DOMPU – Hutan kawasan di Kabupaten Dompu makin hancur. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kian merajalela berulah. Sementara pemerintah seolah kehabisan akal untuk menemukan formulasi yang lebih tepat dalam mengatasinya.
Parahnya lagi, pemerintah melalui instansi terkait acapkali dikesankan melakukan pembiaran terhadap praktik-praktik yang menghancurkan masa depan hutan, masa depan anak cucu, dan masa depan daerah itu.
Berbagai elemen (stakeholder) sangat diharapkan berperan sesuai kapasitas dan kemampuan masing-masing.
Bertolak dari hal tersebut, Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2DPM) mengambil bagian dan melakukan beberapa aksi.
Setelah sebelumnya melaksanakan beberapa kegiatan, kali ini LP2DPM menyelenggarakan Pelatihan Penguatan Kapasitas bagi Polhut dan Pamhut (khusus) di lingkup Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Topaso.
Kegiatan yang dijadwalkan dua hari, 16-17 Juni 2023 di Gedung Dharma Wanita itu, dibuka Sekda Kabupaten Dompu Gatot Gunawan P. Putra, Jumat (16/6/23) pagi.
Selain memberikan sambutan dan membuka kegiatan tersebut, Sekda Gatot menyerahan sepatu PDL dan perlengkapan latihan secara simbolis kepada Koordinator Polhut BKPH Topaso Zulkarnain.
Menurut Direktur LP2DPM Rustam Hardiatman, pelatihan itu terkait upaya Pengamanan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati serta Penataan Batas dalam Area Perhutanan Sosial (Pengukuran, Pemetaan Arcgis, dan lainnya).
Pelatihan terwujud berkat kemitraan antara LP2DPM dan Yayasan Relief Islami Indonesia (YRII) dengan lembaga donor Islamic Relief (IR) USA, serta dukungan dari pemerintah.
“Ini bagian dari Program Building Community Resialiance Against Climate Change (Bucracce). Atau, Membangun Ketahanan Masyarakat terhadap Perubahan Iklim di Kabupaten Dompu,” ujar Rustam pada Lakeynews.com, usai acara pembukaan.
Sementara saat menyampaikan laporan, Rustam yang juga Koordinator Project menjelaskan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas Polhut dan Pamit di wilayah BKPH Topaso.
“Melihat kondisi hutan semakin banyak yang rusak saat ini, diharapkan kerja kolektif, melibatkan semua stakeholder, peningkatan peran dan kerbersamaan dalam upaya menjaga hutan,” ujarnya.
Rustam mengakui, ketika satu dua orang anggota Polhut atau Pamhut melakukan patroli, selalu dihadang oleh oknum masyarakat.
LP2DPM, lanjut dia, sedang mendampingi sejumlah pemerintah desa dalam penyusunan Perdes (Peraturan Desa), termasuk berkaitan memberdayakan masyarakat dalam menjaga kawasan hutan.
Diinformasikan juga, sekitar akhir Juli (akhir program) ada 300 kelompok tani hutan (KTH) yang akan mendaftarkan Microfinance Syariah. Satu orang akan mendapatkan sekitar Rp. 5 juta dalam bentuk barang.
Namun, kata Rustam, kebanyakan KTH mengusulkan sapi. Kekurangan dananya akan ditambah sendiri oleh mereka.
Kenapa harus sapi?
Menurut Rustam, karena setelah demplot pertanian integrasi, dengan pemeliharan sapi di lahan kawasan hutan diharapkan petani menanam tanaman/pohon penghasil pakan ternak, seperti Lamtoro (tidak hanya menanam jagung).
“Harapannya juga ini akan menjadi sumber pupuk dan bahan bakar, Biogas. Di Desa Sawe dan Desa Daha (Kecamatan Hu’u) akan dikembangkan kegiatan demplot tentang Biogas dari kotoran Sapi,” papar Rustam.
Sekda Dompu: Lindungi Hutan, Contohi Cara Masyarakat Padende
Sekda Kabupaten Dompu Gatot Gunawan P. Putra dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada LP2DPM. Sebagai mitra pemerintah dalam upaya melestarikan hutan, LP2DPM menggelar pelatihan tersebut.
