Inayah Ultimatum Kepala SMAN 1 dan Operator SMAN 3 Pekat
BEBERAPA hari lalu beredar berita bahwa SMK Beringin Jaya (BJ) diduga mengambil hak sejumlah siswa sekolah lain.
Hal itulah yang dikeluhkan beberapa sekolah. Seperti SMAN 1 dan SMAN 3 Pekat, sebagaimana dilansir salah satu media online;
( http://matawarta.id/2020/08/04/hak-siswa-nyasar-ke-smk-beringin-jaya-sejumlah-kepala-sekolah-mengeluh/ )
Masalah tersebut cukup mengusik pihak SMK BJ. Karenanya, Plt. Kepala SMK BJ Inayah, S.Pd., M.Pd, memberikan tanggapan dan klarifikasi ke beberapa media.
Berikut rangkuman penjelasan Inayah yang disampaikan pada Lakeynews.com, Kamis (6/8) pagi.
Inayah tegas membantah tuduhan bahwa pihak (sekolah)-nya mengambil hak sejumlah siswa dari sekolah lain.
“Bukan mengambil hak siswa tetapi mencoba melakukan penarikan massal pada portal Dapodik online Kemdikbud,” bantah pimpinan sekolah kejuruan yang berkedudukan di Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu itu.
Langkah itu, menyusul adanya perubahan tambahan pada aplikasi Dapodik 2021. Salah satunya, penambahan fitur penarikan massal dan verfikasi email PTK.
Terkait itu, pada 25 Juli 2020 pihak SMK BJ mencoba login ke portal Kemdikbud untuk melakukan verifikasi dan auntentikasi.
Namun, saat itu mengalami kendala. Terjadi gangguan pada server. Itu bukan hanya di NTB tetapi kerusakan jaringan ini di seluruh Indonesia.
“Kamipun mencobanya hingga 5-6 kali. Itupun dilakukan tengah malam baru berhasil,” papar Inayah.
Diketahui, jumlah lembaga pendidikan di seluruh Indonesia sekitar 434.645. Itu tidak termasuk perguruan tinggi.
Jumlah sebanyak itu, tentu akan rawan mengalami gangguan (error) ketika menarik dan mengirim data ke server karena lalu lintas jaringan (netrwork) sangat sibuk.
Awalnya, Penarikan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021 pada portal Kemdikbud, menggunakan fitur penarikan manual (satu persatu). Namun, itu tadi, terkadang tidak berhasil karena kendala sering gangguan jaringan.
Lalu pihaknya mencoba menggunakan fitur penarikan massal dan sebagian berhasil. “Tetapi pada penarikan itu, ada beberapa peserta didik asal sekolah lain ikut tertarik,” jelas Inayah terkait adanya data beberapa siswa sekolah lain yang dianggap nyasar ke SMK BJ.
Selain sistem manual (satu persatu), lanjutnya, ada juga cara lain yang disediakan Kemdikbud. Yaitu penarikan secara massal. “Kedua sistem penarikan ini bisa digunakan oleh semua sekolah,” sambung Inayah.
Aktivitas penarikan dan pengiriman data tersebut diakui menyibukkan transmisi jaringan. Sehingga, banyak sekolah yang mengeluhkan atas sulitnya login (masuk) ke portal Kemdikbud. Akibatnya, harus melakukan verfikasi data email PTK, Admin dan akun kepala sekolah berulang kali.
Kendati demikian, Inayah mengakui ada kekeliruan pihaknya dalam melakukan penarikan data secara massal tersebut. Dimana telah berimbas pada tertariknya data beberapa peserta didik sekolah lain.
“Kami akan kembalikan ke sekolah asalnya sebelum batas waktu cut off. Yakni pendataan BOS 2020 Catur Wulan 3 pada Agustus 2020 ini,” janji Inayah.
Pascakejadian (kekeliruan dalam penarikan data siswa) tersebut, pihak SMK BJ mendapat protes dari sekolah lain. Protes itu diterima Inayah, termasuk melalui Grup WA OPP Dikmen Dompu.
Sebenarnya, kata Inayah, setelah pihaknya mengakui kekeliruan dan siap mengembalikan data siswa yang ditarik itu ke sekolah asal, sudah ada kesepakatan penyelesaian masalah.
Misalnya dengan Kepala SMKN 1 dan SMAN 2 Pekat beserta kepala Cabang Dinas Dikbud Dompu melalui handphone pada 27 Juli lalu.
