Dua advokat; Awan Darmawan dan Rusdiansyah alias Jebhy. (ist/lakeynews.com)

KPU Dompu Masih Tindak Lanjuti, Tim Hukum SUKA Optimis Lolos

BACABUP Dompu, NTB, H. Syaifurrahman Salman (HSS) dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon. Akankah HSS terpental dari Pilkada serentak 9 Desember 2020?

KPU belum bisa menyimpulkannya. Selain masih memverifikasi syarat bakal calon, juga menindaklanjuti semua tanggapan dan masukan dari masyarakat.

Namun demikian, Tim Hukum Bapaslon H. Syaifurrahman Salman – Ika Rizky Veryani (SUKA) optimis jagoannya lolos menjadi kontestan pesta demokrasi lima tahunan ini.

Awan Darmawan, SH, salah seorang advokat di Kabupaten Dompu. Dialah yang menganggap HSS TMS sebagai Cabup Dompu.

Hal itu disampaikan dalam tanggapannya kepada KPU Dompu pada 8 September lalu. Awan (sapaan Awan Darmawan) sebagai bagian dari elemen masyarakat memberikan tanggapan atas Bapaslon yang telah mendaftar ke KPU, 4-6 September.

Diketahui, pascapendaftaran Bapaslon Bupati/Wabup, KPU membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukannya.

Sejumlah tanggapan dan masukan dari berbagai elemen sudah masuk ke KPU. Salah seorang diantaranya, Advokat Awan Darmawan, SH dari Awan Darmawan & Partners. Kantor advokat yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 31, Kelurahan Doro Tangga, Kecamatan Dompu.

Dikonfirmasi Lakeynews.com, Awan mengaku, tanggapan dan masukan yang disampaikannya ke KPU itu merupakan tanggung jawab moralnya dalam upaya memastikan calon pemimpin Dompu yang benar-benar clean and clear.

Sesungguhnya, hal tersebut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu. Atau, bukan hanya dirinya. “Tapi, ini tanggung jawab kita semua,” tegasnya.

Awan kemudian mengungkap isi tanggapannya ke KPU Dompu. Katanya, HSS belum memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Dompu, mengingat statusnya sebagai mantan narapidana (Napi).

HSS divonis lima tahun penjara dan denda sebesar Rp. 200 juta, berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 660 K/Pid.Sus/2012, tanggal 18 April 2012.

“Waktu jedanya belum cukup. Seharusnya, HSS baru bisa mencalonkan diri tahun 2021,” tandasnya.

Pernyataan Awan tersebut diperkuat Surat Keterangan (Suket) Kalapas Kelas II A Mataram Nomor: W21.EM.PK.01.01.02-1810, tanggal 8 September 2020, sesuai permohonan Awan tertanggal 3 September 2020.

Lapas Kelas II A Mataram merupakan tempat HSS pernah ditahan dan dipenjara.

Dalam Suketnya, Kalapas menerangkan bahwa H. Syaifurrahman baru bebas murni tanggal 28 Maret 2016.

Menurut Awan, jika ditambah masa jeda lima tahun maka harus tahun 2021. “Kalau tahun 2020 baru empat tahun dan tidak memenuhi masa jeda lima tahun, sesuai Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2020,” terangnya.

Hal tersebut juga diperjelas dan dipertegas dalam Surat Ketua KPU RI tanggal 5 September 2020, perihal Penjelasan Mantan Narapidana. “Jadi, sudah jelas. Tidak ada yang harus ditafsirkan lagi. Syaifurrahman TMS (Tidak Memenuhi Syarat),” tegas Awan.

Awan berharap KPU Dompu, cermat, detail dan hati-hati dalam meneliti berkas para Bacabup/Wabup. Dia percaya dan yakin KPU profesional. “Mari sama-sama kita jaga Pilkada Dompu yang berkualitas,” ajaknya.

KPU Masih Verifikasi dan Tindak Lanjuti

Ketua KPU Kabupaten Dompu Dompu Drs. Arifuddin yang dikonfirmasi Lakeynews.com cukup normatif memberikan tanggapannya. Dan, cenderung menguraikan tahapan dan proses yang dilakukan pihaknya.

Menurutnya, sejauh ini, pihaknya bersama seluruh jajaran KPU Dompu tengah melakukan verifikasi administrasi terhadap semua dokumen persyaratan calon bagi para Bacabup/Wabup.

Verifikasi dimaksud berlangsung dari tanggal 6 sampai 12 September. “Hasil verifikasi akan disampaikan kepada Bapaslon, dari tanggal 13 sampai 14 September,” jelasnya.

