan mendapatkan kesempatan menerapkan cara-cara yang tidak biasa dan ambisius untuk meningkatkan pelayanan publik. Pengelolaan pemerintah yang lebih terbuka dan partisipatif akan menghasilkan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Warga akan semakin percaya dengan layanan yang diberikan. Mereka dapat mengadu secara langsung atau tidak langsung terhadap layanan yang diperoleh. “Pemerintah akan merespon dan terus melakukan peningkatan pelayanan publik,” tandasnya.

Organisasi masyarakat sipil dan para reformis di pemerintahan telah memperjuangkan pendekatan “Open Government” di Provinsi NTB dan KSB. Inisiatif tersebut terdiri dari pengembangan sistem pengaduan pelayanan publik dan Wistle Blowing System (WBS), revitalisasi pos pelayanan kesehatan terpadu (Posyandu) melalui sistem informasi posyandu dan penyediaan portal data tunggal untuk NTB.

Sebagai anggota baru OGP, NTB dan KSB berharap dapat meningkatkan upaya ini dalam kemitraan dengan pemangku kepentingan lokal dan memasukkan pembelajaran dari anggota OGP lainnya.
 
Diketahui, OGP menyambut 55 anggota lokal baru. yang terdiri dari 64 pemerintah daerah dari 32 negara untuk bergabung dengan OGP Lokal. Ekspansi ini yang terbesar dalam sejarah OGP, terjadi pada saat yang kritis karena kota dan komunitas lokal berada di garis depan dalam upaya menanggapi COVID-19 bersamaan dengan menghadapi anggaran yang terbatas dan ketidakamanan iklim. Adapun 56 anggota baru dipilih dari 112 aplikasi.

Anggota OGP Lokal telah menjadi yang terdepan dalam inovasi, mengambil langkah berani untuk mengatasi tantangan yang terus-menerus. Misalnya, di Buenos Aires, Argentina, pemerintah dan masyarakat sipil bermitra untuk memastikan komunitas yang terpinggirkan memiliki akses ke kesehatan reproduksi dan, di Sekondi-Takoradi, Ghana, warga dapat mengakses informasi secara digital tentang aplikasi untuk proyek infrastruktur yang memberdayakan mereka untuk memerangi korupsi dan konstruksi ilegal. kegiatan. Menyusul keberhasilan 20 anggota pertama OGP lokal, Komite Pengarah OGP sepakat untuk memperluas kohort pada tahun 2020.

Chief Executive Officer OGP, Sanjay Pradhan, dengan hangat menyambut baik penambahan anggota baru ke dalam Kemitraan.

“Pemimpin lokal di pemerintahan dan masyarakat sipil seringkali paling dekat dengan orang yang mereka layani. Pemerintah daerah yang terbuka dapat memberikan dampak transformatif dalam kehidupan masyarakat dan membangun kepercayaan,” ujarnya.

Dinilai oleh OGP dan dipilih oleh Panitia Seleksi yang terdiri dari anggota Panitia Pengarah OGP, anggota OGP Daerah dan perwakilan masyarakat sipil, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat saat ini dipilih berdasarkan penilaian kriteria yang diuraikan dalam panggilan untuk proposal, serta faktor-faktor lain yang dipertimbangkan untuk memastikan kelompok yang beragam secara regional, dengan jenis dan ukuran entitas yang berbeda, dan kekuatan unik untuk melengkapi tujuan OGP Lokal.

OGP menerima lebih dari 100 lamaran bersama dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal pada tahun 2020 yang menyatakan minat mereka untuk bergabung dengan OGP Lokal. Semua pelamar telah diundang untuk bergabung dengan Komunitas Praktik OGP Lokal dan berkontribusi untuk mengembangkan basis pengetahuan OGP tentang pemerintahan terbuka daerah dan berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran sejawat OGP untuk meningkatkan reformasi di tingkat nasional dan lokal bagi semua anggota OGP. (tim)