Kepala BPKAD: Tak ada Hubungan dengan Keluarga Bupati
DOMPU, Lakeynews.com – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dompu Muhammad, ST, M.Si menyikapi pencairan anggaran paket proyek yang bersumber dari dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Dompu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kabupaten Dompu.
Menurutnya, proses pencairan anggaran telah dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Karena pada prinsipnya, pihak BPKAD tetap akan mencairkan anggaran yang sudah dibuatkan kontrak kerja. “Kegiatan di Dinas PKP itu sudah ada kontraknya, makanya kita setujui pencairan anggarannya,” terangnya.
Dijelaskan, hal yang sama tidak hanya terjadi di DPKP. Namun, juga berlaku bagi sejumlah SKPD lainnya, khusus bagi belanja modal yang sudah lebih awal dikontrakan. “Tidak ada hubungan dengan keluarga Bupati yang memimpin dinas itu, karena hal sama berlaku juga bagi seluruh SKPD lain,” jelasnya.
Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten Dompu melakukan rasionalisasi anggaran secara menyeluruh untuk kebutuhan penanganan Covid-19. Salah satu yang disepakati untuk dilakukan pengalihan yakni belanja modal yang bersumber dari Pokir anggota DPRD Dompu.
Hal ini, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020, dalam rangka penanganan virus corona serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.
Meski telah disepakati adanya pengalihan sejumlah dana pokir untuk kebutuhan kemanusian. Namun, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kabupaten Dompu tetap melaksanakan pengerjaan proyek yang bersumber dari anggaran tersebut. (di)