Ketika berita ini mencuat dan ramai, SOMASI NTB sendiri langsung melakukan penelusuran di laman http://www.lpse.dompukab.go.id/eproc4/lelang#. Kami tidak menemukan tender mobil yang sedang menjadi perbincangan publik di Dompu tersebut.”
Dwi Arie Santo, Koordinator Badan Pekerja Somasi NTB.
MATARAM, Lakeynews.com – Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI) – NTB sangat menyayangkan sikap Pemkab Dompu yang mengadakan delapan mobil dinas baru, saat masyarakat di daerah itu dihadapkan wabah Covid-19.
“Kami sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Dompu,” tegas Koordinator Badan Pekerja SOMASI, Dwi Arie Santo pada Lakeynews.com, Rabu (22/4). SOMASI adalah salah satu LSM mitra Indonesia Corruption Watch (ICW) yang ada di NTB.
“Pemerintah Daerah Dompu melakukan pengadaan delapan mobil dinas dengan nilai Rp. 1,8 miliar ditengah masyarakat Dompu dihadapkan pada situasi yang sangat membutuhkan anggaran banyak untuk menghadapi wabah virus Covid-19,” sambung Aries, sapaan Dwi Arie Santo.
Dikatakan Aries, mungkin benar berbagi argumentasi yang dibangun Pemda Dompu bahwa pengadaan ini sudah dilaksanakan awal tahun 2020. Sebelum merebaknya wabah Covid 19 dan sampai sejauh ini. “Namun, hal ini tidaklah tepat. Terkesan mencari alasan saja,” tandasnya.
Menanggapi pernyataan pihak Pemkab bahwa mobil-mobil tersebut dibutuhkan saat ini untuk operasional dalam melaksanakan kegiatan tanggap bencana Covid-19, Aries menilai, lagi-lagi ini terkesan mencari alasan.
“Karena, saya yakin, pengadaan mobil ini bukan karena untuk menghadapai bencana ini,” tegasnya pria yang dikenal vokal ini.
“Ketika berita ini mencuat dan ramai, SOMASI NTB langsung melakukan penelusuran di laman http://www.lpse.dompukab.go.id/eproc4/lelang#. Kami tidak menemukan tender mobil yang sedang menjadi perbincangan publik di Dompu tersebut,” sambungnya.
Menurut dia, hal tersebut menunjukkan bahwa sistem tata kelola informasi dan dokumentasi Pemkab Dompu sangat lemah. “Yang mengakibatkan situasi ini terjadi, karena ruang partisipasi masyarakat jadi kecil. Tidak adanya tata kelola informasi yang baik untuk masyarakat,” katanya gerah.
Aries juga sempat menyinggung soal pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Relokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
“Terutama sudah sampai mana realokasi yang dilakukan oleh Pemda Dompu dan dipergunakan untuk apa saja anggarannya? Saya yakin, sejauh ini masyarakat Dompu juga sebagian besar tidak mengetahuinya,” duganya.
Semestinya, lanjut Aries, terkait pengadaan delapan mobil dinas baru tersebut, Pemkab Dompu bisa membuka saja ruang negosiasi dengan penyedia untuk menangguhkan pengadaannya. “Dalam hubungan bisnis, hal tersebut sangat memungkinkan dilakukan,” ujarnya.
“Namun, ketika hal tersebut tidak dilakukan juga, ini menunjukkan bahwa Pemerintah Dompu belum serius memperhatikan masyarakat dalam menghadapi situasi bencana saat ini,” tandasnya.
Pemkab Dompu melalui Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Muhammad Iksan, S.ST, MM, ketika dikonfirmasi belum memberikan tanggapan. Meski sudah lebih dari dua jam ditunggu, jawaban yang dijanjikan tak kunjung disampaikan. (khn/di)