Kepala SMPN 4 Dompu Drs. Edy Suryansah. (sarwon/lakeynews.com)

Bincang-bincang dengan Kepala SMPN 4 Dompu Drs. Edy Suryansah (2)

KETIKA berbincang-bincang dengan Lakeynews.com di ruang kerjanya, Kepala SMPN 4 Dompu Drs. Edy Suryansah mewacanakan tidak perlunya Sistem Zonasi diberlakukan di Kabupaten Dompu.

Mengapa? Berikut lanjutan pemaparan Dae Edy, panggilan akrab Edy Suryansah dalam perbincangan yang berlangsung hampir dua jam itu.

Seringkali sudah pertemuan para kepala SMP, membahas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dalam beberapa pertemuan dan musyawarah itu, Dae Edy cenderung membatasi diri berbicara banyak.

“Karena masalah PPDB ini adalah masalah klasik. Dan, saya anggap merupakan masalah klise,” kata Dae Edy.

Sebab, sejak penerapan Sistem Zona ini, animo masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di SMPN 4 Dompu selalu berkurang. Bahkan, terus merosot dari tahun ke tahun.

Zona yang ada, kata Dae Edy, tidak sesuai dengan daya tampung (kuota) yang tersedia di SMPN 4 Dompu.

Tahun lalu, yang keluar (tamat) sebanyak 200-an orang, sementara yang masuk hanya 100-an orang.

Begitu juga dengan tahun ini. Yang keluar kemarin 198 orang, yang masuk kurang dari 80 orang.

Artinya, siswa baru SMPN 4 Dompu pada tahun pelajaran 2020/2021 hanya cukup untuk tiga kelas atau Rombel (rombongan belajar).

Padahal, seharusnya minimal delapan Rombel. Tiap Rombel 32 siswa. Sehingga, total seharusnya 256 orang.

Tapi kenyataannya, tahun ini, siswa baru hanya bisa untuk tiga Rombel. “Itupun Rombel ketiga tidak sampai 30 orang,” papar Dae Edy.

Mengapa tidak mau lagi bicara banyak soal PPDB?

“Soal ini, mau dibicarakan di level manapun, percuma saja. Jika Sistem Zonasi tetap diberlakukan di Dompu, animo masyarakat menyekolahkan anak-anaknya ke SMPN 4 Dompu tetap saja merosot,” jawab Dae Edy.

BACA JUGA : SMPN 4 Dompu, Satu-satunya “Sekolah Bermutu” di Dompu

Bukan bermaksud menyinggung-nyinggung sekolah lain. Namun, ini fakta yang bersinggungan. Sehingga mau tidak mau, sekolah lain itu ikut diangkat dalam hal ini.

Dae Edy mencontohkan SMPN 1 Dompu. Sampai saat ini, siswa yang mendaftar di SMPN 1 Dompu mencapai 400-an orang. Sementara kebutuhan sekolah itu hanya sekitar 288 orang.

“Jika 400-an siswa itu tidak masuk semua di sana (SMPN 1 Dompu, red), lalu dikemanakan yang 100-an orang kelebihan dari 288 orang? Sepotong pun tidak ada yang ke sini (SMPN 4 Dompu),” cetusnya dengan nada tanya.

Wilayah yang masuk Zonasi SMPN 4 Dompu, antara lain, Kelurahan Potu, Bada dan Karijawa, serta Desa Sorisakolo.

Untuk wilayah Potu dan Karijawa itupun, SMPN 4 Dompu harus berebutan dengan SMPN 7 Dompu. Kelurahan Bada dan Desa Sorisakolo, harus berebutan dengan SMPN 1 Dompu.

Kalau tidak ada siswa dari Kelurahan Simpasai dan Kandai Satu (wilayah zona lain) yang mendaftarkan diri di ujung-ujung masa pendaftaran, maka SMPN 4 Dompu praktis tidak memiliki siswa.

