Bapaslon Perseorangan Pilkada Dompu Prof. Dr. Mansyur, M.Si dan Aris Ansary, ST, MT (MANIS). (ist/lakeynews.com)

Pilkada Dompu, Prof. Mansyur: Tiga Hari Waktu Kami untuk Perbaikan

DOMPU, Lakeynews.com – Bakal Calon Bupati (Bacabup) Dompu dari Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Perseorangan, Prof. Dr. Mansyur, M.Si dan Aris Ansary, ST, MT (MANIS), angkat bicara.

Prof. Mansyur membeberkan sederet persoalan di lapangan, menyusul banyaknya dukungan yang dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Itu sesuai dengan hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan bakal calon perseorangan yang dilakukan KPU Dompu, Senin (20/7).

Diketahui, dari total dukungan yang diserahkan Bapaslon MANIS ke KPU, setelah dilakukan verifikasi faktual (Verfak), hanya 8.246 dukungan yang memenuhi syarat. Sementara syarat yang harus dipenuhi adalah minimal 16.218 dukungan.

Dengan demikian, Bapaslon MANIS masih harus melengkapi 7.972 dukungan lagi. Bapaslon MANIS diberikan waktu tiga hari untuk melakukan perbaikan, 25-27 Juli 2020.

Mengapa dukungan Bapaslon MANIS bisa sebesar itu yang dianggap TMS?

Menjawab pertanyaan itu, Prof. Mansyur menyebut sejumlah persoalan yang dihadapi di lapangan.

Salah satunya, ada pertanyaan yang diajukan oknum PPS tertentu yang tidak sesuai dengan tujuan verifikasi. “Contohnya, apa betul bapak/ibu memilih Prof-Aris pada saat Pilkada nanti,” ujar Prof. Mansyur mengutip pertanyaan oknum PPS dimaksud.

Kemudian, PPS mendatangi rumah untuk verifikasi pada saat orang yang tidak ada di rumah. Orang sedang kerja di ladang, sawah, kebun, laut, dan lainnya. “Umumnya, PPS datang pagi sampai sore, sekitar pukul 10.00 sampai 16.00 Wita,” jelas Prof. Mansyur.

Parahnya, kata Prof. Mansyur, PPS langsung menjustifikasi jadi TMS pada orang yang hilang, lupa atau buram KTP-nya.

“Ada PPS yang (diduga) melarang LO untuk ikut jalan saat verifikasi,” ungkapnya.

Disamping itu, LO sudah menyiapkan orang untuk menunggu PPS, tapi karena PPS terlambat datang, akhirnya ditulis tidak ditemukan.

Ada juga kasus desa yang mekar. Kata Prof. Mansyur, PPS tidak datang ke desa dimana pemilik KTP tinggal. “Ada pula tugas PPS yang (diduga) dialihkan ke LO,” ungkapnya.

Selain itu, waktu kunjungan PPS hanya sekali. “Kalau tidak ditemukan, diserahkan ke LO,” tegasnya.

“PPS kerja hanya tiga hari. Selebihnya diserahkan ke LO untuk mengumpulkan pemilik KTP,” tandasnya.

Yang tidak kalah parahnya, lanjut Prof. Mansyur, adanya verifikasi administrasi yang dilakukan KPU tanpa disaksikan Tim Bapaslon. “Sehingga, jumlah dukungan yang diverfak hanya 14.911,” tegasnya.

Itu, tambahnya, jauh di bawah dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) dalam BAP 23 Februari 2020. Yaitu 17.071 dukungan. “Ada pencoretan dukungan sebanyak 2.160 dukungan,” tandasnya.

Pelaksanaan verfak, urai Prof. Mansyur, tidak diawali dengan sosialisasi oleh KPU, baik kepada masyarakat maupun Tim Bapaslon Perseorangan.

“Kami mohon kepada KPU bukti B5KWK bagi pendukung kami yang ditulis TMS dan dasar hukumnya,” pinta Prof. Mansyur.

Lebih jauh Prof. Mansyur mengungkapkan, ada pendukungnya yang tidak didata oleh PPS. “Contohnya, ada pendukung kami tinggal di Desa Sorisakolo tapi memiliki KTP Kelurahan Bali. Begitu juga dengan di Ranggo dan Tembalae, Matua dan Rababaka,” paparnya.

Bagaimana langkah kubu MANIS selanjutnya?

Ditanya demikian, Prof. Mansyur menegaskan, teman-teman (relawan) tetap mengikuti prosedur yang berlaku. “Tim relawan kami sudah menyiapkan 17 ribuan KTP baru. Insya Allah, MANIS tetap berusaha tanpa meninggalkan kasantunan,” ujarnya.

“Tim IT sedang bekerja untuk input di sistemnya KPU-SILON. Semoga dalam waktu yang diberikan untuk perbaikan, 25-27 Juli, teman-teman mampu mengejar inputnya,” tuturnya mengakhiri wawancara.

Sementara itu, pihak KPU Kabupaten Dompu, hingga berita ini dimuat, masih diupayakan konfirmasinya. (won)