MATARAM – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, kembali melantik sejumlah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Administrator di Pendopo Gubernur, Rabu (17/9/2025).
Pelantikan para pejabat tersebut merupakan kali ketiga dilakukan dalam masa kepemimpinan Gubernur Iqbal bersama Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda). Informasinya, sebelumnya, pemerintahan Iqbal-Dinda dua kali melakukan mutasi.
Selain mengisi jabatan-jabatan hasil asesmen beberapa waktu lalu, pada mutasi kali ini, Iqbal-Dinda juga membongkar-pasang sejumlah pejabat yang membantu penyelenggaraan pemerintahannya.
Pejabat Eselon II hasil lelang jabatan Pemerintah Provinsi NTB:
1). Budi Herman, S.H., M.H sebagai Inspektur Inspektorat.
2). H. Irnadi Kusuma, S.STP., ME sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
3). Samsudin, S.Hut., M.Si sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
4). Drs. Ervan Anwar, MM sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
5). Marga Sukifli Rayes, S.IP sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda).
6). Dr. Hubaidi, SH., MH sebagai Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah.
Pejabat Eselon II dan Administrator yang dibongkar-pasang (geser):
1). Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., MM, sebelumnya Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, kini menjabat Kepala Biro Ekonomi Setda.
2). Muhammad Taufiq Hidayat, S.Sos., MT, sebelumnya Kepala Dinas Pertanian, kini menjadi Kepala Biro Organisasi Setda.
3). Wahyu Hidayat, S.STP., MAP, sebelumnya Sekretaris Dinas DPMPTSP, kini menjabat Kepala Bagian Protokol Setda.
4). Dadang Fajar, S.STP., MM, sebelumnya Kepala Bagian Protokol, kini menjabat Sekretaris Dinas DPMPTSP.
5. Jaka Wahyana, S.Pd, sebelumnya Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kini menjabat Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
6). Arifin, SH., MH, sebelumnya Kepala Bidang Kerjasama Pengawasan dan Promosi Investasi Industri Dinas Perindustrian, kini menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
7). Drs. Muhammad Anwar, sebelumnya Kepala UPTB Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kini menjabat Kepala UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan.
Di luar ekspektasi umum, Gubernur Iqbal “rela” dan “tega” menyingkirkan kakak kandungnya, Baiq Nelly Kusumawati yang saat saat ini menjabat Inspektur Inspektorat Kota Mataram.
Dikutip dari NTBSatu, pada seleksi terbuka pejabat eselon II Pemprov NTB Agustus lalu, Nelly mendaftar untuk posisi Inspektur Inspektorat NTB. Dia berhasil masuk tiga besar. Posisi teratas dengan nilai tertinggi. Disusul pesaing pejabat lain, Budi Herman dan M. Zuhdy Kadran.
Nelly disebut-sebut menjadi salah satu kandidat kuat Inspektur Inspektorat NTB. Pengalamannya yang mumpuni pada bidang keinspektoratan tidak diragukan lagi.
Penunjang lain sehingga peluang Nelly untuk menjadi Inspektur Inspektorat NTB dianggap lebih terbuka, karena Gubernur adalah adik kandungnya. Gubernur memiliki otoritas penuh menentukan dan menempatkan pejabat-pejabatnya.
“Semua Dipilih Seobjektif Mungkin”
Meski tidak secara langsung menanggapi berbagai perspektif yang muncul di publik, namun dari arahan Gubernur Iqbal tersirat pesan-pesan mendalam.
Katanya, para pejabat yang dilantik tersebut merupakan hasil proses seleksi berbasis meritokrasi. Seluruh tahapan seleksi terhadap 66 peserta, berjalan transparan dan objektif.
“Tidak ada intervensi personal. Meski unsur subjektifitas pasti ada, namun tidak pernah mendominasi keputusan. Semua dipilih dengan cara seobjektif mungkin,” tegasnya.
Kepada Inspektur Inspektorat yang baru, Gubernur memerintahkan agar segera memetakan manajemen risiko pembangunan. Kedepankan langkah preventif agar OPD tidak terjerat masalah hukum.
“Mulai tahun depan, seluruh pejabat eselon II juga diwajibkan memiliki sertifikat manajemen risiko pembangunan,” imbuhnya.
Pesan dan arahan juga disampaikan Gubernur kepada Biro Hukum, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta pejabat lainnya.
“OPD-OPD lainnya saya minta berikan pelayanan publik terbaik, dengan prinsip mempermudah urusan masyarakat. Bukan sebaliknya,” tegasnya.
Kepada para pejabat Pemprov NTB, lebih-lebih yang baru dilantik agar tidak silau dengan jabatan. Dia meminta para pembantunya bekerja dengan baik.
“Saya dan Wakil Gubernur akan memantau kinerja saudara-saudara dalam enam bulan ke depan sebagai wujud akuntabilitas atas amanah yang diberikan masyarakat kepada kami,” katanya mengingatkan. (won)