MATARAM, Lakeynews.com – Sebagai upaya mendukung semangat memulai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerahnya, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.,M.Sc, melaunching Program Pembiayaan Khusus UMKM Bank NTB Syariah.
Dalam sambutannya, Gubernur yang biasa disapa Dr. Zul mengatakan, peluncuran Pembiayaan Khusus UMKM ini semata-mata dilakukan untuk mempermudah UMKM. Harapannya, UMKM di NTB bisa terbantukan dalam mendapatkan dana awal untuk memulai sebuah usaha.
“Semoga bisa menambah semangat mereka dalam memulai bisnis dan usahanya,” kata Dr. Zul saat acara Peluncuran Pembiayaan Skema Khusus UMKM Bank NTB Syariah, di Gedung Graha Bakti, Jumat (15/5).
Sebelumnya, Direktur Bank NTB Syariah Ir. Kukuh Raharjo dalam presentasinya menjelaskan tiga klaster yang menjadi sektor utama penggerak sektor ekonomi di NTB. Yaitu sektor pertanian, industri dan pariwisata.
Menurutnya, bila dilihat dari skala usaha, ada tiga klaster usaha di NTB. Dimana 89,77 persen usaha mikro, 10,16 persen usaha kecil dan 0,25 persen sektor menengah.
“Yang terdampak pandemi Covid-19 saat ini lebih banyak usaha mikro dan usaha kecil,” papar Raharjo.
Menurutnya, ada dua skema khusus yang akan digelontorkan. Antara lain, pemberian penundaan pokok dan kapitalisasi margin dalam satu tahun. Angsuran mulai dibayar tahun ke dua sampai dengan akhir jangka waktu yang kedua.
Penyesuaian yang semula dari 30 persen menjadi 10 persen. Itu juga bisa diambil dari pembiayaan yang ada, khususnya untuk pembiayaan kontraktor pengadaan barang dan jasa dari Pemprov atau Pemkab/Pemkot.
“Simulasi yang kami lakukan, apabila ada UMKM yang mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 25 juta, kami sudah berhitung untuk 12 bulan kedepan, kapitalisasi margin yang akan terbentuk sebesar Rp. 4,5 juta,” ujarnya.
Nilai Rp. 4,5 juta ini, lanjut Raharjo, akan dijumlahkan dengan pokok pembiayaannya, sehingga pokok pembiayaannya akan berjumlah Rp. 29,5 juta.
“Rp. 29,5 juta ini akan dibayarkan secara bertahap sesuai dengan pola angsurannya. Misalnya dengan jangka waktu 5 tahun, berarti untuk 4 tahun kedepan angsurannya hanya sebesar Rp. 821 ribu,” jelas Raharjo.
Raharjo kemudian menjelaskan dua langkah yang akan dilakukan pascaprogram ini dilaunching Gubernur. Pertama, dirinya mengharapkan adanya kerja sama dari dinas dengan Bank NTB, khususnya untuk memberikan rekomendasi UMKM yang memenuhi ketentuan atau syarat memperoleh pembiayaan.
Sedangkan yang kedua, pihaknya akan proaktif menghubungi UMKM untuk melengkapi persyaratan, kemudian dilakukan analisa sampai dengan akad dan pencairan. (tim)