PERS tampaknya mendapat tempat yang lebih baik di Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB). Gubernur Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal bersama Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) memahami spirit kebebasan Pers dan berkomitmen merawatnya.
Salah satu wujudnya, akan diagendakan pertemuan reguler antara Gubernur, Wakil Gubernur, dan jajaran Pemprov NTB dengan insan Pers (media). Agenda pertemuan tersebut untuk menciptakan ruang terbuka bagi insan pers dalam memberikan masukan dan saran kepada Pemprov.
“Hubungan dengan media akan kita kelola lebih baik lagi nantinya,” jelas Miq Iqbal, sapaan Gubernur NTB, di sela-sela agenda Retret Kepala Daerah di Magelang, Senin (24/2/2025).
Miq Iqbal menegaskan, Pers akan selalu menjadi mitra bagi Pemprov NTB. Karena itu, Pemprov NTB akan memastikan kerja-kerja jurnalistik akan selalu dihormati.
“Insya Allah, saya sangat memahami spirit kebebaaan Pers dan saya akan rawat itu,” imbuhnya.
Mempertegas hal tersebut, melalui laman Facebooknya, Miq Iqbal mengatakan, “kami terbuka terhadap masukan, saran, pendapat, bahkan kritik dari siapapun untuk keseimbangan pemerintahan.”
Artinya, itu sebagai kontrol mereka dalam bekerja, sehingga Iqbal-Dinda bisa terjaga dalam amanah. “Fungsi kontrol sosial ini harus terus aktif yang akan menjadi penjaga bagi kami dalam bekerja,” tandasnya.
Selain itu, pihaknya juga dalam memberikan informasi, akan berusaha membuat kanal-kanal yang memastikan difusi informasi bisa sampai ke akar rumput. “Sehingga masyarakat terinformasi tentang semua ikhtiar Iqbal-Dinda dalam memperjuangkan kebaikan NTB,” janjinya.
Bang Najam: Hindari Simpang Siur Berita, Sebaiknya OPD Buat Rilis Resmi
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB Dr. Najamudin Amy, menjelaskan arahan Wagub Hj. Indah Dhamayanti Putri pada rapat pimpinan.
Menurut pria yang akrab disapa Bang Najam itu, Wagub meminta seluruh kepala OPD untuk memperbaiki pola komunikasi publik sejak awal dan diinformasikan dengan baik segala bentuk kebijakan dan pelaksanaannya.
Program, Kegiatan dan Agenda agar ter-update secara langsung informasinya, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan benar.
Karenanya, pemberitaan melalui media sosial official perangkat daerah dan media pers, diupayakan kesamaan narasi dan substansinya. Untuk menghindari terjadinya simpang siur berita (informasi) agar dikoordinasikan melalui Dinas Kominfotik NTB.
“Jadi, itu tidak sama sekali membatasi sumber berita. Namun, perlu diselaraskan narasinya untuk kebutuhan diseminasi informasi. Memang sebaiknya para kepala OPD membuat rilis secara resmi,” tandasnya. (won)