Dibandingkan awal Edy masuk (memimpin sekolah itu) tiga tahun lalu, jumlahnya jauh berbeda.

Tahun lalu saja, siswa baru yang mendaftar di SMPN 4 Dompu ada 100 sekian orang. Tahun ini justru kurang dari 80 orang.

Terkait persoalan ini apa dan bagaimana harapan Anda ke depan?

“Sistem Zonasi ini tidak perlu diberlakukan, ditiadakan saja di Kabupaten Dompu. Karena, hanya menguntungkan sekolah tertentu dan merugikan sekolah tertentu saja,” imbuhnya.

Di SMPN 4 Dompu misalnya. Sistem Zonasi, selain tumpang tindih juga membuat sekolah ini terjepit.

Misalnya, siswa dari Desa Sorisakolo masuk zona SMPN 4 Dompu. Namun, orang tua siswa memaksakan anaknya masuk ke SMPN 1 Dompu.

Diakui Dae Edy, secara jalur dan kewilayahan, Sorisakolo lebih dekat dengan SMPN 1 Dompu. Namun, dalam zonasinya, Sorisakolo masuk ke wilayah SMPN 4 Dompu.

Kata Dae Edy, kalaupun Sistem Zonasi ini hendak dipertahankan, maka harus dilakukan evaluasi kembali wilayah-wilayah yang masuk dalam zona suatu sekolah tersebut.

Desa Sorisakolo misalnya, jangan lagi dipaksa ke SMPN 4 Dompu karena lebih dekat dengan SMPN 1.

Demikian pula Simpasai dan Kandai Dua. Meski itu wilayah Kecamatan Woja, tidak dipaksa lagi ke SMPN yang ada di Woja, karena lebih dekat dan sangat dekat dengan SMPN 4 Dompu.

“Orang Simpasai dan Kandai Dua tentu akan ngamuk ke sini. Kenapa aanak-anaknya tidak diterima di SMPN 4 Dompu, padahal lebih dekat dengan tempat tinggal mereka,” tegasnya.

Demikian juga dengan warga Kandai Satu, lanjut Dae Edy, pasti pilihannya ke SMPN 4 Dompu.

Harapan SMPN 4 Dompu selama ini, kuota 100-an orang diisi oleh siswa baru dari Karijawa sebagai zonasi. Tetapi kenyataannya, yang mendaftar tidak sampai 10 orang.

Harapan itu ditunjang oleh adanya tamatan dari dua sekolah dasar. Yakni SDN 2 dan SDN 13 Dompu.

“Tapi itu tadi, dari dua sekolah itu, yang daftar ke sini tidak sampai 10 orang. Satu kelas pun tidak terpenuhi. Untung ada siswa dari luar zona,” tegasnya.

Yang kengkhawatirkan Edy, terus merosotnya jumlah siswa baru ini, berdampak pada 100 lebih Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di sekolah itu.

GTT mencapai 90 orang dan PTT ada 20 orang. Semuanya mengandalkan dana BOS. Sementara besaran dana BOS tergantung dari jumlah siswa.

“Jika siswa hanya segini, kurang dari 80 orang seperti tahun ini, bagaimana nasib 110 GTT dan PTT itu,” tandasnya.

Lagi pula, kalau kondisi seperti ini terus berlanjut, lamban laun sekolah ini bisa tutup.

Bila Sistem Zona dipertahankan dengan kondisi yang terus memprihatinkan, SMPN 4 Dompu terancam ditutup. “Dan, memang untuk apa sekolah ini ada? Dimerger saja ke sekolah lain,” katanya sinis.

Kendati demikian, semangat Dae Edy beserta para pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan tersebut masih berkobar.

Pihak sekolah terus melakukan terobosan dengan program-program yang diharapkan meningkatkan minat dan animo masyarakat yang kian merosot.

Apa saja program itu? Nantikan dan ikuti tulisan berikutnya.

(sarwon al khan/bersambung)