KOTA BIMA, Lakeynews.com – Anggota DPR RI utusan Dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa) H. Muhammad Syafrudin, ST, MM, menegaskan kepada pihak PT. Pupuk Kaltim agar kedepan jangan lagi terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi dan harga yang mencekik petani.
“Jika penyaluran pupuk subsidi ini tepat sasaran, tidak akan terjadi kelangkaan pupuk, apalagi disertai harga yang begitu tinggi. Pupuk bersubsidi ini sudah diatur semua. Ada Juklak dan Juknisnya,” tandasnya.
Penegasan itu dilontarkan pria yang akrab disapa HMS itu saat menghadiri dan memberikan sambutan pada Forum Group Discussion (FGD) Pupuk Bersubsidi yang digelar PT. Pupuk Kaltim di Homestay Mutmainnah, Kota Bima, Senin (16/3).
Kegiatan tersebut dihadiri kepala Dinas Pertanian Kota dan Kabupaten Bima, para pengecer, distributor, para pihak terkait dan perwakilan petani.
HMS mengingatkan, dengan hadirnya PT. Pupuk Kaltim ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Pulau Sumbawa, dan NTB umumnya.
Pada sisi lain, HMS mengharapkan peserta FGD menyampaikan kondisi riil tentang data kekurangan alokasi pupuk di masing-masing daerah. “Dengan demikian, saya bisa sampaikan kondisi riil tersebut kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, HMS menyerahkan bantuan pupuk masing-masing 5 Kg kepada para petani yang hadir pada kegiatan FGD.
Sementara itu, Kadis Pertanian Kabupaten Bima Indra Jaya mengatakan, tidak ada kelangkaan pupuk di Kabupaten Bima. Selama ini, isu itu hanya dilempar pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Hubungan pengecer, PPL dan distributor juga harmonis, tidak ada masalah. “H. Syafrudin sebagai anggota DPR RI bisa menyampaikan kenyataan ini ke pusat. Pupuk di Bima aman,” tegasnya.
Sedangkan Kadis Pertanian Kota Bima yang diwakili Kabid PSP Syarifudin mengatakan, Kota Bima mengusulkan pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak tiga ribu ton. Namun, yang terealisasi hanya sekitar seribu lebih ton.
“Kami sangat berharap kepada Bapak H. Syafrudin untuk bisa menyampaikan hal ini ke pemerintah pusat, agar alokasi pupuk Kota Bima ditambah,” pintanya.
Diakuinya, realisasi hingga Maret (2020) ini sudah 75 persen, sehingga persediaan untuk MK 1 dan MK2, serta MH tahun mendatang masih tersedia. “Tetapi kita tetap butuh tambahan alokasi,” katanya.
Senada dengan Indra Jaya, Syarifudin juga mengaku, tidak ada kelangkaan pupuk di daerahnya. “Di Kota Bima juga tidak ada penjarahan seperti di daerah lain,” tegasnya.
General Manager PSO PT. Pupuk Kaltim Muhammad Yusri mengatakan, FGD tersebut diinisiasi langsung oleh HMS. “ini menunjukkan perhatian HMS pada masalah pupuk bersubsidi di Bima begitu besar,” tuturnya.
Menurut Yusri, di NTB ada dua perusahaan sebagai operator pupuk. Salah satunya, PT. Pupuk Kaltim. “Tapi, kami hanya terkait pada penyaluran Urea,” jelasnya.
Dijelaskan juga, tiap tahun Pupuk Kaltim memprodukai Urea 3,4 juta ton. Ini diklaim sebagai yang paling besar dari perusahaan lain.
“Pupuk Kaltim siap mengalokasikan berapa pun permintaan. Mengenai kekurangan alokasi juga akan kita tambahkan,” janjinya.
Sebelum mengakhiri pemaparannya, Yusri membeberkan, tahun 2017, urea dialokasikan sebanyak 1,7 juta ton; tahun 2018 sebanyak 1,4 juta ton dan tahun 2019 sebanyak 1,1 juta ton.
Sedangkan tahun 2020 jumlahnya tidak mencapai 1 juta ton. Walau demikian, untuk wilayah Bima tidak menurun. “Malah bertambah,” ujarnya. (zar)