Tembok pembatas perusahaan yang dibuka masyarakat karena dianggap menutupi jalan umum yang dibuat sejak zaman kolonial. (ist/lakeynews.com)

Titi Suhada: Cabut HGU PT. Kosambi Victorylac, Kembalikan Lahan Petani Elong-elong

ALIANSI Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak Polres Lombok Timur (Lotim) membebaskan empat petani yang ditahan, beberapa waktu lalu. Para petani itu dianggap tidak bersalah.

AGRA juga menuntut pencabutan HGU Nomor 26 Tahun 2020 atas nama PT. Kosambi Victorylac dan kembalikan lahan petani Elong-elong.

Keempat petani Elong-elong, Desa Bilok Petung, Kecamatan Sembalun itu; Rupawan Hati, Kamaludin, Salamudin dan Nurawang. Mereka ditahan karena membuka jalan yang ditutup PT. Kosambi Victorylac.

Agustus adalah bulan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada bulan ini, 75 tahun silam bangsa Indonesia telah memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka dari berbagai bentuk penjajahan.

Mirisnya, pada bulan Agustus kali ini, sebagian rakyat Indonesia tidak bisa merasakan gegap gempita peringatan hari kemerdekaan. Mereka masih berhadapan dengan serangkaian perampasan tanah yang dilakukan negara yang diperuntukkan kepada para korporasi besar.

“Tindakan tersebut diwarnai dengan serangkaian tindakan kekerasan, penggusuran paksa hingga penangkapan terhadap petani,” kata Titi Suhada mewakili Kolektif Pimpinan AGRA NTB dalam rilis yang diterima Lakeynews.com.

Bayangkan, kata Titi, sebelumnya negeri ini dipertontonkan dengan tindakan penggusuran dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat Pubabu (Besipae) di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi NTT.

Kali ini, hal yang tidak jauh berbeda juga dirasakan puluhan kaum tani Elong-elong, Lotim, NTB. Dimana, pada 13 Agustus lalu, Rupawan Hati, Kamaludin, Salamudin dan Nurawang ditahan pihak Polres Lotim.

“Mereka dianggap telah melakukan pembukaan jalan yang ditutup oleh perusahaan PT. Kosambi Victorylac pada 16 Juli 2020,” papar Titi.

Diketahui, aksi pembukaan jalan pada 16 Juli dilakukan masyarakat Elong-elong karena jalan itu merupakan jalan yang menghubungkan para nelayan dengan pantai untuk mencari nafkah. Serta, menghubungkan para petani dengan kebun garapannya, baik untuk berkebun maupun untuk mencari pakan ternak.

Jalan tersebut dibangun jauh sebelum perusahaan menguasai tanah Elong-elong. Bahkan, sebelum republik ini memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka. Yaitu sejak zaman kolonial.

“Jalan tersebut merupakan prasasti atas kerja paksa yang dilakukan penjajah terhadap bangsa Indonesia,” ungkap Titi.

Menurut AGRA NTB, jika ditilik lebih lanjut, penahanan terhadap empat petani tersebut sesungguhnya tidak hanya dikarenakan persoalan pembukaan jalan. Tetapi bermuara pada konflik Agraria panjang sntara masyarakat Elong-elong dengan PT. Kosambi Victorylac.

PT. Kosambi Victorylac mengklaim tanah petani dengan bermodalkan HGU Nomor 26 Tahun 2020 yang diterbitkan oleh BPN Lotim pada 24 Februari 2020. HGU itu merupakan perpanjangan atas HGU Nomor 02 Tahun 1991.

“Pada tahun 2011 telah masuk di dalam daftar tanah indikasi telantar BPN Lombok Timur. Bahkan, telah diajukan untuk dibagikan kepada masyarakat,” tandas Titi.

PT. Kosambi Victorylac mengantongi izin HGU sejak 1991. Namun, memulai aktivitasnya berupa penanaman Kayu sejak 1989, yang selanjutnya dikenal dengan istilah program penghijauan.

Namun, sejak terbitnya izin HGU tahun 1991, perusahaan tersebut justru berhenti beraktivitas hingga tahun 2011 dinyatakan sebagai tanah terindikasi telantar.

Di penghujung tahun 2019, perusahaan kembali datang dan langsung melakukan upaya penggusuran karena lahan-lahan yang telah menjadi pemukiman dan kebun garapan masyarakat.

Keberadaan masyarakat menggarap dan bermukim di atas lahan tersebut dimulai sejak 1991. Bertepatan dengan berhentinya aktivitas perusahaan.

Kian hari, warga yang menggarap dan bermukim di atas lahan itu semakin bertambah. Hingga saat ini, jumlah yang menggarap sudah mencapai 78 KK (kepala keluarga). Sedangkan yang langsung bermukim 36 KK (150 jiwa).

“Umumnya, masuk di dalam wilayah administrasif RT. 06 Dusun Kokoq Puteq Desa Bilok Petung, Sembalun,” urai Titi.

Secara administratif, sebagian petani (pemukim-penggarap) di lahan tersebut pun telah memiliki dokumen berupa Sporadik. Dokumen itu dikeluarkan pemerintah desa setempat sejak masih dalam kawasan Administratif Desa Sajang, hingga kini masuk dalam wilayah Administratif Desa Biloq Petung.

Meski dokumen tersebut dalam alat bukti kepemilikan tanah dinilai tidak kuat, tetapi setidaknya itu bukti kepemilikan tanah oleh masyarakat atas tanah eks HGU tersebut bukan berdasarkan kehendak sendiri. “Tetapi berdasarkan pengetahuan dan persetujuan dari pemerintah desa setempat,” tegas Titi.

Dalam upaya mempertahankan haknya atas tanah, Kaum Tani Elong-elong juga telah mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan. Dan, akhirnya ditahan sejak 13 Agustus.

Titi kemudian menguraikan runutan prosesnya, sebagai berikut:

Tanggal 8 Maret 2020
Delapan petani menerima surat panggilan dari Mapolres Lombok Timur untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas tuduhan penggergahan lahan. Namun tidak dihadiri.

Tanggal 11 Maret 2020
Delapan orang tersebut dijemput paksa oleh aparat kepolisian dan digelandang menuju Mapolsek Sembalun. Selanjutnya dimintai keterangan. Namun setelah proses tersebut tidak ada tindak lanjut.

Tanggal 17 Maret 2020
PT. Kosambi Victorylac memasang tembok pembatas berupa beton balok setinggi kurang lebih tiga meter yang dikawal ratusan aparat kepolisian. Sempat mendapat penghadangan dari petani dan berujung pada aksi pemukulan terhadap dua petani. Satu orang luka di hidung dan satu orang lagi memar di bagian badan.
Selain itu, 10 petani ditangkap. Setelah satu hari ditangkap dan dimintai keterangan di Mapolsek Sembalun, sejumlah petani tersebut kembali dilepaskan.

Berdasarkan gambaran singkat tersebut, AGRA NTB mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama bersolidaritas terhadap situasi yang terjadi terhadap masyarakat ELong-elong. Yakni dengan sama-sama menuntut:

“Bebaskan empat orang petani Elong-elong yang ditahan di Polres LombokTimur karena tidak bersalah. Dan, cabut HGU Nomor 26 Tahun 2020 atas nama PT. Kosambi Victorylac dan kembalikan lahan petani Elong-elong,” tuntut AGRA sebagaimana disampaikan Titi.

Hingga rilis ini diunggah, konfirmasi terhadap pihak Polres Lombok Timur dan pihak PT. Kosambi Victorylac masih diupayakan. (tim)