
MATARAM – Sekda Kabupaten Dompu Gatot Gunawan P. Putra menyampaikan isu pokok, ketika mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pj. Gubernur NTB Mayjen TNI (Purn) Dr Hassanudin.
Rakor yang berlangsung di Aula Tengah Pendopo Gubernur – Mataram, Selasa (2/7/2024) itu hadiri pimpinan DPRD, Forkopimda dan Pejabat Pemprov, serta para Bupati/Wali Kota se-NTB. Bupati Dompu H. Kader Jaelani diwakili Sekda Gatot.
Saat itu, Pj Gubernur didampingi Sekdaprov H. Lalu Gita Ariadi yang memoderatori Rakor, memberikan arahan terkait situasi keamanan wilayah, situasi ekonomi, dan pengendalian inflasi pada peserta rapat.
Setelah itu, para Bupati dan Wali Kota dipersilakan memberikan laporan dan informasi terkait permasalahan di daerah masing-masing. Termasuk Kabupaten Dompu.
Saat itu Sekda Dompu menyampaikan empat hal. Termasuk menyangkut kemerosotan harga jagung.
Gatot diminta melaporkan terkait dinamika jagung Dompu. Baik terkait luas lahan jagung, produktivitas per hektare (Ha), tren harga jagung sebelum dan sesudah panen raya, demo aktivis yang disertai pemblokiran jalan.
“Juga kami laporkan permasalahan yang memicu dinamika, terutama isu pupuk bersubsidi, harga gabah dan tabung LPG 3 Kg,” kata Gatot pada Lakeynews, Kamis (4/7/2024).

Mengawali penyampaiannya, Gatot mengungkapkan, 90 persen masyarakat Dompu bermata pencahariandari sektor pertanian. Sedikitnya 43 persen PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Dompu disumbangkan oleh sektor pertanian, perkebunan dan peternakan.
Namun demikian, hampir setiap tahun ada empat isu (masalah) yang selalu muncul.
Pertama, masalah Pupuk Subsidi dan Pestisida. Pupuk Subsidi terbatas dan harga pestisida mahal.
Kuota pupuk subsidi untuk Kabupaten Dompu hanya 30-50 persen dari kebutuhan e-RDKK. Tahun 2023 kuota Pupuk Urea 19.146 ton dan NPK 14.547 ton.
“Alhamdulillah, tahun 2024 kuotanya bertambah. Pupuk Urea menjadi 32.729 ton dan NPK 28.960 ton,” jelas Gatot.
Kedua, masalah Gabah. Tahun 2024, harganya cukup baik. Gabah Kering Panen (GKP) harganya antara Rp. 6.000 – 6.100 per Kg, dan Gabah Kering Giling (GKG) harganya Rp. 7.200 per Kg.
“Cukup bagus harganya, walau konsekuensinya harga beras naik menjadi Rp. 13.500 – 14.000 per Kg,” tutur Gatot.
Ketiga, masalah Jagung. Luas lahan eksisting 58 ribu Ha dan di luar eksisting 72 ribu Ha, dengan produktivitas jagung 8,2 ton per Ha (sumber: BPS) dan perkiraan hasil panen se-Kabupaten Dompu 400 ribu ton lebih.
Sedangkan masalah harga, di awal musim panen mulai Januari sampai awal Maret, harga jagung Rp. 7.000 ribu, bahkan tembus Rp. 8.000 per Kg dengan kadar air (KA) 15 persen.
“Namun, memasuki panen raya se-Pulau Sumbawa –bahkan seluruh Indonesia–, harga jagung menurun. Dari Rp. 7.000 ke Rp. 5.000-an, Rp. 4.000-an dan pada awal Juli 2024 ini, harga jagung di gudang Rp. 3.200 per Kg,” ungkap Gatot.
Akibat harga jagung terjun bebas seperti itu, petani dan elemen masyarakat dan pemerhati petani, mengadu ke pemerintah, bahkan melakukan unjuk rasa. Mereka meminta keterlibatan pemerintah.
Pemkab Dompu, bahkan Pemkab Bima hingga Pemprov NTB bersurat ke Pemerintah Pusat Cq Bapanas. Dan, akhirnya Bapanas menerbitkan surat tentang Fleksibelitas HAP Jagung Rp. 5.000 per Kg dengan KA 15 persen. “Walau ini hanya dilakukan oleh Bulog dan CPI (perusahaan/gudang jagung),” ujarnya.
Keempat, masalah LPG tabung 3 Kg. Kuota LPG 3 Kg untuk Kabupaten Dompu terbatas. Tahun 2024 hanya 6.449 metrik ton. Itu jauh di bawah kebutuhan ideal, yakni 16.667 MT.
Pada sisi lain, kebutuhan LPG ini terus meningkat, seiring pesatnya perkembangan UMKM di Dompu yang mencapai sekitar 3.000-an. Selain itu, sektor pertanian menggunakan LPG 3 Kg. “Rumah tangga yang mengunakan LPG 3 Kg juga bertambah,” urai Sekda Gatot.
Terhadap hal-hal tersebut, bagaimana respons Pj Gubernur NTB?
Kata Gatot, terkait masalah jagung, Pj Gubernur akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar dibuka kembali pintu ekspor. Sebab, saat berlangsung panen raya, permintaan dan penawaran tidak seimbang.
“Beliau mengibaratkan, kita yang memproduksi, kita juga yang mengonsumsi jagung (untuk bahan pakan). Kelebihan hasil panen, sebaiknya diekspor ke luar negeri. Misalnya ke Filipina dan lainnya,” jelas Gatot mengutip pernyataan Pj Gubernur. (ayi)