Kapolda NTB Irjen Pol M. Iqbal, ketika memberikan sambutan di hadapan peserta deklarasi di Lapangan Tenis Mapolda, Kamis (17/9). (ist/lakeynews.com)

MATARAM, Lakeynews.com – Ini peringatan bagi peserta Pilkada serentak 2020. Polda NTB akan memidanakan peserta berani melakukan pelanggaran kesehatan protokol Covid-19.

Untuk meminimalisir pelanggaran, baik pidana maupun administrasi dimaksud, sebuah langkah progresif penanganan Covid-19 berlangsung di Lapangan Tenis Mapolda NTB, Kamis (17/9).

Di tempat itu, dilakukan penandatanganan deklarasi yang menyatakan, semua Bapaslon yang akan maju di Pilkada di tujuh kabupaten/kota di NTB bertanggung jawab terhadap massa pendukungnya.

Kegiatan deklarasi itu diikuti 23 Bapaslon Bupati/Wabup dan Walikota/Wawali dari tujuh daerah yang menggelar Pilkada. Hadir juga ketua KPU dan Bawaslu NTB, Wagub NTB, Danrem 162 Wira Bhakti Brigjen TNI Ahmad Riza Ramdhani, ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten dan Kota.

Sejauh ini, NTB menjadi salah satu provinsi yang paling progresif mitigasi Pandemi Covid-19. Selain membuat sinergitas antara semua pihak dalam lomba Kampung Sehat, yang paling anyar adalah adanya Perda No. 7 Tahun 2020 tentang Pengendalian Penyakit Menular.

Saat memberikan sambutan pada kegiatan yang dicanangkannya tersebut, Kapolda NTB Irjen Pol M. Iqbal menegaskan, pihaknya tidak ingin ada ledakan baru klaster Pilkada di daerahnya.

“Semua kawasan di Indonesia menghadapi problem yang sama. Karena, jadwal Pilkada tetap dilaksanakan pada 9 Desember mendatang,” ucapnya.

“Namun, semuanya bisa diantisipasi jika semua pihak terkait mematuhi protokol keamanan dengan ketat,” tambahnya sebagaimana dikutip Kabid Humas Polda Kombes Pol Artanto, SIK, M.Si.

Iqbal juga mengingatkan semua pihak untuk tidak menepuk dada terlebih dulu dengan makin landainya kurva Covid-19 di NTB. Perjalanan masih panjang. Ancaman Covid-19 masih di depan mata. Untuk itu, penerapan protokol kesehatan masih menjadi sangat penting.

Menyitir prinsip hukum paling dasar, Iqbal mengatakan, Solus Populi Suprema lex Esto –Keselamatan Rakyat merupakan hukum tertinggi.
’’Silakan berkompetisi, silakan berkampanye, tapi jangan lupa protokol. Yang terpenting, kesehatan dan keselamatan masyarakat,” imbuh mantan Kadiv Humas Mabes Polri tersebut.

Dikemukakan Iqbal, sekitar empat bulan terakhir, semua pihak bekerja keras untuk menekan kurva Covid-19. Dia minta keras itu jangan disia-siakan karena euforia politik yang berlebihan.

“Saya berharap, semua pihak mengingat ini semua. Kami siap memroses tiap pelanggaran secara pidana,” tegasnya.

Sementara itu, Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Hari Brata memaparkan aturan-aturan hukum yang bisa digunakan kepada setiap potensi pelanggaran protokol dalam tahapan Pilkada.

“Tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari jerat pidana. Mari kita semua menjaga protokol ini dengan ketat. Jalani Pilkada dengan semua tetap sehat,” imbuhnya. (won)