Musrenbang Penyusunan RKPD Kabupaten Dompu 2025, Semua Kepala OPD Diminta Lakukan Ini

DOMPU – Pemerintah Kabupaten Dompu melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dompu Tahun 2025. Kegiatan yang dibuka Wakil Bupati (Wabup) Dompu H. Syahrul Parsan itu berlangsung di Aula Pendopo Bupati, Kamis (7/3/2024).

Hadir Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD, Ketua-ketua Komisi DPRD dan Unsur Forkopimda Kabupaten Dompu, Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Narasumber dari Cesfarm Universitas Mataram (Unram), Sekretaris Daerah, para pejabat Eselon II dan III lingkup Pemkab Dompu, serta pimpinan Instansi Vertikal yang ada di daerah ini.

Tampak juga para Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Dompu, ketua Tim Penggerak PKK, ketua GOW dan ketua Dharma Wanita Kabupaten Dompu, pimpinan partai politik, organisasi wanita/pemuda, organisasi profesi, tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan perbankan, pimpinan dunia usaha, dan sederet undangan lainnya.

Ketika memberikan sambutan, Wakil Bupati menyampaikan beberapa hal. Selengkapnya, berikut rangkuman paparan orang nomor dua di eksekutif Dompu sesaat sebelum membuka kegiatan tersebut;

“Musrenbang merupakan perencanaan dengan pendekatan partisipatif yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Pelibatan semua pihak untuk membangkitkan rasa memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan. Di sisi lain, Musrenbang merupakan wahana strategis bagi para pihak dalam merumuskan perencanaan pembangunan secara kolaboratif dengan melibatkan tiga pilar pembangunan; pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta/dunia usaha.

Pada dasarnya, keluaran Musrenbang akan menjadi masukan yang sangat penting dalam perumusan dan penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Dompu 2025, yang selanjutnya akan dijadikan acuan/pedoman dalam penyusunan anggaran tahun 2025.

Musrenbang merupakan momentum penting untuk menyatukan pola pikir/aspirasi dari berbagai unsur pelaku pembangunan serta mengintegrasikannya dengan berbagai bidang urusan pemerintahan.

Kita menyadari, kualitas dan keterpaduan perencanaan sangat menentukan capaian kinerja pembangunan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mencerminkan komitmen pemerintah akan pentingnya proses perencanaan sebagai pedoman/rujukan dalam pelaksanaan pembangunan.

Demikian juga Pemerintah Kabupaten Dompu, sangat menyadari pentingnya kualitas perencanaan. Karena tidak dapat dipungkiri, tingkat capaian kinerja (keberhasilan) pembangunan sangat ditentukan kualitas perencanaan itu sendiri.

Pemkab Dompu berkomitmen untuk selalu mengedepankan hasil-hasil rumusan perencanaan pembangunan dalam penyusunan rancangan APBD. Untuk itu, saya perintahkan kepada seluruh kepala perangkat daerah agar betul-betul memperhatikan hasil Musrenbang dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada unit kerja yang dipimpin.

Musrenbang RKPD Kabupaten Dompu (sebagaimana laporan ketua panitia), telah diawali dengan kegiatan Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, dan Forum Perangkat Daerah yang melibatkan segenap stakeholders pembangunan. Semua ini mencerminkan mekanisme perencanaan pembangunan telah mengedepankan prinsip-prinsip; Partisipatif, Demokratis, Transparan, dan Integrated Planning.

Dengan demikian, diharapkan akan dapat mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat bawah, serta terintegrasinya kebijakan dan program pembangunan dari pemerintah atasan.

Pemerintah Kabupaten Dompu berkomitmen mewujudkan masyarakat Dompu yang MASHUR (Mandiri, Sejahtera, Unggul dan Religius), seperti tertuang dalam visi Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dompu tahun 2023 yang dirilis BPS, tercatat sebesar 3,17 persen. Meskipun meningkat hanya 0,22 persen dari tahun 2022 yang sebesar 2,95 persen, hal ini menunjukan bahwa aktivitas ekonomi selama 2023 tumbuh lebih baik sejak 2021. Dimana pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi minus 3,21 persen.

2025 merupakan tahun yang penting dan krusial bagi pembangunan daerah maupun nasional. Tahun 2025, tahun pertama pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045, dan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025-2030. Sehingga, 2025 merupakan jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan agar tercapai visi nasional Indonesia Emas 2045, NTB Emas 2045 dan Dompu Emas 2045.

Dalam upaya mencapai visi RPJPD tersebut, Pemkab Dompu perlu melakukan langkah-langkah yang strategis untuk menumbuhkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam mewujudkan pembangunan manusia berkualitas.

Pertumbuhan yang inklusif tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tapi juga memastikan kesempatan yang sama pada semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah saja. Diperlukan partisipasi bagi semua pihak agar turut andil dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang akseleratif. Ketika perekonomian tumbuh dengan baik, maka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran akan menurun.

Hal ini senada dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dimana pada Rancangan Awal RKP Tahun 2025 mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Karena itu, pada RKPD Kabupaten Dompu mengusung Tema Pembangunan Tahun 2025, “Peningkatan Kualitas Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”

Saya meminta kepada semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Dompu untuk menyusun rencana program dan kegiatan yang sesuai dengan tujuan pembangunan daerah dan harus termuat dalam dokumen RKPD, melakukan sinkronisasi dengan agenda pembangunan nasional dan agenda pembangunan Provinsi NTB agar terjadi keselarasan program kegiatan pembangunan daerah dan nasional. (tim/adv)