BPJS Kesehatan memeringati hari jadi yang ke-55 pada 15 Juli 2023. Meski pelaksanaannya sudah lebih dari setengah bulan lalu, itu merupakan peringatan tonggak sejarah mulai terbentuknya program jaminan kesehatan dengan berdirinya Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) pada tahun 1968.
BPDPK memberikan jaminan kesehatan pada para pegawai negara, penerima pensiun dan keluarganya. Atas dasar itulah, maka 15 Juli 1968 dimaknai sebagai hari lahir BPDPK yang merupakan cikal bakal BPJS Kesehatan, penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pada perkembangannya, lembaga ini berganti status menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perum Bhakti Husada dan PT. Askes (Persero) yang juga mencakupi kesehatan karyawan BUMN beserta keluarganya.
Kemudian, sebagaimana diamanatkan UU SJSN dan UU BPJS, lembaga ini bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mengimplementasikan cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) bagi seluruh masyarakat Indonesia.
”Memaknai HUT ke-55 tahun ini dan hampir 10 tahun implementasi Program JKN, kami mengapresiasi perjuangan semangat kolaborasi seluruh elemen dan pemangku kepentingan yang telah berkontribusi positif atas suksesnya penyelenggaraan Program JKN bagi penduduk Indonesia,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti dalam Sarasehan HUT ke-55 BPJS Kesehatan, Senin (31/7/23).
Hal tersebut disampaikan Ghufron dalam rilis Kedeputian Bidang Komunikasi Organisasi, Bidang Komununikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Kantor Pusat. Dan, diteruskan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Dompu Kamaludin pada Lakeynews.
“Setelah hampir 10 tahun lalu berjuang melalui transformasi dari PT. Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dengan segala dinamika yang terjadi sehingga penyelenggaraan Program JKN tetap sustain, saat ini BPJS Kesehatan kembali melakukan transformasi,” sambung Ghufron.
Menurut Ghufron, di usia ke-55 BPJS Kesehatan, pengelolaan Program JKN mendapatkan tantangan baru, terutama dalam meningkatkan mutu layanan. Selama hampir satu dekade ini pula tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan Program JKN juga semakin meningkat.
“Kendati begitu, Program JKN bersama dengan BPJS Kesehatan tidak henti melakukan perbaikan-perbaikan dan inovasi untuk meningkatkan kualitas dari berbagai sisi,” papar Ghufron.
Karena itu, pada hari jadi yang ke-55, BPJS Kesehatan mengangkat tema “Tranformasi Mutu Layanan, Komitmen Bersama Demi Kesejahteraan Bangsa”. Hal ini sebagai upaya untuk menggaungkan upaya transformasi mutu layanan, baik internal BPJS Kesehatan maupun seluruh stakeholder terkait.
BPJS Kesehatan juga memberikan kado HUT dengan mempersembahkan hadiah terindah kepada peserta JKN. Antara lain, berbagai terobosan untuk memberikan kemudahan dan mutu layanan kepada peserta.
“Seperti i-Care JKN, sebuah terobosan penyediaan data riwayat pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan antar-fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” jelas Ghufron.
Selain itu, meluncurkan Program Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi (PESIAR) untuk percepatan perluasan rekrutmen peserta hingga ke tingkat desa. Kemudian, Simplifikasi Layanan Kantor Cabang yang telah dilakukan untuk memangkas waktu tunggu dan mempercepat proses layanan.
Juga, menyediakan fungsi Service Officer secara mobile dan berbagai layanan unggulan teknologi informasi yang mendukung implementasi Program JKN, serta meluncurkan wajah terbaru website BPJS Kesehatan untuk kemudahan masyarakat memperoleh informasi.
Dijelaskan Ghufron, berbagai kemudahan juga dipersembahkan melalui implementasi Rujukan MANTAP atau simplifikasi rujukan dengan kasus dan kondisi tertentu, sehingga peserta dapat merujuk ke RS Kelas B dan RS Kelas A yang dapat langsung dipilih oleh FKTP tanpa harus melalui Klinik Utama/RS Kelas D/C.
Sebagai upaya perluasan akses layanan, BPJS Kesehatan juga memberikan kompensasi bagi Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS) untuk membuka akses layanan kesehatan di daerah terpencil sehingga dapat meningkatkan pemerataan derajat kesehatan masyarakat.
Saat itu juga, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, dinamika perjalanan implementasi Program JKN BPJS Kesehatan sudah dilalui dan menjadi pengalaman berharga dalam menjaga keberlangsungan jaminan kesehatan di Indonesia.
Budi juga menyorot bagaimana BPJS kesehatan dapat membantu dalam transparansi biaya pelayanan kesehatan di Indonesia dan menjaga standar tarif yang ada, khususnya menghadapi tantangan bonus demografi Indonesia.
Dikatakan Menkes, tahun 2030, Indonesia memiliki tantangan terhadap puncak bonus demografi. Yaitu diharapkan masyarakat akan mengalami peningkatan pendapatan karena peningkatan jumlah masyarakat usia produktif.
“Jika Indonesia tidak bisa memanfaatkan momentum puncak demografi ini sebagai momentum peningkatan pendapatan masyarakat, kita akan kehilangan kesempatan dan terus menjadi negara dengan middle income,” tehasnya.
Untuk itu, lanjut Menkes, peran BPJS Kesehatan menjadikan manusia Indonesia yang sehat sangat penting melalui pembiayaan kesehatan yang kuat. BPJS Kesehatan juga diharapkan dapat menjaga standar biaya pelayanan kesehatan ini ditengah lonjakan bonus demografi ini.
Budi juga mengapreasiasi kinerja BPJS Kesehatan mulai dari kolektibilitas yang semakin baik, klaim layanan kesehatan diproses dengan sangat cepat, dan mulai fokus pada upaya pencegahan.
Budi juga melihat demand side sudah berhasil diperoleh melalui cakupan kepesertaan yang semakin besar dan kini yang menjadi tantangan bagaimana dapat mengakomodir supply side.
Sedangkan Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Agus Suprapto, mengangkat masalah kemiskinan ekstrim menjadi tantangan pemerintah saat ini dan BPJS Kesehatan memiliki andil dalam upaya penanganannya.
”Jaminan kesehatan di Indonesia makin maju dan sukses. Saat ini berbagai inovasi sangat responsif menjawab kebutuhan peserta mulai dari waktu tunggu hingga pemakaian Mobile JKN,” kata Agus. (tim)