Anggota DPRD Dompu Ir. Muttakun bersama pedagang di Pasar Dompu. (ist/lakeynews.com)

DOMPU, Lakeynews.com – Ini permintaan anggota DPRD Dompu Ir. Muttakun terhadap lembaga pengusul Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai penerima BLT Banpres Rp. 2,4 juta di Bumi Nggahi Rawi Pahu.

“Lembaga-lembaga pengusul kami minta transparan mengumumkan pelaku usaha mikro yang menerima BLT Banpres senilai Rp. 2,4 juta,” kata Muttakun di Dompu.

Menurutnya, pendataan dan pengusulan pelaku usaha mikro penerima BLT Banpres harus terbuka. Memenuhi syarat dan kriteria sebagaimana ketentuan program. “Ini bukan semata-mata bagi-bagi uang, apalagi ada kepentingan politik menjelang Pilkada,” tegas Muttakun.

Diketahui, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, sebanyak tiga juta pelaku usaha mikro tambahan mendapatkan BLT Banpres Produktif UMKM Rp. 2,4 juta dari Kemenkop UKM pada Oktober 2020.

Sesuai targetnya, BLT Banpres itu akan diberikan secara keseluruhan kepada 12 juta pelaku UMKM. Pada tahap pertama, BLT Banpres sudah berhasil disalurkan kepada sembilan juta pelaku usaha mikro.

Syarat untuk mendapatkan BLT Banpres UMKM Rp. 2,4 juta; pelaku usaha merupakan WNI, mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK), mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul.

Selain itu, bukan anggota Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri dan Pegawai BUMN/BUMD, tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR. Dan satu lagi, bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

“Pelaku UMKM bisa datang langsung ke beberapa lembaga pengusul yang ditunjuk pemerintah,” imbuh Muttakun.

Lembaga-lembaga pengusul yang ditunjuk pemerintah dimaksud; Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM, Koperasi yang telah disahkan sebagai Badan Hukum, Kementerian/Lembaga, perbankan dan perusahaan pembiayaan lain yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Calon penerima BLT Banpres UMKM, lanjut Muttakun, harus menyertakan (melampirkan) SKU saat ingin mendaftar.

Pelaku UMKM juga masih bisa mendaftarkan atau mengajukan diri meskipun alamat tempat usahanya berbeda dengan alamat di KTP. “Syaratnya, sertakan Surat Keterangan Usaha,” tandasnya seraya menambahkan, SKU bisa didapatkan dari desa tempatnya berusaha. (zar)