Para narasumber dan audiens diskusi online yang digelar Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Dompu Malang. (ist/lakeynews.com)

Diskusi Online ala IKPMD Malang

Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Dompu Malang (IKPMD-M), Minggu (12/7) lalu menggelar Diskusi Online. Temanya, “Kilas Balik Aksi Aliansi Serikat Tani (AST) Terhadap Respon dan Kebijakan Pemerintah Hingga Saat Ini.” Berikut rangkuman hasil diskusi tersebut.

———–

DISKUSI itu digelar secara independen IKPMD-M dan merupakan bagian dari Program Kerja Humas organisasi pemuda dan mahasiswa asal Dompu tersebut.

Panitia menampilkan beberapa narasumber, baik dari unsur Pemkab Dompu maupun AST. Yakni Ketua DPRD Andi Bachtiar, A.Md.Par, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Dra. Hj. Sri Suzana, M.Si, Kabag Perekonomian dan SDA Setda Soekarno, ST, MT mewakili Bupati dan Koordinator AST Abdul Habil, M.Pd.

Ditampilkan juga Kadis Pertanian dan Perkebunan Ilham, SP. Hanya saja, Ilham tidak mengisi dan mengikuti diskusi sampai selesai. Penyebabnya, dia mendadak melakukan perjalanan dinas ke luar kota.

Menurut narasumber Abdul Habil, AST adalah aliansi yang terbentuk dari berbagai elemen mahasiswa perwakilan setiap kecamatan dan desa se-Kabupaten Dompu, serta perwakilan petani.

Aliansi ini lahir atas perasaan senasib dan keresahan yang sama mengenai menurunnya nilai jual jagung di tingkat pertanian hingga AST memunculkan gerakan masif yang fluktuatif. Yaitu, aksi 6 Mei 2020 dengan titik utama aksi di depan Perindustrian Jagung PT. Segar.

“Aksi tersebut berujung pada penyegelan tiga gudang/perindustrian produksi jagung di Kabupaten Dompu,” jelas Habil.

Diskusi yang dipimpin Kabid Humas IKPMD Malang Irnawansyah berlangsung secara daring melalui aplikasi video conference berupa google meet.

Diskusi itu membicarakan bagaimana upaya atau kebijakan yang telah diambil pemerintah dalam menyikapi aksi spektakular mahasiswa dan petani yang tergabung dalam AST tersebut.

Beberapa tujuan diskusi itu. Salah satunya, sebagai informasi kebijakan publik yang diambil pemerintah kepada masyarakat pada umumnya.

Kedua, sebagai pencerdasan kepada masyarakat mengenai kedudukan dan Tupoksi unsur pemerintah dalam sektor pertanian dan perdagangan hasil pertanian, khususnya jagung.

Dan, ketiga, menjawab keresahan masyarakat yang belum mengetahui langkah yang diambil pemerintah terhadap aksi massa AST.

Sesi diskusi ini diawali dengan pemaparan narasumber Abdul Habil. Habil sebagai narasumber pengantar masalah dalam diskusi. Kemudian Hj. Sri Suzana, Ilham, Soekarno dan Andi Bachtiar.

Kesimpulan diskusi yang berjalan tiga jam lebih itu, sejak adanya aksi hingga saat ini, baik eksekutif maupun legislatif Dompu sudah melakukan beberapa upaya konkret.

DPRD misalnya. Seperti disampaikan Andi Bachtiar, sudah melakukan beberapa kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan dinas terkait, PT. Segar dan lainnya. Bahkan dengan pihak aliansi.

Kemudian rapat internal pemerintah. Hingga dikeluarkan produk hukum berupa rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan pelaksanaan pembelian jagung di lapangan sesuai dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Pertanian.

DPRD juga sudah berupaya melakukan neogosiasi dengan pihak industri agar harga beli jagung di tingkat petani dinaikan Rp. 50 dari HPP. Namun dari pihak industri tidak dapat memenuhi permintaan tersebut.

Sedangkan Hj. Sri Suzana juga mengungkapkan beberapa upaya yang sudah dilakukan. Seperti pemantauan di lapangan, koordinasi dengan Satuan Tugas Ketahanan Pangan yang dibentuk dan diketuai Kapolres Dompu.

Upaya lain dalam meningkatkan produktivitas pertanian khususnya jagung, sambungnya, pemerintah daerah –khususnya Dinas Perindang tidak memiliki wewenang dalam penetapan harga jagung melebihi PPH yang telah ditentukan oleh pusat.

“Apalagi pembelian jagung didasarkan pada tingkat kadar air. Semakin tinggi nilai kadar air, semakin rendah nilai pembelian jagung oleh industri,” tandas Suzana.

Sementara itu, Ilham, SP tidak bisa menyampaikan banyak hal karena dalam perjalanan dinas luar kota. Dia mengakhiri pembicaraan dengan menyampaikan motto Dinas Pertanian. Yaitu “Tiada hari tanpa mengolah tanah”, namun Ilham berharap adanya jilid 2 dari pada diskusi ini agar dapat dikupas tuntas.

Kemudiaan Soekarno memaparkan banyak hal berbasis data yang dia miliki. Baik dari sisi perekonomian, pertanian maupun pembangunan jangka panjang.

Menurutnya, pemerintah daerah sedang dalam proses pengajuan kepada pemerintah pusat melalui Kementan mengenai investasi di komoditi jagung Dompu.

Pemerintah juga sudah mengajukan proposal di PT. JICA (Japan International Cooperation Agency/Badan Kerja Sama International Jepang) pada tahun 2020 berupa infrastruktur panen.

“Pemerintah tidak mempunyai kapasitas dalam menerbitkan Raperda mengenai harga jagung yang melebihi nilai HPP, karena itu menyalahi wewenang,” tegasnya.

Usai pemaparan oleh semua narasumber, diskusi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari audiens. Dan, diakhiri pemaparan clossing statement oleh masing-masing narasumber. (tim)