Kantor KPU Kabupaten Dompu. (ist/lakeynews.com)

Laporan:
Saudi dan Sarwon, Dompu

HARI ini, agenda pelantikan dan pengambilan sumpah Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Dompu. Hanya saja agenda tersebut ditunda menyusul menguatnya isu penyebaran dan pandemi Virus Corona.

Diketahui, para anggota PPS yang hendak dilantik itu akan bekerja untuk menyelenggarakan tahapan Pilkada Dompu, yang puncaknya 23 September 2020.

PPS merupakan ujung tombak dari suksesnya sebuah perhelatan pesta demokrasi. Sebab, sejumlah tahapan krusial dalam Pilkada Dompu akan ditentukan oleh penyelenggara tingkat desa tersebut. Diantaranya, agenda verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan dan pemuktahiran data pemilih (DPT).

Diperlukan anggota PPS yang miliki kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian. Disisi lain, juga mengedepankan keterbukaan, profesionalitas serta transparan. Paling penting, tidak bergabung dalam partai politik.

Untuk itu, dibutuhkan proses rekrutmen yang betul-betul selektif. Sehingga melahirkan penyelenggara yang benar-benar memiliki integritas dalam menjamin pelaksanaan Pilkada yang bermartabat dan berjalan sesuai dengan asas demokrasi.

Namun di Kabupaten Dompu, proses rekrutmen PPS tidak berjalan mulus. Sejumlah (dugaan) pelanggaran ditemukan. Meski pada akhirnya dilakukan proses perbaikan.

Namun, kesalahan-kesalahan fatal tersebut setidaknya memberikan gambaran bahwa KPU Dompu tidak teliti dalam mengeluarkan sebuah keputusan.

Seharusnya, keputusan yang lahir dari sebuah lembaga betul-betul diperhatikan. Sehingga, tidak menimbulkan persoalan.

Persoalan itupun sempat menyita perhatian media massa, terutama media online. Mereka ramai-ramai mengangkat indikasi keteledoran dalam proses perekrutan PPS di Dana Nggahi Rawi Pahu hingga keluarnya keputusan KPU itu.

Beberapa sumber yang sebagian diantaranya merupakan peserta seleksi PPS, membeberkan sejumlah fakta tersebut.

Pihak KPU pun angkat bicara menanggapi hal itu. Bahkan, mengakui adanya beberapa kekeliruan tersebut dan mereka perbaiki.

Dan, akhirnya terbuktilah keteledoran tersebut dengan keluarnya “keputusan revisi” dari KPU Dompu, beberapa hari kemudian.

“Kita berharap, PPS yang dilantik dapat bekerja sesuai dengan prosedur yang ada. Dan kami tetap akan terus mengawasi setiap tahapan,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu Drs. Irwan pada Lakeynews.com.

Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu Drs. Irwan. (ist/lakeynews.com)

Dia mengaku, banyak menemukan pelanggaran dalam proses rekrutmen PPS. Sejumlah pelanggaran tersebut diantaranya, terdapat anggota Partai Politik dan pernah menjadi Caleg pada Pemilu 2019 dinyatakan lulus sebagai PPS. “Itu terjadi di wilayah Kecamatan Pajo dan Woja,” katanya.

Selanjutnya, ada yang menjabat sebagai PPS dua periode, juga dinyatakan lolos. Padahal, secara aturan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Ada pula, yang tidak lulus mengikuti tes tulis namun diumumkan lulus dalam tes wawancara. “Dualisme surat keputusan terkait pengumuman hasil rekrutmen PPS juga ditemukan,” terang Irwan.

Sejumlah pelanggaran ini, kata Irwan, ditemukan sebelum diumumkan hasil akhir seleksi.

Bawaslu sempat mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Dompu untuk menindaklanjuti temuan. Namun, rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti pada saat itu.

“Nama-nama yang direkomendasikan tetap dinyatakan lulus dalam surat keputusan KPUD Dompu,” ungkapnya.

Akibat tidak ditindaklanjutinya rekomendasikan tersebut, Bawaslu sempat memanggil sejumlah pihak dari KPUD Dompu untuk diperiksa dan dimintai klarifikasi. Sejumlah pihak yang diperiksa, yakni Ketua KPU Dompu, Devisi SDM, Kepala Sekretariat dan Pokja Rekrutmen PPS.

“Alhamdullilah, sejumlah rekomendasi kita sudah diakomodir. Dan, PPS yang bermasalah sudah dilakukan perubahan. Tapi itu dilakukan setelah pengumuman hasil,” terangnya.

Atas kondisi tersebut, KPUD Dompu diganjar dengan pelanggaran administrasi. “Kita sanksikan dengan pelanggaran administrasi,” tegasnya. (*)