DOMPU, Lakeynews.com – Anggota DPRD Dompu dari Fraksi NasDem Ir. Muttakun mendesak Gubernur NTB untuk segera mengaktifkan Satgas Anti Illegal Logging dan Perambahan Hutan.
Ketua Komisi I itu juga mendesak gubernur agar melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral untuk menjaga gerakan politik saat musim kampanye Pilkada.
“Saat ini sudah terlihat upaya menjadikan kawasan hutan dan bagi-bagi areal dalam kawasan hutan sebagai “komoditas jualan” untuk menarik dan menggalang dukungan masyarakat pada Pilkada 9 Desember 2020,” ungkap Muttakun dalam press releasenya, Jumat (19/6) sore.
Jika strategi ini yang dilakukan, kata Muttakun, bukan membangun Dompu yang lebih baik. Tetapi makin nyata menghancurkan masa depan generasi dan anak cucu di masa mendatang.
Muttakun menegaskan, sebagai wakil rakyat dari Partai NasDem akan menjadi mitra Bupati Dompu yang terpilih melalui Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Karena itu, dia berharap kepada seluruh Bacabup/Bacawabup yang saat ini gencar melakukan silaturahmi dan penggalangan masa, agar segera menghentikan politisasi kawasan hutan untuk kepentingan politik menjelang Pilkada.
“Mari kita hentikan proses perusakan hutan yang terjadi karena pembiaran dari kita selama ini,” ajak Muttakun.
Terlalu mahal harga sebuah jabatan politik yang hanya berumur satu atau paling lama dua periode kekuasaan. Sedangkan kerusakan hutan mengakibatkan hancurnya masa depan generasi anak cucu di masa mendatang.
Dia menyoroti Bacabup dan Bacawabup yang belum ditetapkan sebagai Cabup dan Cawabup dari Partai NasDem yang mulai menjalankan strategi penggalangan massa dengan menjanjikan “bagi-bagi” areal kawasan hutan dan kemudian biasanya diikuti oleh perusakan kawasan hutan melalui illegal logging dan perambahan hutan.
Selaku anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Muttakun tidak akan tinggal diam. Dia akan terus bersuara kepada DPW dan DPP Partai NasDem agar tidak mendukung Cabup dan Cawabup yang menjadikan kawasan hutan sebagai komoditas politik.
“Kepada masyarakat Dompu, mari kita bersama untuk tidak mendukung Cabup dan Cawabup yang menjadikan kawasan hutan sebagai komoditas politik,” tegas Muttakun.
Muttakun akan mendukung upaya untuk menjadikan petani berdaulat tanpa harus melakukan perusakan hutan. Itu akan dilakukan secara serius dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan petani serta peternak dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD.
Partai NasDem memiliki wakil rakyat di berbagai tingkatan mulai dari DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi hingga DPR RI. Bahkan memiliki menteri, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan.
Partai NasDem ketika kadernya menjabat wakil rakyat, momentum kekuasaan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi rakyat dan daerah khususnya di Dompu.
Terkait upaya mewujudkan petani, peternak dan nelayan berdaulat maka seorang Cabup dan Cawabup yang diusung NasDem tidak perlu harus “menjual” kawasan hutan demi kepentingan politik untuk meraih kekuasaan.
Sebagai gantinya maka Cabup dan Cawabup harus mendorong optimalisasi pemanfaatan areal kawasan hutan yang terbuka dan rusak selama ini melalui “Program hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera”.
Program ini, katanya, harus didesain dalam sebuah perencanaan terpadu lintas sektoral. Menjamin dan memastikan bahwa petani, peternak dan nelayan tetap sejahtera dan berdaulat di negerinya sendiri.
Muttakun optimis, mimpi untuk mewujudkan petani, peternak dan nelayan berdaulat di Dompu dapat diwujudkan karena NasDem memiliki kader yang duduk di jajaran kementerian (khususnya Menteri Pertanian RI dan Menteri Kehutanan).
Apalagi saat ini kader NasDem di DPRD Dompu memegang palu pimpinan (ketua dewan), memegang Alat Kelengkapan Dewan yaitu Muttakun sendiri sebagai ketua Komisi I yang membidangi Hukum dan Pemerintahan.
“Kami tidak akan tinggal diam untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat melalui Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan,” tegasnya.
Muttakun menilai, selama ini, aset yang dimiliki kader NasDem di pusat belum dimanfaatkan dengan baik dan maksimal oleh DPD dan DPW NasDem.
