Kadiskop dan UKM Dompu Drs. H. Rifaid, M.Pd bersama advokat Abdullah, SH, memberikan tanggapan pada beberapa wartawan. (ist/lakeynews.com)

DOMPU, Lakeynews.com – Pada momen Pilkada 2020 ini, di Dompu, hal apapun, hampir semuanya dipolitisir.

BLT Bantuan Presiden (Banpres) kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) senilai Rp. 2,4 juta pun ditengarai dipolitisasi pihak tertentu.

Tidak tanggung-tanggung. Menurut informasi dan isu yang berhembus, bahwa oknum tertentu mengklaim bantuan itu turun berkat perjuangan mereka yang notabene dari pihak salah satu Paslon Bupati/Wabup.

Namun, klaim tersebut langsung ditanggapi dan dibantah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Dompu Drs. H. Rifaid, M.Pd.

Menurutnya, BLT Banpres tersebut tidak ada kaitannya dengan politik, khususnya Pilkada 2020. Tapi, murni bersumber dari Kementerian Koperasi dan UKM.

“Bantuan ini tidak ada kaitannya dengan Pilkada atau pasangan calon manapun,” tegas Rifaid pada sejumlah wartawan wartawan di Dompu, Selasa (20/10).

Ditegaskan juga, bantuan ini tidak hanya turun di Dompu. Tetapi semua daerah di Indonesia.

Bantuan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat selama masa pandemi Covid-19.

“Inilah alasan pemerintah pusat memberikan bantuan modal usaha bagi para pelaku UKM, termasuk di Dompu,” jelasnya.

Jika ada yang berani memanfaatkan bantuan ini dengan mengatakan ada kaitannya dengan Pilkada atau Paslon tertentu, Rifaid memastikan, akan melaporkan secara hukum.

“Kalau ada oknum-oknum, terutama di jajaran di Dinas Koperasi dan UKM yang terbukti memanfaatkan bantuan ini untuk kepentingan politik, maka saya akan tindak tegas,” ancamnya.

Bukan itu saja. Bila ada penerima manfaat yang mengatakan, bantuan modal UKM ini dari salah satu Paslon, pihaknya akan mengajukan pemblokiran data yang bersangkutan.

“Kami sudah meminta bantuan pengacara, Pak Abdullah, SH yang nantinya akan membantu jika permasalahan itu benar-benar terjadi,” tandas Rifaid.

Soal ini dibenarkan Advokat Abdullah. Kepada wartawan, dia mengakui, diminta bantuan oleh Diskop-UKM Dompu.

“Saya diminta bantuan untuk melaporkan jika ada oknum-oknum yang berani memanfaatkan bantuan ini untuk kepentingan Pilkada,” tuturnya. (zar)