Inayah pun sudah menyampaikan laporan dan permohonan maaf pada KCD agar dilakukan pertemuan ulang (mediasi) dengan seluruh kepala SMA/SMK di Kecamatan Pekat.
Yang sempat membuat Inayah bingung adalah ada pernyataan operator SMAN 3 Pekat mengatakan, bahwa segala hak siswa akan hilang pada sekolah asal karena akan diterima oleh sekolah yang mengambil datanya. Dan, dampak buruknya, siswa bersangkutan tidak bisa mengikuti ujian.
“Saya bingung hak siswa yang mana? Mungkin hak dimaksud adalah bantuan PIP dan Alokasi Dana BOS per tahun,” tutur Inayah.
Padahal, menurut dia, untuk peserta didik baru tahun 2020/2021 belum dialokasikan/belum ditetapkan oleh Kemdikbud sebagai penerima PIP dan belum dialokaskan dalam anggaran BOS Caturwulan 3. “Jadi, hak mana yang kami ambil,” tanyanya.
Inayah juga keberatan dengan pernyataan kepala SMAN 1 Pekat, bahwa dampaknya (nyasar data siswa), siswa ini tetap bisa menimba ilmu hanya saja sengaja hak (bantuan) masuk pada oknum sekolah mencaploknya.”
“Saya perjelas, bahwa oknum sekolah yang dimaksud adalah SMK Beringin Jaya sesuai berita tersebut,” tandasnya.
“Hak bantuan yang secara sengaja masuk pada oknum sekolah yang mencaploknya itu maksudnya apa? Apakah PIP dan alokasi BOS?” tanya Inayah bertubi-tubi.
Dia kemudian menegaskan, belum ada penetapan atau pencairan PIP dan pengalokasian anggaran BOS untuk peserta didik baru ini hingga cut off Agustus 2020.
Karena itu, menurutnya, tidak ada sesuatu atau sepeserpun hak peserta didik yang masuk secara sengaja pada SMK BJ.
Pernyataan kepala SMAN 1 Pekat itu dinilai Inayah menuduh sepihak, tanpa bukti dan mencemarkan nama baik Inayah dan lembaga SMK BJ.
Sehubungan dengan itu, Inayah memberikan ultimatum kepada kepala SMAN 1 dan operator SMAN 3 Pekat. “Saya memberikan kesempatan dan menunggu niat baik yang bersangkutan untuk menarik kembali pernyataannya.
Selain itu, dia menuntut yang bersangkutan menyampaikan memohon maaf atas pernyataan tersebut melalui media massa saat dimediasi oleh KCD Dikbud Dompu nantinya.
“Jika tidak, maka kita selesaikan persoalan ini secara hukum saja,” tegas Inayah.
Sayangnya, hingga berita ini ditulis, baik kepala SMAN 1 maupun operator SMAN 3 Pekat belum diperoleh konfirmasinya atas ultimatum kepala SMK BJ tersebut.
Pada sisi lain, Inayah mengingatkan kepala SMAN 1 Pekat, bahwa pada tahun ajaran kemarin ada beberapa siswa yang pindah ke SMK Beringin Jaya. Para siswa itu belum dilepas SMAN 1 Pekat dan belum dimutasi sampai hari ini (Kamis, 6/8).
Sementara data dan operasional BOS-nya pun masih masuk disana (SMAN 1 Pekat). “Kami tidak pernah mempersoalkan itu. Saya ingatkan jangan sampai muncul persoalan pada saat pendataan peserta ujian nantinya,” warning Inayah.
Kembali ke persoalan penarikan data siswa sekolah lain di atas, Inayah kembali menegaskan, pihaknya tidak menarik data-data siswa itu secara sengaja.
Namun diakui, pihaknya melakukan kekeliruan penarikan data secara massal yang berimbas pada tertariknya beberapa peserta didik dari sekolah lain dan akan dikembalikan. “Bukan sengaja ingin mengambil hak peserta didik (sekolah lain),” tandasnya lagi.
“Jika dianggap mengambil data maka tidak proporsional juga pernyataannya. Karena, kami diberi hak akses (user login) oleh Kemdikbud untuk menarik peserta didik, menggukan fitur penarikan massal dan melakukan manajemen data yang lainnya,” tegas Inayah mengakhiri klarifikasi dan bantahannya.
(sarwon al khan)
Benar sekali pak Guru ku..sekolah yang membuat pernyataan tersebut harus dapat klarifikasi dengan pernyataannya. Jangan asal lihat realitanya tanpa melihat kronologi dari permasalahan itu.