Sekda yang hadir mewakili Bupati H. Kader Jaelani menyadari, jumlah tenaga Polhut dan Pamhut di BKPH Topaso masih sangat terbatas dibanding luas lahan yang diamankan, lebih kurang 70 ribu hektare (Ha).
Kondisi hutan saat ini juga tidak seperti sekitar 20 tahun lalu, yang sangat hijau dan sejuk. Sekarang betul-betul sangat memprihatinkan, mengancam keselamatan masyarakat dengan banyak kejadian bencana alam.
Mata air juga hampir habis, sementara air merupakan sumber kehidupan. PDAM Dompu sudah mulai kesulitan karena sumber air di Dam Rora sudah sangat berkurang debitnya.
“Seharusnya 100 liter per detik yang masuk dalam pengolahan PDAM, tapi sekarang hanya lebih kurang 40 liter per detik. Belum lagi tingkat sedimentasi yang sangat tinggi,” bebernya.
Berapa dam yang dibangun dengan dana lebih kurang Rp. 1 triliun seharusnya mampu memenuhi kebutuhan air irigasi dalam jangka panjang. Tetapi kondisi hutan saat ini, memungkinkan kurang mampunya fasilitas itu memenuhi kebutuhan air irigasi.
Ditambah lagi akses jalan dalam kawasan hutan, lokasi penanaman jagung, betul-betul berpeluang meningkatkan kerusakan hutan.
“Tetapi sekarang kita lebih fokus pada upaya penguatan dan peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mengembalikan dan menjaga kelestarian hutan yang masih ada (walaupun tinggal sedikit),” imbuh Sekda.
Ada satu wilayah di Kabupaten Bima dapat dijadikan contoh yang baik. Yakni Padende, Desa Bumi Pajo, Kecamatan Donggo.
Masyarakat di sana memiliki kesepakatan untuk melindungi hutan. Alasannya, hutan sebagai sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat, tidak boleh dirusak oleh siapapun.
“Itu sangat baik untuk kita contoh. Di Dompu banyak potensi untuk menerapkan hal yang sama. Termasuk Lembaga Adat seperti di Kecamatan Hu’u,” imbuh Sekda.
Pamhut Kurang, Satu Orang Amankan Hingga 2.334 Ha
Sebelumnya, Kasi Perlindungan Hutan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PHKSDAE) BKPH Toffo Pajo Soromandi (Topaso) Ruslan, juga menyampaikan beberapa hal.
BKPH Topaso, menurut dia, berada di jantung kota Kabupaten Dompu. KPH Ampang Riwo, KPH Soromandi, dan KPH Tofo Pajo tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnyalainnya.
Lua kawasan yang diamankan sekitar 70 ribu Ha. Sementara personel Pamhut di BKPH Topaso hanya 30 orang.
Idealnya, satu Polhut mengamankan maksimal 200 Ha, satu Pamhut 100 Ha.
Jika 70 ribu Ha dibagi 30 Pamhut, maka tiap Pamhut mengamankan hingga 2.334 Ha.
“Ini masih sangat terbatas jumlah tenaganya. Diharapkan dukungan pemerintah kabupaten, karena Pamhut ini adalah dikontrak per tahun. Paling tidak 10 orang untuk reaksi cepat,” harapnya.
Lokasi yang dibina oleh LP2DPM memang di kawasan hutan dan untuk ikut melestarikan hutan. Masalah terbesar saat ini, kesadaran masyarakat yang sangat kurang. Dimana mereka tidak dibenarkan masuk dalam kawasan hutan.
Seharusnya 40 persen lahan di luar kawasan dikerjakan oleh daerah, 60 persen dalam kawasan seharusnya tidak.
Tetapi dengan melihat kondisi sekarang, diupayakan bersama untuk diatur agar tidak terjadi perambahan hutan, illegal logging dan kebakaran hutan. “Sekarang kita hanya membina karena tidak ada lagi hutan yang terbakar (karena memang sudah gundul),” ulasnya. (tim)