Sudah berapa tanggapan masyarakat yang masuk, apa saja dan ditujukan kepada Bapaslon mana saja?

Ditanya demikian, Arif (panggilan Arifuddin) meminta maaf. Alasannya, dia tidak menghitung jumlahnya dan ditujukan ke siapa saja.

“Kebetulan saya masih berada di luar daerah. Tapi pada prinsipnya, semua tanggapan masyarakat ditindaklanjuti untuk diklarifikasi,” ujarnya, Kembali dalam nada normatif.

Bagaimana rencana tindak lanjut terkait tanggapan advokat Awan Darmawan atas status H. Syaifurrahman?

Pertanyaan ini tidak dijawab secara spesifik oleh Arif. Bahkan, saat dipertajam pertanyaannya melalui pesan WhatsAPP pada Jumat (11/9) malam pukul 21.43 Wita, hingga Minggu (13/9) pukul 15.22 Wita, belum juga dibuka.

Rusdiansyah: Kami Optimis SUKA Lolos Calon

Ketika dimintai komentarnya atas tanggapan Awan Darmawan itu, Tim Hukum Bapaslon SUKA, Rusdianyah, SH, MH, menilai hal tersebut bagian dari proses demokrasi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membangun demokrasi dengan baik,” kata pria yang akrab disapa Jebhy itu pada Lakeynews.com via ponselnya, Minggu (13/9) dini hari.

Jebhy mengapresiasi adanya tanggapan masyarakat tersebut. Hal ini sebagai tanda demokrasi telah bangkit, berjalan di atas relnya. “Ini sejalan dengan cita-cita SUKA untuk memberikan pendidikan politik pada rakyat,” ujarnya.

Awalnya, Jebhy enggan memberikan tanggapan. Alasannya, itu bukan ranah pihaknya karena tidak ditujukan ke Bapaslon SUKA. Melainkan ditujukan kepada KPU.

“Karena tanggapan ini ditujukan langsung ditujukan kepada KPU, kami percaya KPU menjalankan mekanisme sesuai aturan yang berlaku,” tandas Jebhy.

Jika Awan Darmawan memberikan tanggapan dengan berlandaskan Peraturan KPU dan Suket Kalapas Mataram, Tim Hukum SUKA justru berpegang teguh pada fatwa Mahkamah Agung (MA).

Fatwa MA dimaksud, Nomor: 30/UAK.TID/IX/2015 tertanggal 16 September 2015. Perihal jawaban atas permohonan fatwa MA yang ditujukan kepada ketua Bawaslu RI.

Menurut Jebhy, di poin tiga pokok fatwa MA itu menyatakan, seseorang yang berstatus bebas bersyarat karena telah pernah menjalani pidana di dalam Lapas maka dapat dikategorikan sebagai mantan narapidana.

“Pasangan Syaifurrahman Salman dan Ika Rizky Veryani telah lepas masa pemidanaannya tertanggal 27 Oktober 2014. Jadi, sejalan dengan fatwa Mahkamah Agung,” jelasnya.

Jika dihitung dari fatwa MA dari Oktober 2014 sampai September 2020, lanjutnya, maka masa jeda (tenggang) Syaifurrahman sudah mencapai enam tahun lebih. Sementara masa tenggang hanya lima tahun. “Jadi kami optimis SUKA bisa ikut dan lolos calon,” jelas Jebhy.

Lebih jauh dijelaskan Jebhy, jika menggunakan penjelasan KPU tentang narapadina, sangat tidak beralasan menggagalkan HSS seperti yang diharapkan Awan Darmawan.

KPU, menurut dia, bukan lembaga yang penafsir Undang-undang. Yang bisa menafsirkan Undang-undang adalah MA. Itulah mengapa Bawaslu RI meminta MA yang punya otoritas untuk menafsirkan Undang-undang.

Pada 17 Juli 2018 lalu, pihaknya mengajukan surat syarat pencalonan ke Lapas Mataram. Pihaknya harus meyakini bahwa HSS telah dinyatakan sebagai mantan narapidana sejak 27 Oktober 2014.

“Ketika kita melakukan konsolidasi, kita Bismillah maju. Atas dasar itulah kita maju,” cetusnya.

Jebhy mengajak semua pihak, agar mendorong demokrasi yang sehat, demokrasi yang mengantar rakyat (masyarakat) Dompu ke arah yang lebih baik.

(sarwon al khan)