Memilukan! Dompu tak Bisa Akses 16 Program di Kemenparekraf, Om Gres Beberkan Penyebabnya

DOMPU – Ini kondisi yang memilukan bagi Kabupaten Dompu. Sedikitnya 16 program di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) belum dapat diakses oleh daerah bermoto Nggahi Rawi Pahu.

Informasi tersebut disampaikan Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu H. Gaziamansyuri pada Lakeynews.com, Sabtu (30/4).

Mengapa Dompu tak bisa mengakses belasan program seksi untuk pengembangan UMKM dan IKM itu?

Meski belum membeberkan ke 16 program di Kemenpafekraf tersebut, pria yang akrab disapa Om Gres itu membeberkan penyebabnya.

“(Di antaranya) karena perhatian kita yang kurang,” katanya, usai mengunjungi Rumah Produksi ORI Coffee, salah satu UMKM kopi di Dompu.

Baca juga: Kunjungi ORI Coffee, Kepala Bappeda-Litbang Dompu Lontarkan Ini

Alasan krusial lainnya, sebut Om Gres, nomenklatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Kabupaten Dompu yang tidak sinkron dengan nomenklatur Kemenpafekraf.

Mestinya nomenklatur Disbudpar Dompu mengikuti nomenklatur pusat agar sinkron, yakni Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf).

Karena itu, agar Dompu bisa mengakses program-program di Kemenparekraf, maka nomenklatur dinasnya harus segera diubah dan disesuaikan.

“Kita harus segera ubah dari Dinas Budpar menjadi menjadi Dinas Parekraf,” imbuh Om Gres.

Dengan demikian, Pemkab Dompu akan memungkinkan memberikan perhatian yang signifikan pada UMKM, usaha ekonomi kreatif.

Catatan media ini, selain Disbudpar, instansi lain yang membutuhkan penyesuaian adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora).

Muncul wacana, Bidang Kebudayaan digabung ke Dinas Pendidikan, sehingga nomenklaturnya menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Sedangkan, Pemuda dan Olahraga ada dua alternatif yang sama-sama memungkinkan.

Pertama, Pemuda dan Olahraga tetap digabungkan ke Dinas Pendidikan. Sehingga, jika ditambah dengan Kebudayaan, maka namanya menjadi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora).

Alternatif kedua, Pemuda dan Olahraga dibuatkan dinas tersendiri. Dengan demikian menjadi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

Dengan demikian, Dinas Dikbud dan Dispora memiliki kesesuaian dan korelasi dengan nomenklatur di Pemprov NTB dan Pemerintah Pusat. (tim/adv)