Pengamat Komunikasi Politik dari UIN Mataram Dr. Kadri Saleh. (ist/lakeynews.com)

Bakal calon kedepankan sosialisasi ide, gagasan, visi, misi dan program. Bukan dengan pengerahan massa yang bisa menimbulkan konflik sosial.” Dr. Kadri

DOMPU, Lakeynews.com – Pilkada adalah mekanisme konstitusional dalam mencari kepala daerah. Karena itu, proses Pilkada harus diisi dengan cara-cara berintegritas oleh semua stakeholder.

Demikian disampaikan Pengamat Komunikasi Politik Dr. Kadri Saleh dalam wawancara online Lakeynews.com, Jumat (24/7).

Doktor Ilmu Komunikasi itu kemudian menyebut, para stakeholder (stakeholders) dimaksud. Antara lain, penyelenggara, pengawas, bakal calon, partai politik, para pendukung dan masyarakat pemilih.

Menurutnya, stakeholders Pilkada yang berintegritas akan bisa mewujudkan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas. “Hasilnya pun bisa melahirkan kepala daerah (pemimpin yang berkualitas dan berintegritas,” tandas pria kelahiran Bolo, Bima itu.

Integritas para stakeholder, bisa ditunjukkan dalam setiap tahapan Pilkada. Saat ini misalnya, sedang berlangsung proses persiapan Pilkada. Seperti sosialisasi bakal calon dan proses penjaringan bakal Paslon oleh partai politik. Selain berbagai persiapan administratif yang dilakukan KPU.

“Meskipun masih dalam proses persiapan, selama proses ini, para bakal calon harus mulai menunjukkan cara-cara berpolitik yang berintegritas,” tegas pria yang juga akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram itu.

Seperti apa cara-cara berpolitik yang berintegritas dimaksud?

“Misalnya dengan mengedepankan sosialisasi ide, gagasan, visi, misi, dan program. Sehingga, masyarakat bisa menilai kualitas calon pemimpinnya,” jawabnya.

Harapan ini, menurut Kadri, penting di saat masih adanya upaya pengerahan massa sebagai bentuk show of force ketika para kandidat turun di basis pendukungnya.

Bila cara seperti ini terus dibiarkan, berlangsung di luar kontrol dan disertai dengan euforia berlebihan, maka bisa memicu konflik sosial.

“Konflik sosial yang menyertai proses Pilkada merupakan indikasi rendahnya kualitas proses pencarian pemimpin,” tegasnya.

Disamping itu, dia memprediksi bahwa konflik yang berlangsung selama proses Pilkada akan mewariskan dendam berkepanjangan di antara para pendukung calon kepala daerah.

Karenanya, kehadiran para bakal calon di tengah pendung harus bisa mendinginkan suasana, membawa hawa kedamaian dan doktrin berbasis rasionalitas.

“Menanamkan emosi kecintaan dan fanatisme pada pendudukung sah-sah saja. Tetapi, harus disertai dengan penjelasan-penjelasan yang rasional berbasis visi-misi dan program,” imbuhnya.

Inilah, menurut Kadri, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh calon kepala daerah untuk menghadirkan Pilkada yang berintegritas.

Sekali lagi dia tegaskan, “Bakal calon kedepankan sosialisasi ide, gagasan, visi, misi dan program. Bukan dengan pengerahan massa yang bisa menimbulkan konflik sosial.” (won)