Kepada masyarakat, khususnya petani, peternak dan nelayan di Dompu agar tidak terpengaruh oleh bisikan Bacabup dan Bacawabup yang menjanjikan (akan ada) “bagi-bagi” areal kawasan hutan jika masyarakat mendukungnya.
Legislatif dan eksekutif tidak bisa membangun negeri ini, khususnya Bumi Nggahi Rawi Pahu, jika tidak didukung oleh partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama membangun Dompu ini.
Riwayat dan momen kehancuran hutan di Kabupaten Dompu, lanjutnya, berkorelasi positif dengan masa Pilkada. “Pembiaran kawasan hutan dari illegal logging dan perambahan hutan selama ini telah berdampak pada lingkungan dan sektor kehidupan yang lain,” tegasnya lagi.
Untuk itu, karena kewenangan mengurus kawasan hutan telah beralih pada Pemprov, maka Muttakun meminta kepada Gubernur NTB agar:
Pertama, segera melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral dengan melibatkan KPU, Bawaslu, APH, Gakkum NTB, OPD lingkup Pemprop serta pimpinan partai politik dan wakil rakyat di jajaran Pemprov. Kemudian meminta kepada Bupati/Walikota untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Gubernur NTB, dimana rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk tidak menolerir adanya politisasi kawasan hutan oleh Cabup dan Cawabup.
Kedua, jika ada Cabup dan Cawabup yang pada musim Pilkada diketahui dan terbukti secara hukum melakukan politisasi kawasan hutan untuk kepentingan mendapat dukungan masyarakat, maka partai pengusung dan KPU harus membatalkan pasangan Cabup dan Cawabup yang bersangkutan. Jika sudah menjadi Bupati, maka DPRD Kabupaten Dompu harus mencopot jabatannya sebagai Bupati.
Di samping itu, KPU Dompu juga harus mampu memberi ruang kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan politik dengan mendorong tahapan, proses dan mekanisme debat yang sedikit inovatif. Tidak seperti debat Cabup dan Cawabup yang pernah dilakukan sebelumnya, dimana panelis tidak fokus menggali kemampuan Cabup dan Cawabup dalam memaparkan program yang dielaborasi dari visi dan misi Cabup/Cawabup.
Masalah yang dihadapi publik di Dompu mestinya harus menjadi perhatian KPU Dompu agar masalah yang hingga kini belum mendapat solusinya bisa disampaikan dan ditanyakan kepada Cabup dan Cawabup pada saat debat antarcalon.
Persoalan krusial seperti kerusakan hutan dan air keruh yang tidak mampu diselesaikan oleh Bupati Dompu selama ini, mestinya bisa diangkat oleh KPU melalui Panelis untuk ditanyakan kepada pasangan Cabup dan Cawabup. Sehingga, masyarakat bisa mengetahui sejauhmana kemampuan Cabup dan Cawabup dalam memaparkan konsep untuk mengatasi persoalan kerusakan hutan dan langkanya air bersih bahkan keruh pada waktu tertentu yang dipasok PDAM selama ini.
Muttakun berharap, momentum Pilkada 2020, Gubernur NTB dan segenap jajaran KPU di kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada, terutama KPU Dompu, harus mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan Pilkada. Juga, hingga mampu melahirkan pemimpin yang mampu mengatasi kerusakan hutan dan mengelolanya untuk mewujudkan hutan lestari, masyarakat sejahtera serta menjadikan masyarakat Dompu sehat karena tidak lagi mengonsumsi air keruh setiap musim hujan.
Jika Gubernur NTB dan KPU Dompu tidak mampu mewujudkan Pilkada yang melahirkan pemimpin yang tidak terus merusak hutan dan menyediakan air keruh bagi masyarakat di Dompu, maka dua pejabat ini dinilai tidak mampu menggunakan jabatannya untuk melahirkan pemimpin dambaan masyarakat Dompu. Yaitu pemimpin yang cerdas, berkualitas dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan air bersih.
Tentu saja di samping dua pejabat di atas, masyarakat cerdas dalam berpolitik menjadi tanggung jawab partai politik, pasangan Cabup/Cawabup dan tim pendukung.
Karena itu, Muttakun kembali mengajak senua elemen untuk mewujudkan Pilkada yang mampu melahirkan pemimpin yang menyelesaikan masalah. Bukan menambah serta melipatgandakan masalah yang sudah membuat masyarakat Dompu menderita selama ini.
“Saat ini, Dompu memerlukan pemimpin yang peduli atas kesejahteraan masyarakat dan mampu menyediakan kehidupan bagi generasi masa mendatang,” tandasnya. (zar)
Mantap bertax bang.lakeynews.com