HBY: Kebutuhan Pupuk Bertambah, Dampak Aktifnya Dam Rababaka Kompleks
DOMPU, Lakeynews.com – Kekurangan kuota pupuk bersubsidi menjadi salah satu masalah yang mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Pupuk Bersubsidi.
FGD yang digelar Pupuk Kaltim di Hotel Tursina Dompu, Senin (16/3) menjadi ajang curhat bagi pemerintah daerah, petani maupun distributor dan pengecer pupuk bersubsidi.
Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin mengungkapkan, luas areal tanam jagung di Dompu terus mengalami peningkatan. Seiring dengan itu kebutuhan pupuk terus melonjak. Sementara kuota yang ditetapkan pemerintah atasan masih terbatas.
Kondisi itu menurutnya, mengakibatkan terjadinya aksi penjarahan pupuk di beberapa lokasi. ”Kalau orang menganggap penjarahan itu adalah sebuah masalah. Tapi, saya itu adalah sebuah prestasi,” ungkap HBY sapaan akrab H. Bambang.
Dikatakan sebagai prestasi, karena kondisi tersebut menandakan bahwa petani sudah berpikir maju. Para petani semakin profesional menggunakan pupuk tepat waktu dan ukuran untuk memperoleh hasil yang maksimal.
“Dulu tidak ada orang ribut masalah pupuk. Karena saat itu, petani sangat sabar menerima hasil. Kalau sekarang, petani semakin profesional. Hasil menjadi target utama. Karenanya, apapun akan dilakukan untuk mencapai hasil maksimal. Termasuk melakukan penjarahan pupuk,” kata HBY.
Untuk memecahkan persoalan itu, HBY berharap anggota DPR RI Dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa) H. Muhammad Syafrudin, ST, MM (HMS), yang hadir sebagai pembicara dapat memperjuangkan penambahan kuota pupuk.
Apalagi, kebutuhan pupuk Dompu semakin bertambah menyusul sejumlah lahan di wilayah Kecamatan Manggelewa akan melakukan penanaman tiga kali dalam setahun.
”Ini sebagai dampak aktifnya Dam Rababaka Kompleks (RBK),” papar HBY.
Menanggapi itu, HMS merespon positif permintaan bupati. Wakil rakyat dari PAN ini, meminta pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu untuk menyampaikan data lengkap terkait kebutuhan pupuk di Dompu.
”Saya berkomitmen untuk memperjuangkan penambahan kuota pupuk bersubsidi bagi Kabupaten Dompu,” janjinya.
Diskusi yang digelar bersama Pupuk Kaltim itu, lanjutnya, dilakukan untuk mengetahui persoalan pupuk di daerah. Sehingga, dapat dicarikan solusi.
”Ini sekaligus sebagai komitmen saya untuk mensejahterakan petani dan nelayan. Sesuai bidang tugas saya di Komisi IV DPR RI,” ungkapnya.
Sementara itu, General Manager PSO PT. Pupuk Kaltim Muhammad Yusri, mengatakan, pihaknya bersedia menyiapkan berapapun permintaan pupuk. Hanya saja, pemenuhan kebutuhan itu kembali pada kuota yang dikeluarkan pemerintah pusat.
“Prinsipnya kita tetap mengacu pada kuota. Untuk itu, daerah harus baik-baik sama Pak Dewan (HMS, red). Karena, Beliau yang menentukan anggaran subsidi pupuk,” katanya sambil berkelakar.
Terkait pernyataan Bupati Dompu masalah penjarahan pupuk, Yusri mengaku, ada sisi positifnya. Juga ada pula, sisi negatifnya.
Kalau sisi baiknya, menandakan bahwa animo petani untuk memanfaatkan Pupuk Kaltim sangat tinggi. “Tapi, kalau sisi buruknya, tentu petani yang memiliki hak atau yang sudah terdaftar dalam RDKK tidak kebagian pupuk,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, HMS menyerahkan bantuan pupuk masing-masing 5 Kg kepada para petani yang hadir. (di)